Mabes Polri Catat Ada 26 Konflik Sosial Sepanjang 2019

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Idham Azis menyematkan tanda pangkat kepada Kabarhakam Polri Irjen Pol Firli Bahuri saat serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati) Polri di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 19 November 2019. Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sejumlah perwira tinggi Polri yang diantaranya Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri, Kabaharkam Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Kalimantan Timur, Koorsahli Kapolri, Kakorlantas Polri, dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kapolri Jenderal Idham Azis menyematkan tanda pangkat kepada Kabarhakam Polri Irjen Pol Firli Bahuri saat serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati) Polri di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 19 November 2019. Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sejumlah perwira tinggi Polri yang diantaranya Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri, Kabaharkam Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Kalimantan Timur, Koorsahli Kapolri, Kakorlantas Polri, dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri Inspektur Jenderal Agus Andrianto menyebut ada 26 peristiwa konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, yang terjadi di Indonesia sejak Januari hingga Juli 2019.  

    Agus mengatakan, penyebab konflik sosial itu terjadi akibat pengaruh media sosial, sabotase informasi, dan ancaman terorisme.  

    "Di mana berbagai ancaman semakin diperparah dengan perkembangan teknologi informasi yang menampilkan kecepatan, kebebasan, dan keterbukaan tanpa batas," kata Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 19 Desember 2019. 

    Informasi tanpa batas itu, kata Agus, tanpa disadari masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara masyarakat sendiri tak sedikit yang belum mampu menyaring dan menolak sejauh mana kebenaran dan keakuratan informasi tersebut.

    Ia menuturkan, permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika regulasi dan aparat penegak hukum tidak dapat menampilkan kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya. 

    "Oleh karena itu diperlukan diskursus mengenai manajemen media yang efektif dan efisien dalam masa sekarang di mana dikenal dengan era disrupsi power point sebagai implikasi dari revolusi industri seminar nasional ini yang melibatkan pemangku kebijakan, praktisi, humas, akademisi, dan data," ucap Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?