Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Catatan Ketua MPR RI: Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

image-gnews
Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Iklan

INFO NASIONAL - Salah satu faktor pembentuk ketahanan nasional adalah kemampuan negara mewujudkan kemandirian  pangan. Menyegarkan kembali kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting.

Maka, rapuhnya ketahanan pangan nasional seperti saat ini tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut, karena sejatinya Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan.

Merealisasikan kemandirian Indonesia di bidang pangan harus terus menerus diupayakan dari waktu ke waktu. Jangan lagi hanya dijadikan slogan. Upaya  merealisasikan kemandirian pangan menuntut semangat bekerja keras, fokus dan bersungguh-sungguh, didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang progresif.

Perubahan iklim  hendaknya tidak terus menerus dijadikan alasan untuk pasrah pada fakta menurunnya produktivitas tanaman pangan. Bukankah semua negara pun menerima dampak perubahan iklim?  Pola hujan yang telah berubah mendesak Indonesia untuk inovatif. Maka, meningkatkan aktivitas Litbang bagi pola tanam dan diversifikasi pangan layak diprioritaskan.

Menyegarkan kesadaran bersama tentang pentingnya mengupayakan kemandirian pangan berpijak pada kewajiban dan keharusan negara-bangsa mewujudnyatakan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap ketersediaan bahan makanan bergizi dengan harga terjangkau.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun ini sudah lebih dari 281,6 juta jiwa. Jadi, negara wajib menyediakan bahan pangan untuk jumlah orang sebanyak itu.

Semangat saling ketergantungan antarnegara yang membuka akses untuk impor bahan pangan jangan sampai mendorong Indonesia untuk meremehkan urgensi kemandirian pangan. Impor bahan pangan bisa menjadi tidak mudah karena alasan ketidakpastian global maupun perubahan Iklim serta perubahan pola hujan.

Ketidakpastian global akibat konflik bersenjata akan mengganggu rantai pasok. Sedangkan iklim dan pola hujan yang tak menentu selalu berpotensi menimbulkan kerusakan areal tanam pada negara-negara produsen tanaman pangan.

Memang, impor bahan pangan tidaklah haram, tetapi akan selalu menjadi masalah serius jika kebutuhan pangan harus selalu dipenuhi dengan impor dalam jumlah atau volume yang  tidak kecil.

Ketika stok bahan pangan di dalam negeri menipis, akan selalu terjadi lonjakan harga. Masyarakat mencatat bahwa gejolak harga bahan pangan, utamanya beras, menjadi pengalaman dan cerita yang selalu berulang. Lonjakan harga bahan pangan selalu menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang.

Kesungguhan negara merealisasikan kemandirian pangan akan menghadirkan manfaat yang berlipat ganda. Dengan perencanaan yang komprehensif, akan terwujud pemberdayaan bagi puluhan juta petani tanaman pangan.

Dan, ketika ragam bahan pangan dari berbagai daerah itu harus diolah dan kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air, sudah barang tentu akan tercipta sangat banyak lapangan pekerjaan.

Trickle down effect dari industri pengolahan bahan pangan dengan pendistribusiannya akan menyediakan lapangan kerja yang menjadi harapan belasan juta generasi milenial dan Gen-Z yang kini menganggur. 

Menurut BPS, tercatat tak kurang dari 29,36 juta petani pada tahun 2023. Diakui bahwa data itu menggambarkan minimnya minat orang muda bekerja dan berbisnis di sektor pertanian tanaman pangan.

Dalam satu dekade terakhir, jumlah petani Indonesia dilaporkan menurun sekitar 7,42 persen. Pada 2013, jumlah petani masih tercatat sekitar 31,70 juta. Menurunnya jumlah petani dan minimnya generasi muda menggarap sektor pertanian tanaman pangan sudah pasti disebabkan terbentuknya persepsi bahwa sektor pertanian tanaman tidak prospektif.

Padahal, potensi sektor pertanian tanaman pangan dan industri pengolahannya di Indonesia sangatlah besar, karena pasarnya mencakup kebutuhan sehari-hari bagi lebih dari 280 juta jiwa. Potensi besar itu akan terwujud menjadi kenyataan jika negara bersungguh-sungguh merealisasikan target kemandirian pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kesungguhan itu idealnya ditunjukan dengan kemauan politik,  dan didukung oleh Litbang pangan yang progresif. Alih lahan pertanian harus dihentikan. Bahkan sebaliknya, lahan pertanian tanaman pangan hendaknya terus diperluas dari waktu ke waktu.

Sektor pertanian tanaman pangan yang produktif akan mewujudkan kemandirian pangan dan kemakmuran bagi semua komunitas yang bekerja di sektor bersangkutan. Jika semua itu terwujud, kontribusi komunitas pertanian dan pengolahan tanaman pangan bagi aspek ketahanan nasional sangat signifikan.

Stabilitas nasional akan selalu terjaga karena kebutuhan pokok rakyat selalu tersedia dalam jumlah yang lebih dari cukup dengan harga terjangkau.

Sayangnya, sudah menjadi fakta sejak lama bahwa aspek ketahanan pangan nasional terbilang rapuh karena belum bisa mandiri. Kerapuhan itu tercermin dari begitu seringnya keluh kesah banyak komunitas akan mahalnya harga bahan pangan.

Kehidupan sehari-hari dirasakan tidak nyaman karena harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lebih mahal dibanding waktu-waktu sebelumnya

Untuk menutup kebutuhan pokok rakyat, beberapa komoditas bahan pangan harus diimpor, karena negara belum memaksimalisasi semua potensi nyata di dalam negeri. Tidak hanya beras, melainkan ada belasan komoditas pangan yang diimpor Indonesia. Antara lain kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah dan tepung terigu.

Sebagaimana diketahui, sepanjang 2024 ini, pemerintah sudah memastikan untuk impor 3,6 juta ton beras. Pada 2023, total impor beras mencapai 3,5 juta ton. Indonesia impor beras dari vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India.

Total permintaan atau konsumsi masyrakat akan beras diperkirakan 30,9 juta ton, tetapi volume produksi dalam negeri sering lebih rendah dari total permintaan itu. Dikatakan bahwa defisit atau selisih antara total permintaan beras dengan produksi dalam negeri sekitar lima persen.

Kalau selisih itu benar, potensi gejolak harga mestinya bisa dihindari. Namun, kalau gejolak harga beras selalu berulang, itu pertanda ada masalah dalam produksi, manajemen stok dan pendistribusian.

Komoditas kebutuhan pokok lainnya yang juga harus selalu diimpor adalah kedelai sebagai bahan baku penganan tahu-tempe. Impor kedelai menjadi keharusan karena total volume produksi dalam negeri sama sekali tak mampu memenuhi permintaan.

Data BPS per Desember 2023 menyebutkan bahwa volume produksi kedelai di dalam negeri hanya sekitar 555.000 ton, sedangkan total kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 2,7 juta ton. Idealnya, ada inisiatif membuat program peningkatan kapasitas produksi kedelai di dalam negeri.

Kini, ketika iklim berubah dan pola hujan tak menentu, perubahan itu hendaknya dimaknai sebagai alarm yang menyegarkan kesadaran bersama tentang urgensi kemandirian pangan.  Harus ada tekad mengurangi ketergantungan akan bahan pangan impor demi kokohnya ketahanan nasional.

Maka, cepat atau lambat, kemandirian pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak lagi impor beras, kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah dan tepung terigu. (*)

*Penulis: Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Umum IMI Bamsoet Buka Rakornis 2024, Bahas Kalender Event IMI 2025

11 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Rakornis IMI secara daring di Jakarta, Sabtu 7 September 2024.. Dok. MPR
Ketua Umum IMI Bamsoet Buka Rakornis 2024, Bahas Kalender Event IMI 2025

Rakornis diikuti para pengurus IMI Pusat, 32 pengurus IMI Provinsi, Assosiasi IMI se-Indonesia serta para mitra kerja. Dalam rakornis juga dibahas penyempurnaan beberapa peraturan organisasi, sebagai bentuk respon terhadap dinamika maupun kebutuhan organisasi yang terus berkembang.


Bamsoet Terima Pengurus Relawan Siaga, Dorong Peran Aktif dalam Penanggulangan Bencana

11 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Relawan Siaga di Jakarta, Sabtu 7 September 2024. Dok. MPR
Bamsoet Terima Pengurus Relawan Siaga, Dorong Peran Aktif dalam Penanggulangan Bencana

Relawan Siaga telah banyak hadir membantu masyarakat yang dilanda bencana dan musibah di beberapa wilayah di Indonesia.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

11 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Telkomsel 5G Sukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024

14 jam lalu

Petugas Telkomsel sedang mengecek jaringan 5G di area PON XXI di Aceh, pada Agustus 2024. Dok. Telkomsel
Telkomsel 5G Sukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024

Telkomsel menyediakan tambahan jaringan 5G di 12 lokasi strategis penyelenggaraan acara, pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, hingga pemasangan 14-unit Compact Mobile BTS (COMBAT).


Handicraft Nasabah PNM Diserbu Pengunjung Tokyo Gift Show ke-98

15 jam lalu

Foto bersama nasabah PNM yang mengikuti pameran TokyoGiftShowke-98, Jumat, 4  September 2024. Dok. PNM
Handicraft Nasabah PNM Diserbu Pengunjung Tokyo Gift Show ke-98

Produk kerajinan yang diproduksi oleh nasabah PNM berasal dari berbagai daerah, yaitu; Bangka Belitung, Banyuwangi, Cirebon, Denpasar, Jambi, Lampung, Mataram, dan Yogyakarta.


Hari Pelanggan Nasional 2024, BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Layanan Digital JMO untuk Mudahkan Peserta

18 jam lalu

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri berfoto bersama dengan pegawai BPJS Ketenagakerjaan di Makassar, pada 4 September 2024. Dok. BPJS Ketenagakerjaan
Hari Pelanggan Nasional 2024, BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Layanan Digital JMO untuk Mudahkan Peserta

BPJS Ketenagakerjaan mendorong peserta untuk memanfaatkan Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dengan membuka booth layanan di setiap kantor cabang.


Pemkab Banyuasin Raih Hub Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024

19 jam lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid, memegang penghargaan Hub Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024 di Jakarta Utara, Jumat 6 September 2024. Dok. Pemkab Banyuasin
Pemkab Banyuasin Raih Hub Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024

Kabupaten Banyuasin selama ini menitik beratkan pada Transportasi Sungai Berkelanjutan, yang hingga kini telah membangun 234 unit dermaga/tambatan perahu melalui Dinas Perhubungan Banyuasin.


Sharp Tawarkan Udara Bersih Bagi Pecinta Hewan Peliharaan di Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2024

21 jam lalu

Pengunjung melihat Sharp Purefit Mini-Series di pameran Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE)  BSD, Tangerang, pada Jumat 6 September 2024. Dok. SHARP
Sharp Tawarkan Udara Bersih Bagi Pecinta Hewan Peliharaan di Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2024

Banyak pawrent (sebutan untuk pemilik hewan peliharaan) berusaha memberikan fasilitas yang terbaik bagi hewan peliharaan mereka.


OJK Mengenai Deflasi: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Baik

21 jam lalu

Konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024, secara daring, pada Jumat, 6 September 2024. Dok. OJK
OJK Mengenai Deflasi: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Baik

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, meskipun Indonesia sedang mengalami deflasi, inflasi masih tetap mengalami peningkatan 1,95 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.


Soal Kasus Gratifikasi BEI, OJK Tegaskan Tidak Ada yang Dilindungi

21 jam lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024, secara daring, pada Jumat, 6 September 2024. Dok. OJK
Soal Kasus Gratifikasi BEI, OJK Tegaskan Tidak Ada yang Dilindungi

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya menyambut baik tindakan tegas BEI yang memecat langsung kelima oknum karyawan yang terbukti melanggar etika pasar modal.