Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua MPR Bambang Soesatyo Sebut Pancasila Layak Dijadikan Rujukan Peradaban Dunia

Reporter

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia layak dijadikan peradaban dunia. Menurut dia, banyak entitas internasional yang mengagumi Pancasila. Hal ini terutama saat Pidato Presiden Soekarno memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956. Hal itu disampaikan saat membaca Teks Pancasila dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2023, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis 1 Juni 2023.

"Profesor Marco Impagliazzo Pimpinan Komunitas Sant Edigio, organisasi internasional berpusat di Roma, Italia, yang memiliki keanggotaan mencakup 73 negara menyatakan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya layak diangkat sebagai rujukan peradaban dunia," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Kamis 1 Juni 2023.

Ia menjelaskan melalui Pancasila, maka Indonesia dipercaya menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi dunia. Misalnya, Presidensi G-20 pada 2021-2022, Keketuaan ASEAN 2023, Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020, serta Anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022.

Bamsoet menambahkan Profesor Thomas Meyer, akademisi dari Universitas Dortmund, Jerman, mengungkapkan bahwa Pancasila telah menjadi bahan kajian akademisi di Eropa. Ideologi Pancasila dinilai lebih baik daripada neoliberalisme dan fundamentalisme keagamaan yang menjadi kekuatan politik terbesar pada abad 21.

"Sedangkan Donald K. Emmerson, profesor ilmu politik di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, menyatakan bahwa kunci sukses Indonesia membangun pluralisme di tengah keragaman identitas budaya adalah berkat ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Bamsoet mengatakan dengan adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia dinilai dapat menjadi jembatan peradaban bagi dunia dalam memaknai pluralisme.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun upacara ini dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Inspektur Upacara, Direktur Lalu Lintas Polda Daerah DIY Kombes Alfian Nurrizal sebagai Komandan Upacara, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Pembaca Naskah UUD NRI 1945, serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Anwar Usman sebagai pembaca doa.

"Upacara Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi tambahan daya semangat bagi kita untuk senantiasa mengamalkan Pancasila dalam setiap gerak gerik kehidupan. Baik di keluarga, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara," tutur dia.

Untuk itu, sambungnya, masyarakat Indonesia harus bangga memiliki Pancasila yang diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI. Tidak hanya terbukti menyatukan dan menguatkan berbagai kemajemukan bangsa, Pancasila telah diakui berbagai kalangan dunia sebagai ideologi terbesar pada abad ke-21.

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Wakil Presiden RI Maruf Amin, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MA RI H. M. Syarifuddin, Ketua KY RI Mukti Fajar Nur Dewata, serta Ketua BPK RI Isma Yatun.

Pilihan Editor: Wapres Ma'ruf Amin Memakai Busana Adat Melayu saat Upacara Hari Lahir Pancasila

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

3 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

Tak hanya bulan lahirnya Pancasila, Juni juga menjadi hari kelahiran empat Presiden Indonesia: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

3 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

3 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

Gerindra menganggap situasi politik saat ini belum kondusif untuk membicarakan amendemen UUD 1945.


PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

3 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

PPP menolak gagasan amandemen UUD 1945 yang memuat soal pemilihan presiden oleh MPR.


Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

4 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua MPR RI 1999-2004 Amien Rais (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan), dan Fadel Muhammad (kedua kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi kebangsaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

MPR menyebutkan celah untuk amendemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan MPR periode saat ini.


Dikunjungi Bamsoet Bahas Amandemen UUD, PKB Sebut Cak Imin Menaruh Perhatian pada Isu Kepresidenan

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dikunjungi Bamsoet Bahas Amandemen UUD, PKB Sebut Cak Imin Menaruh Perhatian pada Isu Kepresidenan

PKB mengungkap sikap Cak Imin yang memerhatikan persoalan lembaga kepresidenan. Turut merespons kunjungan Bamsoet untuk diskusi Amandemen UUD.


Pimpinan MPR dan Cak Imin Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

5 hari lalu

Pimpinan MPR dan Cak Imin Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

Perbaikan sistem ketatanegaraan dapat dijalankan melalui amandemen UUD NRI 1945 oleh MPR periode 2024-2029.


Ketua MPR: Pers Bertanggung Jawab Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

5 hari lalu

Ketua MPR: Pers Bertanggung Jawab Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Informasi publik yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak mencederai kepentingan publik.


Pakar Sebut Gagasan Amandemen UUD 1945 Harusnya Datang dari Rakyat Bukan Politikus

6 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Pakar Sebut Gagasan Amandemen UUD 1945 Harusnya Datang dari Rakyat Bukan Politikus

Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan gagasan amandemen UUD 1945 merupakan gagasan gila dari para politikus


Dilaporkan ke MKD, Ketua MPR Bamsoet Sebut Pelapor Sebarkan Berita Bohong

6 hari lalu

Dilaporkan ke MKD, Ketua MPR Bamsoet Sebut Pelapor Sebarkan Berita Bohong

Tidak ada statement yang menyatakan semua parpol telah sepakat melakukan amandemen UUD 1945