Agun: Dirjen PAS Dampingi Pansus Hak Angket Temui Koruptor

Reporter

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunanjar mengatakan Pansus Hak Angket akan bertemu dengan para terpidana korupsi atau koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, hari ini, Kamis, 6 Juli 2017. Kedatangan mereka akan didampingi Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, I Wayan Dusak.

Agun menuturkan rencananya di Sukamiskin Pansus Hak Angket akan melakukan rapat dengar pendapat dengan jajaran Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Setelah itu mereka baru menemui para terpidana korupsi.

Baca juga: Soal Petisi Penolakan Hak Angket, Agun Gunanjar: Kami Tetap Jalan

"Teknisnya oleh Kepala Lapas. Kami ikut dan mematuhi aturan prosedur yang ada," kata Agun lewat pesan singkat kemarin, Rabu, 5 Juli 2017.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan pihaknya akan mentaati regulasi yang berlaku di lapas dalam kunjungannya itu. "Mereka punya aturan dan pertimbangan yang sudah baku sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan mereka bekerja," tuturnya.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Risa Mariska mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. "Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan atau melanggar HAM,"  katanya senin lalu.

Anggota Pansus Hak Angket Muhammad Misbakhun menuturkan kunjungan ke lapas ini untuk menyelidiki kasus-kasus yang ditangani KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri 15 tahun lalu. "Mereka (terpidana korupsi) di lapas mana saja, tersebar di mana saja. Kami ingin gali informasi itu," tuturnya.

AHMAD FAIZ






Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

30 Maret 2021

TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

TP3 Laskar FPI meminta PKS mendorong hak angket kematian 6 anggota laskar.


Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

27 Juli 2020

Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

Usulan pembentukan hak angket oleh DPR berkaitan dengan kasus pelarian Joko Tjandra sebelumnya disampaikan oleh ICW.


Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

26 Juli 2020

Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

ICW sebelumnya telah mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut pelarian buron Djoko Tjandra.


Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

26 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

Perkara Djoko Tjandra telah berimbas pada pencopotan tiga jenderal di kepolisian dari jabatannya.


ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

25 Juli 2020

ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

Peneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.