Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 pada rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. Salah satu topik yang menjadi perhatian publik setelah penetapan tersebut adalah tentang rencana susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut respons Partai Demokrat sebagai pengusung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan organisasi keagamaan Islam, Muhammadiyah, perihal kabinet mendatang. 

1. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono: Telah Membuat Komitmen dengan Prabowo

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengatakan partainya sudah membuat komitmen dengan presiden terpilih Prabowo Subianto soal posisi dalam pemerintahan mendatang. AHY mengaku menyerahkan keputusan posisi dalam kabinet sepenuhnya kepada Prabowo.

“Terkait dengan posisi di kabinet dan berbagai posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto, mari kita percayakan sepenuhnya kepada beliau,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.

Dia kemudian meminta berbagai pihak untuk tidak membebani Prabowo mengenai posisi dalam kabinet. “Jangan bebani Pak Prabowo dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Kita harus disiplin,” tuturnya. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini juga berpesan untuk mempercayakan sepenuhnya kepada dia selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam memilih kader-kader terbaik Demokrat untuk membantu Prabowo-Gibran.

“Percayakan juga sepenuhnya kepada saya untuk pada saatnya memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Bapak Prabowo Subianto,” kata dia. 

Namun AHY tidak menyebutkan nama-nama kader yang akan mengisi posisi kabinet Prabowo-Gibran. “Yang jelas kita ingin Partai Demokrat semakin mengambil peran, baik di eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga setelah ini mari kita semua move on and move forward.” 

2. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Itu Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengaku belum ada pembahasan soal formasi atau susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Investasi di Indonesia

2 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Investasi di Indonesia

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0.


Tim Prabowo-Gibran Bantah Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 7.500 per Porsi

9 jam lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Prabowo-Gibran Bantah Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 7.500 per Porsi

Tim Prabowo-Gibran membantah isu makan bergizi gratis seharga Rp 7.500 per porsi. Ada dua pesan Prabowo soal program unggulan tersebut.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

11 jam lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

12 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

14 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Relawan Prabowo Mania 08 Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilkada Jabar

16 jam lalu

Dedi Mulyadi saat menerima kunjungan Kelompok relawan Prabowo Mania 08. (ANTARA/Dok Dedi Mulyadi)
Relawan Prabowo Mania 08 Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilkada Jabar

Noel menyebut Dedi Mulyadi sebagai sosok yang merakyat dan paham betul mengenai kebutuhan rakyat Jabar.


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

20 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

22 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

1 hari lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.