Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cawapres Jokowi, Manuver Cak Imin, Mahfud MD, dan Reaksi NU

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo mengambil hidangan santap siang bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) disela pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 29 November 2016. Kali ini, Jokowi menjamu Cak Imin dengan sate bumbu kacang. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo mengambil hidangan santap siang bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) disela pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 29 November 2016. Kali ini, Jokowi menjamu Cak Imin dengan sate bumbu kacang. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengundang reaksi keras dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus meminta pengurus organisasi ini menahan diri. “Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya,” kata Gus Mus lewat akun Twitter-nya, Kamis, 9 Agustus 2018.

Baca: Peluang JK Maju Lagi sebagai Cawapres Jokowi Sudah Tertutup

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid, mengatakan gelisah dengan PKB yang menyeret-nyeret Nahdlatul Ulama (NU) ke ranah politik praktis. Alissa berharap PKB menghormati Khittah NU. Organisasi yang diketuai Said Aqil Siroj itu disebut Alissa tidak berpolitik praktis.

Pernyataan kedua tokoh ini muncul setelah sejumlah pentolan yang terdiri dari Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Ketua PBNU Robikin Emhas bertemu dengan Cak Imin di kantor PBNU.

Simak: Ingin Tahu Siapa Cawapres Jokowi, Ketua PPP: Datang ke PN Pusat

Seusai pertemuan tersebut, pengurus PBNU mengeluarkan pernyataan yang mengisyaratkan bakal tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 jika memilih cawapres bukan dari kalangan NU. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas mengatakan PBNU tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, bila kadernya tidak dipilih menjadi cawapres. "Saya kira PBNU sudah menyatakan ya. Tidak akan bertanggung jawab dalam menyukseskan," kata Yaqut.

Cak Imin memang ngotot menjadi cawapres Jokowi. Dalam beberapa kesempatan ia mengatakan mendapat dukungan dari para kiai NU. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid bahkan mengatakan keputusan mengusung Cak Imin sebagai Cawapres Jokowi) di Pilpres 2019 adalah keputusan kiai Nahdlatul Ulama (NU).

Simak juga: Putri Gus Dur Sebut Warga NU Dukung Mahfud MD Cawapres Jokowi

Jazilul mengklaim para kiai ingin Cak Imin mengawal pemberdayaan masyarakat pesantren di bidang pendidikan dan ekonomi. Cak Imin bahkan sudah sowan ke beberapa kiai di daerah untuk mencari dukungan. "Ini suara kiai-kiai di gunung, yang sebenarnya jauh dari hingar bingar politik. Bukan pengamat, bukan pakar. Bukan kiai yang sering teriak-teriak," kata Jazilul, Kamis, 2 Agustus 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PKB, kata Jazilul, sudah menghitung dengan cermat prosentase kemenangan Jokowi jika berpasangan dengan Cak Imin. "Jadi Join (Jokowi-Muhaimin) atau Cak Imin maju ini bukan tanpa kalkulasi. Semua dikalkulasi, baik dari dukungan, pengalaman, tim, jaringan, ada kalkulasinya " kata Jazilul.

Simak: Soal Cawapres, Jokowi: Depannya Pakai M Pokoknya

Sampai detik ini, Jokowi memang belum terus terang mengatakan siapa cawapres yang akan mendampingi dia. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) hanya menyebut cawapres Jokowi bernama depan M.

"Percayalah, tidak akan keluar dari 10 nama yang saya sampaikan sebelumnya. Dari 10 nama itu, kan ada Ma'ruf Amin, Mahfud MD, ada Moeldoko, Muhaimin Iskandar, (Sri) Mulyani, ada M. Romahurmuziy, ada Mbak Susi, ada Mas Airlangga. Kita tunggu saja pengumuman dari beliau," kata Romy.

Sementara itu, Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan warga Nahdlatul Ulama akan menyambut baik jika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, terpilih sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Sekjen Partai Koalisi Jokowi Bahas Rumusan Nawacita Jilid Dua

"Kalau memang Pak Mahfud dengan izin Allah dipercaya jadi Cawapres Jokowi, maka tentunya masyarakat NU akan sangat bergembira, tentunya akan sangat terima kasih," kata Yenny di Tugu Kunskring, Jakarta, Rabu malam, 8 Agustus 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

12 jam lalu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan kketerangan pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Konferensi pers tersebut membahas perkembangan kasus hukum Aiman Witjaksono atas dugaan Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, meminta majelis hakim MK tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara. Apa alasannya?


Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

Mahfud Md berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.


Mahfud Md Ingatkan MK Bisa Buat Landmark Decision dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024

1 hari lalu

Konferensi pers yang digelar oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yanb berlangsung di Posko Pemenangan Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. Kubu 03 akan menggugat hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang sudah diumumkan secara resmi oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi paling lambat pada Sabtu, 23 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Mahfud Md Ingatkan MK Bisa Buat Landmark Decision dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024

Mahfud Md yakin MK memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Salah satunya membatalkan hasil Pilpres 2024.


Ganjar Pranowo: Gugatan ke MK untuk Menjaga Agar Warga Tidak Putus Asa

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, tiba di Posko Pemenangan GAMA di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Maret 2024. Ganjar dan pasangan wakil presidennya, Mahfud Md, diagendakan berbuka bersama dengan relawan sekaligus memantau pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ganjar Pranowo: Gugatan ke MK untuk Menjaga Agar Warga Tidak Putus Asa

Menurut Ganjar Pranowo, gugatan hasil Pilpres di MK juga dilakukan untuk merawat ingatan tentang pengorbanan begitu banyak orang saat reformasi.


Sidang di MK, Mahfud Md Singgung Banyak Negara Lain yang Batalkan Hasil Pemilu Curang

1 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang di MK, Mahfud Md Singgung Banyak Negara Lain yang Batalkan Hasil Pemilu Curang

Menurut Mahfud Md, negara-negara tersebut melakukan pembatalan hasil Pemilu sebagai bentuk judicial activism atau aktivisme yudisial.


Di Sidang MK, Ganjar Bilang Kecurangan Pilpres 2024 Hancurkan Moral Bernegara

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, Ganjar Bilang Kecurangan Pilpres 2024 Hancurkan Moral Bernegara

"Kami menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kami menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi," kata Ganjar.


Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) berpegangan tangan usai menyaksikan perhitungan cepat Pilpres 2024 di Posko Pemenangan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Berdasarkan perhitungan cepat sejumlah lembaga, Ganjar-Mahfud berada di urutan ketiga dalam perolehan suara. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan kepada Ganjar dan Mahfud, hari ini, pukul 13.00 WIB.


4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan

Ganjar Pranowo menolak jabatan menteri di pemerintahan mendatang. Ia lebih memilih berkiprah di luar pemerintahan. Apa yang akan dilakukannya?


Polemik MK Jadi 'Mahkamah Kalkulator' Kembali Mencuat

2 hari lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Polemik MK Jadi 'Mahkamah Kalkulator' Kembali Mencuat

Narasi MK menjadi 'Mahkamah Kalkulator' kembali menjadi polemik. Begini Yusril menanggapi pernyataan Mahfud Md.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.