Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Bilang Pernyataan Megawati soal Kader 'Goyang' Bukan Sindir Jokowi

image-gnews
Mantan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, ketika ditemui usai pembukaan Rakernas V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. TEMPO/Defara
Mantan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, ketika ditemui usai pembukaan Rakernas V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. TEMPO/Defara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan calon presiden nomor urut 03 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal adanya kader yang goyang.

Menurut Ganjar, pernyataan itu tidak spesifik ditujukan kepada seseorang, termasuk bukan untuk menyindir Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Enggak (bukan untuk Jokowi). Maksudnya kader secara keseluruhan kan, kader itu mesti tegak dan lurus begitu. Enggak boleh ke kiri, ke kanan,” ujar Ganjar ketika ditemui di area Rakernas V PDIP, Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. 

Dia menyebut, Megawati hanya mengevaluasi proses Pemilu 2024. Ganjar juga meminta publik bersabar menunggu sikap PDIP ke apakah akan di dalam pemerintahan atau luar.

“Kalau mau lihat apa sikap PDIP, dengarkan pidato Ibu (Mega) tadi. Kalau itu enggak perlu pake analisis itu, udah jelas banget apa yang terjadi,” tuturnya. 

Sebelumnya dalam sambutan, Megawati menyinggung soal adanya kader yang goyang. Putri Presiden Sukarno ini mengatakan sosok yang bisa menjadi PDIP harus punya hati yang mantap.

Ketika menyinggung soal intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam rapat kerja nasional, Megawati bertanya siapa yang harus disalahkan. Ketua Umum PDIP mengungkit Putusan 90 yang memberikan karpet merah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

Para peserta Rakernas V menyorakkan nama Jokowi yang merujuk pada Presiden Joko Widodo. Megawati merespons teriakan sekitar 5.000 kader yang hadir untuk solid menyuarakan ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Harus solid. Yang goyang nggak usah jadi PDIP," kata Megawati. "Saya ini apa lho, sampai nggak ada hati yang terbuka. Saya sampai nulis."

Megawati mengatakan mahkamah konstitusi harus terus berwibawa. Dia juga mengharapkan hakim-hakim konstitusi punya karakter kenegarawanan sehingga mampu mengayomi seluruh hak-hak rakyat.

Diketahui, PDIP tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas V di tengah hubungan yang sudah renggang sejak Pilpres 2024. Jokowi dianggap tidak mendukung calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, karena merestui Gibran menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Belakangan PDIP juga tidak menganggap Jokowi sebagai bagian dari partai banteng itu. Gibran memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo dengan kontroversi putusan MK dan dugaan politisasi bansos.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan editor: Megawati Sebut Sosok Kapolri Jenderal Hoegeng sebagai Teladan Anggota Polri dalam Rakernas PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

7 menit lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Profil Cak Lontong, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno yang Disebut Good Looking

29 menit lalu

Cak Lontong. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Profil Cak Lontong, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno yang Disebut Good Looking

Cak Lontong Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Pramono sebut ketua timnya sosok good looking.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

51 menit lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Faisal Basri Berpulang Meninggalkan Sederet Capaian di Berbagai Bidang

1 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Berpulang Meninggalkan Sederet Capaian di Berbagai Bidang

Berikut sederet pencapaian pengamat ekonomi dan politik, Faisal Basri yang berpulang pada Kamis, 5 September 2024.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

9 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

11 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Ketika Ganjar Bantu Menangkan Kader PDIP di Pilkada 2024

15 jam lalu

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan keterangan di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat 6 September 2024. ANTARA/Ananto Pradana
Ketika Ganjar Bantu Menangkan Kader PDIP di Pilkada 2024

Ganjar Pranowo sudah menjadwalkan road show ke sejumlah daerah untuk menemui setiap bakal calon kepala daerah dari PDIP.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

17 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.