Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Pertahanan Bakal Kelola Informasi dari BIN, Prabowo: Perintah Presiden

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (keempat kanan), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan jajaran pengurus Partai Gerindra memotong tumpeng saat meresmikan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu 7 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut Prabowo memutuskan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (keempat kanan), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan jajaran pengurus Partai Gerindra memotong tumpeng saat meresmikan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu 7 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut Prabowo memutuskan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan soal informasi yang menyebutkan kementriannya akan mengorkestrasi informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, sampai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Prabowo menyebut kewenangan itu didapatkan Kementerian Pertahanan setelah ada perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu membantah informasi yang menyebut semua lembaga intelijen itu bakal berada di bawah langsung Kementrian Pertahanan.

"Ya tidak di bawah Kemhan, diperintahkan oleh Presiden untuk semacan koordinator, untuk semacam menilai, itu saja ya," ujar Prabowo saat ditemui usai peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. 

Jokowi berikan perintah setelah rapat dengan Kemenhan

Perintah agar Kemhan mengelola informasi intelijen ini keluar setelah Jokowi memenuhi undangan Prabowo Subianto untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan pada Rabu, 18 Januari 2023. Dalam pertemuan, Jokowi memerintahkan Prabowo untuk bisa mengorkestrasi alias memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi.

"Di dalam saya menyampaikan pentingnya Kemenhan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi usai memberikan arahan dalam rapat yang digelar di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Januari 2022.

Jokowi menyebut informasi intelijen yang dimiliki BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, sampai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi info yang solid, tiap info itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah kebijakan," kata Jokowi.

Selanjutnya, pengelolaan Informasi Intelijen oleh Kemhan dianggap ancam kebebasan sipil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

40 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha Sampai Akhir Juli

2 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

3 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

Kaesang menilai masih banyak waktu bagi Golkar dan KIM mempertimbangkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

5 jam lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

6 jam lalu

Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Melihat Situasi Lapangan
Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

Pembangunan IKN menghadapi sejumlah masalah. Prabowo disebut serahkan proyek IKN ke Gibran. Apa alasannya?


Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

6 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang diteken Presiden Jokowi dinilai tidak menjawab persoalan.


Presiden Joko Widodo Buka Rakernas XVI Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo 2024

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network Tahun 2024, 10 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo Buka Rakernas XVI Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo 2024

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati untuk selalu menjaga inflasi daerah.


Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

7 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

Pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan di IKN


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

8 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024