Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai tersebut mengajukan gugatan setelah dinyatakan tak lolos dalam verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.
Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan. Selain itu, hakim juga memerintahkan tahapan pemilu dimulai dari awal dengan rentang waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak putusan itu dibacakan.
Majelis hakim juga memerintahkan KPU untuk membayar Rp 500 juta kepada Partai Prima yang dinilai dirugikan karena tak dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Jika mengikuti putusan itu, maka Pemilu 2024 harus diundur setahun. KPU pun telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Pemilu 2024 ditunda lewat Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU pun akhirnya banding atas putusan pengadilan ini.
Putusan PN Jakarta Pusat mengganggu jalannya Pemilu 2024
Mengutip amar putusan PN Jakarta Pusat tersebut, Viktor menilai adanya potensi gangguan dalam jalannya Pemilu 2024. Pasalnya, dalam amar ke-6 putusan itu hakim meminta KPU menjalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) putusan tersebut.
Dalam setiap putusan pengadilan, menurut Viktor, terdapat asas res judicata pro veritate habetuur yang mengartikan bahwa putusan harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad) sampai adanya koreksi atau pembatalan putusan tersebut oleh putusan pengadilan yang berada diatasnya in casu banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali.
Artinya apabila mengacu pada asas res judicata pro veritate habetuur dan uitvoerbaar bij voorraad, kata Viktor, maka idealnya KPU harus tetap melaksanakan putusan PN Jakarta Pusat tersebut sambil melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) sampai putusannya bersifat hukum tetap atau inkracht.
"Karena sejatinya kekuatan mengikat putusan tentunya hanya dapat dibatalkan dengan produk yang sejenis yakni putusan," ujar Viktor.
Selanjutnya, KPU Bisa Digugat Lagi
