Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem dan Tim 8 Respons Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan

image-gnews
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

Saat ini tim 8, kata Sudirman, terus melakukan finalisasi baik ihwal waktu pengumuman cawapres maupun deklarasi gabungan. Ia menyebut semua plus minus tengah ditimbang oleh tim 8.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, dia mengatakan upaya penguatan Koalisi Perubahan terus dilakukan. Pasalnya, kata Sudirman, tekanan dalam berbagai bentuk terus dihadapi oleh parpol pengusung Anies.

“Yang harus dijaga adalah agar apapun keputusannya, memang menjadi kesepakatan seluruh pihak,” kata eks Menteri ESDM tersebut.

Ultimatum dari Andi Arif

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengusulkan agar pengumuman cawapres Anies dilakukan segera pada bulan Juni ini. Usulan ini, menurut Andi, mencuat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan.

Andi mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan elektabilitas Anies saat ini hanya sebesar 18,9 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tertinggal dari dua pesaingnya, Prabowo Subianto yang mendapatkan elektabilitas sebesar 38 persen dan Ganjar Pranowo dengan 34,2 persen.

“Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator. Dugaan kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul ke Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan,” kata Andi saat dihubungi, Senin, 5 Juni 2023.

Andi menjelaskan, jika jarak deklarasi cawapres terlalu jauh, maka upaya mengerek elektabilitas Anies akan semakin berat. Di sisi lain, ia menilai deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa segera bergerak optimal memenangkan Anies.

“Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai, maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata dia.

Jika pada bulan ini deklarasi cawapres tak kunjung dilakukan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Deklarasi dulu. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” kata dia.

IMA DINI SHAFIRA | TIKA AYU

Pilihan Editor: Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Ridwan Kamil soal Maju di Pilkada Jabar atau Jakarta

10 jam lalu

Golkar Belum Putuskan Ridwan Kamil Berlaga di Pilgub Jabar atau Jakarta
Kata Ridwan Kamil soal Maju di Pilkada Jabar atau Jakarta

Ridwan Kamil masih terus berikhtiar meningkatkan elektabilitasnya di Pilkada Jakarta. Ia mengatakan, tak mengukur takdir lewat survei.


Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

14 jam lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

KPK masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Syahrul Yasin Limpo.


Sekjen NasDem Enggan Komentari Sidang Putusan SYL

1 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Sekjen NasDem Enggan Komentari Sidang Putusan SYL

Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan semua orang mesti menghormati putusan hakim terhadap kasus SYL.


Ketika Demokrat Dukung Kader PKS dan Golkar Maju di Pilgub NTB

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pilkada 2024, Zulkieflimansyah (kiri) dan Moh. Suhaili Fadhil Thohir (kanan) di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi untuk enam provinsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketika Demokrat Dukung Kader PKS dan Golkar Maju di Pilgub NTB

Ketua Umum Demokrat, AHY, optimistis Zulkieflimansyah-Suhaili merupakan kombinasi yang baik untuk memenangi Pilgub NTB.


Demokrat Kembali Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, AHY Sudah Serahkan Rekomendasi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi Calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024, Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Dardak (kanan) di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi untuk enam provinsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Kembali Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, AHY Sudah Serahkan Rekomendasi

AHY memuji Khofifah sebagai politikus perempuan dengan pengalaman lengkap.


Intelijen AS Indikasikan Rusia Lebih Pilih Trump Sebagai Pemenang Pilpres AS

2 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Presiden AS Joe Biden mendengarkan kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump berbicara selama debat mereka di Atlanta, Georgia, AS, 27 Juni 2024. REUTERS/Brian Snyder
Intelijen AS Indikasikan Rusia Lebih Pilih Trump Sebagai Pemenang Pilpres AS

Pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan Rusia kembali mendukung Donald Trump dari Partai Republik dalam pilpres AS 2024


Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

Pengacara Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan transfer uang Rp 2 miliar yang terjadi saat kliennya sudah berada dalam tahanan.


Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo menyebut jaksa tak bisa membuktikan honor Nayunda Nabila bersumber dari korupsi.


Alasan Kaesang Sebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu Layak Maju di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Kaesang Sebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu Layak Maju di Pilgub Jakarta

Kaesang mengatakan PSI akan membahas soal duet Anies Baswedan-Sohibul Iman yang diusung PKS di Pilgub Jakarta.


Soal akan Maju di Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang Minta Publik Bersabar

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjabat tangan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal akan Maju di Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang Minta Publik Bersabar

Kaesang mengaku tidak menawarkan dirinya didukung PKS untuk Pilgub Jakarta.