Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari menyatakan tak khawatir dengan pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang mengancam akan melakukan evaluasi jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak segera mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. NasDem dan Demokrat, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan bagian dari Koalisi Perubahan. 

Taufik menyatakan pihaknya tak khawatir jika Partai Demokrat mengevaluasi posisinya di Koalisi Perubahan. Pasalnya, menurut dia, ketiga partai sudah membuat kesepakatan untuk menyerahkan soal Cawapres kepada Anies.

"Kita tidak ada kekhawatiran," katanya saat di DPR RI, Jakarta, pada Wnin, 5 Juni 2023. "Karena kita sudah bersepakat serahkan kepada Pak Anies, jadi tinggal kita lihat saja perjalanannya."

Perihal Koalisi Perubahan dinilai goyah karena ultimatum evalusi tersebut, pria yang akrab disapa Tobas itu membantahnya. Sejauh ini, kata dia, ketiga partai masih kompak.

"Solid kok kita bertiga, dalam beberapa pertemuan terakhir kita sangat guyub berkumpul dan berdiskusi," ucapnya. 

Ultimatum dari Andi Arif

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengusulkan agar pengumuman Cawapres Anies dilakukan segera pada bulan ini. Usulan ini, menurut Andi, mencuat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan.

Andi mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan elektabilitas Anies saat ini hanya sebesar 18,9 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tertinggal dari dua pesaingnya,  Prabowo Subianto yang mendapatkan elektabilitas sebesar 38 persen dan Ganjar Pranowo dengan 34,2 persen.

“Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator. Dugaan kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul ke Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan,” kata Andi saat dihubungi, Senin, 5 Juni 2023.

Andi menjelaskan, jika jarak deklarasi cawapres terlalu jauh, maka upaya mengerek elektabilitas Anies Baswedan akan semakin berat. Di sisi lain, ia menilai deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa segera bergerak optimal memenangkan Anies.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai, maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata dia.

Jika pada bulan ini deklarasi cawapres tak kunjung dilakukan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Deklarasi dulu. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” kata dia.

Anies sudah kantongi nama Cawapres

Ketua DPP Partai NasDem, WIlly Aditya, menyatakan telah mengantongi satu nama Cawapres yang akan mendampingi Anies pada Pilpres 2024. Dia menyatakan tim 8, tim yang dibentuk Koalisi Perubahan dan Anies, telah menyelesaikan pembicaraan soal Cawapres. 

Meskipun demikian, Willy yang juga termasuk ke dalam anggota tim 8 tak mau menyebutkan siapa sosok Cawapres tersebut. Dia menyatakan Anies akan secara langsung mengumumkannya. 

"Mas Anies akan mengumumkan itu ke publik, deadline waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023," kata dia, Jumat, 2 Juni 2023. 

Sejumlah nama sempat mencuat menjadi Cawapres Anies Baswedan. Mereka diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan; Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

28 menit lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Dalam sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, sejumlah pihak melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU. Siapa saja mereka, dan apa tuntutannya?


NasDem: Ahmad Sahroni, Okky Asokawati dan Wibi Andrino Berpotensi Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024

58 menit lalu

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjawab pertanyaan awak media saat batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pemberitaan bohong tentang kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem: Ahmad Sahroni, Okky Asokawati dan Wibi Andrino Berpotensi Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024

Partai NasDem bersama PKB, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Siapa Memulai Kisruh Pemilu di Kuala Lumpur, PPLN atau Partai Politik?

1 jam lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Siapa Memulai Kisruh Pemilu di Kuala Lumpur, PPLN atau Partai Politik?

PPLN dan partai politik saling melempar tuduhan tentang siapa yang memulai menambah dan mengungari daftar pemilih di Kuala Lumpur?


KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Provinsi Jawa Barat dan Maluku, Segini Perolehan Ketiga Paslon

1 jam lalu

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Provinsi Jawa Barat dan Maluku, Segini Perolehan Ketiga Paslon

KPU RI mengesahkan rekapitulasi suara pasangan capres-cawapres untuk Provinsi Jawa Barat dan Maluku. Siapa pemenangnya?


KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

1 jam lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

Hingga 19 Maret pukul 01.00 WIB, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 34 provinsi di tingkat nasional.


NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

Partai NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

2 jam lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

3 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

4 jam lalu

Vokalis Sore Band Firza Achmar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh meninggal pada Selasa, 19 Maret 2024. Foto: Dok Sore Band @sorezeband.
Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

Kabar kematian Ade Paloh juga disebarluaskan melalui cuitan di media sosial X.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.