Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anak Buah Nadiem Makarim Tanggapi Kritik Jusuf Kalla: Mas Menteri Paham Pendidikan

image-gnews
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek merespons pernyataan Jusuf Kalla, wakil presiden ke-10 dan ke-12, yang mengkritik kinerja Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengatakan bahwa komentar terhadap Nadiem itu tidak tepat.

"Saya enggak mau menilai Pak JK yang punya kaliber seperti itu, tapi saya mau sampaikan bahwa salah kalau mengatakan Mas Menteri enggak paham pendidikan," kata Nunuk saat ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan pada Rabu, 18 September 2024.

Nunuk menyebut, bahwa orang nomor satu di instansinya itu sebagai pembelajar yang cepat. Nadiem, menurut dia, merupakan sosok yang rajin membaca dan mendengarkan masukan dari jajarannya.

"Dia (Nadiem) enggak langsung ambil kebijakan a, b, c, d, tidak. Tiga bulan dia pakai untuk membaca dan mendengar," ujar Nunuk.

Dia menilai, seorang menteri tidak harus benar-benar menguasai segala hal di bidangnya tersebut. Terlebih lagi, kata dia, Nadiem memiliki sejumlah direktur dan tim yang membantu menjalankan visi misinya untuk dunia pendidikan.

"Jadi bukan harus kayak kamus yang mengerti semuanya, buat apa ada direktur jenderal. Rugi bayar mahal," kata Nunuk.

Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengkritik kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dia menilai eks bos Gojek itu tidak memiliki cukup pengalaman di dunia pendidikan.

Mulanya JK menyebutkan sejumlah nama menteri pendidikan dari masa ke masa, mulai dari Ki Hadjar Dewantara, hingga Anies Baswedan. Dia menilai, sederet nama menteri itu memiliki keahlian di bidang pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada Muhadjir, ada Anies. Ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan," kata JK dalam forum diskusi 'Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan', dipantau dari YouTube TV Parlemen, Sabtu, 7 September 2024.

JK menyebut, kinerja Nadiem sebagai menteri pendidikan tidak pernah datang ke daerah dan jarang berkantor. Menurut dia, kementerian yang dipimpin oleh Nadiem ini memiliki cakupan yang luas.

Tak hanya pendidikan, kata JK, tapi juga perihal kebudayaan, riset, dan teknologi. Karena itu, JK menilai perlu sosok yang berkompeten untuk mengisi pos tersebut. "Titip orang yang jarang ke kantor. Minta maaf ya. Saya katakan saja supaya (menteri) yang ke depan jangan begitu lagi," kata JK.

JK menganalogikan kepemimpinan kementerian pendidikan dengan perusahaan. Menurut dia, dalam membangun perusahaan yang baik memerlukan Chief Executive Officer serta direktur-direktur yang mumpuni.

Dia mengungkapkan, persoalan pertama yang perlu dikerjakan untuk menciptakan perusahaan yang baik ialah memilih pemimpin. Kedua, soal program dan target yang akan dikerjakan. "Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai. Baru berapa anggaran. Jangan kebalik," kata JK.

Dia mengatakan, jika menteri pendidikan tak benar-benar paham dengan bidangnya, maka berapapun anggaran yang dipunya tak berarti. Karena itu, menurut JK, untuk memperbaiki kualitas pendidikan bukan hanya memperbaiki anggarannya, tapi juga pemimpinnya. "Kalau enggak mengerti pendidikan, beginilah. Mau berapa sekian ratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran. Ini keluhan semua orang," kata JK.

Pilihan Editor: Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

2 hari lalu

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Juni 2019. TEMPO/Egi Adyatama
SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

SBY dan Jusuf Kalla akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.


Cegah Jual Beli Gelar Guru Besar, Asosiasi Profesor Indonesia Sebut Perlu Komisi Etik Akademik di Perguruan Tinggi

4 hari lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Cegah Jual Beli Gelar Guru Besar, Asosiasi Profesor Indonesia Sebut Perlu Komisi Etik Akademik di Perguruan Tinggi

Lewat Permendikbud terbaru, kampus memiliki otonomi untuk mengatur jenjang karier dosen hingga promoso guru besar.


JPPI Anggap Kesejahteraan Guru Minim karena Tata Kelola yang Ruwet

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Jakarta, pada Sabtu 25 November 2023. ANTARA/Yashinta Difa
JPPI Anggap Kesejahteraan Guru Minim karena Tata Kelola yang Ruwet

Dengan tata kelola yang ruwet ini, menurut Ubaid, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru akhirnya tidak terumuskan dengan baik.


Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

4 hari lalu

Sekretaris Jenderal relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

Ternyata masih banyak pihak yang salah kaprah anggap Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang negara. Terakhir disebut Pasukan Bawah Tanah Jokowi.


Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

6 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Ketum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP (Dewan Pengurus Pusat) PBB di Jakarta pada Sabtu malam, 18 Mei 2024. Keinginan Yusril untuk mundur itu diterima oleh MDP yang dilanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj) ketua umum. Fahri Bachmid lalu terpilih sebagai pj Ketua Umum PBB dan menggantikan Yusril. TEMPO
Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

Walhi sindir sikap Yusril Ihza Mahendra yang ikut menambang pasir laut untuk ekspor ke Singapura. Yusril dianggap utamakan kepentingan negara lain


Kemendikbudristek Atur Penghasilan Dosen agar di Atas Upah Minimum dan Jamin Kesejahteraan

7 hari lalu

Ilustrasi dosen sedang mengajar. shutterstock.com
Kemendikbudristek Atur Penghasilan Dosen agar di Atas Upah Minimum dan Jamin Kesejahteraan

Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek No 44 Tahun 2024 yang memberikan kepastian hukum untuk gaji dosen, di mana besarannya tidak boleh di bawah upah minimum.


Terapkan Pendidikan Lingkungan Hidup, 720 Sekolah Terima Penghargaan Adiwiyata 2024

7 hari lalu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, serta Kementerian dalam Negeri memberikan penghargaan Adiwiyata kepada 720 sekolah di kantor Kementerian LHK pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dok. Kemdikbudristek
Terapkan Pendidikan Lingkungan Hidup, 720 Sekolah Terima Penghargaan Adiwiyata 2024

Kemendikbudristek, KLHK, Kemenag, dan Kemendagri berikan Penghargaan Adiwiyata kepada 720 sekolah.


Kemendikbudristek: UIPM Belum Punya Izin Operasional di Indonesia

8 hari lalu

Raffi Ahmad saat menerima gelar doctor honoris causa dari Thailand. Foto: Instagram.
Kemendikbudristek: UIPM Belum Punya Izin Operasional di Indonesia

Hasil investigasi Kemendikbudristek menemukan bahwa UIPM belum memiliki izin operasional di Indonesia.


Jusuf Kalla Ungkap Tiga Sosok yang Bisa Hentikan Konflik Israel-Palestina, Siapa Mereka?

8 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menghadiri penganugrahan penghargaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Jusuf Kalla Ungkap Tiga Sosok yang Bisa Hentikan Konflik Israel-Palestina, Siapa Mereka?

Jusuf Kalla menyebut tiga tokoh utama yang bisa menghentikan konflik Israel-Palestina antara lain Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu


MUI Beri Penghargaan Perdamaian dan Diplomasi untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi

9 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menghadiri penganugrahan penghargaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
MUI Beri Penghargaan Perdamaian dan Diplomasi untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi

MUI memberikan penghargaan untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi atas peran dalam perdamaian global