TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menegaskan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak boleh berpolitik praktis. Hal itu, kata dia, sudah menjadi ketentuan dalam NU.
Baca juga: Alissa Wahid Putri Gus Dur: PKB Jangan Bawa NU ke Politik Praktis
"Kalau PBNU sendiri itu harus berjalan sesuai fitrahnya, yaitu tidak boleh berpolitik praktis. Itu juga sudah keputusan dari petinggi NU," ujar Yenny di kediamannya di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Agustus 2018.
Yenny mengatakan, jika PBNU atau Pengurus Wilayah NU terjun dalam kancah politik maka akan ada sanksi moral dari masyarakat. Bagi dia, jubah seorang kiai harus dijaga kesuciannya. "Politik itu tanah becek. Kiai harus dijaga jubahnya supaya tidak kotor kena tanah becek," ucap dia.
Meski begitu, Yenny mengaku akan tetap mendukung siapa pun yang akan dipilih Joko Widodo atau Jokowi sebagai pendampingnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ia hanya berharap agar masyarakat tidak terpecah dan tidak terlibat dalam konflik.
Baca juga: Putri Gus Dur Sebut Warga NU Dukung Mahfud MD Cawapres Jokowi
Hari ini, Yenny bersama sang Ibu Sinta Nuriyah Wahid menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediaman mendiang Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung selama satu jam.
Tak sendiri, Airlangga juga membawa pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Maksud kedatangannya adalah untuk bersilahturahmi. "Intinya ya tentu sebagai anak kepada ibunya ya kami minta mohon doa restu dalam sebuah perhelatan yang akan menentukan bangsa ke depan," kata Airlangga.
