Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Reporter

Editor

Febriyan

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi simbolik penolakan pengesahan RKUHP dengan tema "Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat", Selasa, 6 Desember 2022. Mereka turut membedah pasal bermasalah yang masih dimuat dalam draf final RKUHP. IMA DINI SAFIRA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak kepolisian mulai mengimbau massa aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk meninggalkan Gedung DPR. Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi simbolik bertajuk “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat”.

Dari pantauan Tempo di lokasi, seorang polisi dari Polres Jakarta Pusat yang berada di dalam halaman Gedung DPR menaiki sebuah mobil. Ia menggunakan microphone dan menegaskan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB, batas akhir unjuk rasa atau demonstrasi.

“Waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB, harap menaati waktu. Kami imbau dan memohon kepada saudara kami yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR agar dapat menaati dan menghormati waktu penyampaian di muka umum,” ujar polisi tersebut, Selasa, 6 Desember 2022.

Polisi tersebut turut mengutarakan harapannya agar imbauan ini bisa ditaati. “Saya harap bisa ditaat, sampaikan salam ke keluarga dan hati-hati dalam perjalanan pulang,” ujarnya.

Respon dari massa aksi

Sementara itu, di luar gerbang Gedung DPR, sejumlah massa aksi tampak sedang berkonsolidasi. Mereka membentuk sebuah lingkaran dan nampak mendiskusikan sesuatu. Usai berdiskusi, Aliansi Reformasi KUHP nampak melanjutkan kegiatan bedah pasal bermasalah RKUHP.

Selang 10 menit, polisi memberikan peringatan pertama kepada massa aksi. "Peringatan pertama, kami mengimbau saudara-saudara kami yang berunjuk rasa agar agar menghormati waktu unjuk rasa di muka umum," kata polisi tersebut.

DPR dan Pemerintah Sahkan RKUHP bermasalah

DPR dan Pemerintah hari ini mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna. Dalam draf akhir versi 30 November 2022, rancangan tersebut terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. Undang-undang yang akan menggantikan KUHP lama itu resmi berlaku 3 tahun mendatang.

Pengesahan RKUHP itu mendapatkan penolakan dari  Aliansi Reformasi KUHP yang telah menggelar unjuk rasa sejak Senin kemarin. Hari ini, mereka kembali melanjutkan aksi simbolik penolakan pengesahan RKUHP. 

Puluhan massa aksi tiba sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka datang membawa perlengkapan kemah, seperti tenda, kompor kecil, dan tikar. Peralatan ini sesuai dengan tema aksi hari ini, yaitu “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat”.

Sebanyak dua tenda didirikan di depan Gedung DPR. Aliansi turut menggelar sebuah tikar di depannya. Selain itu, aksi ini turut menghadirkan diskusi seputar pasal bermasalah dalam RKUHP. Dua kursi outdoor dan sebuah meja diletakkan di tengah-tengah tenda.

Satu per satu perwakilan kelompok masyarakat sipil menempati kursi ini untuk membedah pasal bermasalah RKUHP. Mereka juga menyampaikan dampak dari pasal karet yang masih dimuat dalam draf akhir tersebut.

Pemerintah dan DPR menanggapi dingin aksi penolakan tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyatakan agar pihak yang tak sepakat dengan RKUHP tersebut  mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. 




Berita Selanjutnya



Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

23 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

2 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

2 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

2 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

2 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

2 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.