Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMahkamah Konstitusi atau MK telah menolak gugatan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres. Putusan MK yang dibacakan dalam sidang di Gedung MK pada Senin, 22 April 2024 itu diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

1. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf: Kami Ucapkan Selamat Bertugas

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

"Kami ucapkan selamat kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran atas kemenangannya. Kami ucapkan selamat bertugas," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf dalam pernyataan resminya pada Senin, 22 April 2024.

Penyataan itu ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

PBNU mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama dan segenap elemen masyarakat Indonesia untuk sama-sama berdoa. "Mendoakan agar pemimpin terpilih benar-benar dapat membawa bangsa dan negara kita lebih sejahtera, maju, adil, makmur dan bermartabat," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Gus Ipul menuturkan PBNU mengajak seluruh Nahdliyin dan masyarakat menerima dan menghormati hasil Pilpres 2024. "Dengan mengedepankan spirit empat nilai dasar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bertindak seimbang, berperilaku moderat, bersikap toleran, adil dan proporsional.”

 PBNU juga menyerukan agar semua pihak mematuhi putusan MK sebagai solusi konstitusional yang bersifat final dan mengikat. PBNU juga mengajak semua elemen bangsa mengakhiri polemik atas hasil Pemilu.  "Sehingga, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan seperti sedia kala.”

Tak hanya itu, PBNU juga mengimbau seluruh elemen penyelenggara pemilihan untuk dapat mengambil pelajaran dari pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang dapat lebih baik.

2. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Ini Sebuah Pertanggungjawaban Politik

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pasangan calon presiden dan calon Wakil presiden yang kalah dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, telah menunjukkan sikap negarawan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Dimulai Hari Ini, Ada 2 Menu yang Disajikan

59 menit lalu

Salah seorang siswa SDN Tugu menyantap makanan dari pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di sekolah itu, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Dimulai Hari Ini, Ada 2 Menu yang Disajikan

Uji coba makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah dimulai hari ini, Kamis, 24 Juli 2024, salah satunya di SDN Tugu. Ada dua menu yang disajikan.


Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

1 jam lalu

Partai Golkar resmi memberikan surat tugas kepada Afnan Hadikusumo (kanan) sebagai calon Wali Kota Yogyakarta untuk berlaga di Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Dok.istimewa
Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

Afnan, cucu pendiri Muhammadiyah, sebelumnya bersaing ketat dengan sejumlah kandidat dalam memperebutkan rekomendasi Golkar.


Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

2 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

Anwar Abbas mengatakan PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

3 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

6 jam lalu

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas hadir dan memberikan pernyataan dukungan dalam acara konsolidasi Garda Matahari di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023.
Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pengurus PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persetujuan menerima Izin Usaha Pertambangan untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan.


Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

7 jam lalu

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Anwar Abbas bercerita tentang pertemuan pengurus Muhammadiyah dengan pengusaha tambang sebelum memutuskan menerima IUP tambang.


PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?

9 jam lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?

PP Muhammadiyah akan kembali menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta. Akan bahas konsesi tambang?


Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

1 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

Andi Arief menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya.


Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

1 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

1 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).