Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

image-gnews
Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apa kabar hak angket yang pernah digadang-gadang  kubu 01 dan 03 usai Pilpres 2024? Usulan itu muncul dari calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Dia mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.

Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengambil keputusan untuk menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pilpres yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang perselisihan PHPU Pilpres pada Senin, 22 April 2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, usulan penggunaan hak angket untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024 pertama kali diajukan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden yang didukung oleh PDIP dan PPP. Usulan tersebut kemudian didukung oleh partai-partai dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan, termasuk NasDem, PKB, dan PKS.

Pasca keluaran putusan tersebut, sejumlah partai dan politisi mengungkapkan tanggapan dan mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan posisi mereka  setelah keputusan tersebut.

Respons PDIP

PDIP menegaskan lima poin sikap terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perselisihan Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa keputusan MK seharusnya didasarkan pada prinsip hukum yang jelas. 

Hal ini diungkapkannya saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilihan Kepala Daerah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024.

"Berdasarkan suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan dalam menjalankan UUD NRI 1945 dengan selurus-lurusnya," kata Hasto dalam keterangan tertulis Senin 22 April 2024.

Pertemuan PKB dengan NasDem

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa saat ini Koalisi Perubahan sedang menyusun jadwal pertemuan setelah penyelesaian sengketa Pilpres 2024. 

Pada Selasa, 23 April 2024, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh para elit partai PKB dan NasDem, tanpa kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Cak Imin menyatakan bahwa mereka membicarakan posisi partai setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan Pilpres 2024. Terkait absennya PKS dalam pertemuan dengan NasDem, Cak Imin menyimpulkan bahwa ketiga partai tersebut masih mengalami kendala dalam menentukan jadwal pertemuan karena kesibukan agenda masing-masing partai.

“Kami lagi cari waktu supaya tiga partai bertemu, kalo perlu dengan partai-partai pengusung. PKB, PKS, NasDem kita harapkan juga segera. Lalu kita lanjutkan dengan partai pengusung bareng-bareng,” ujar Cak Imin, ketika ditemui di area NasDem Tower.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tanggapan Ganjar

Calon presiden dengan nomor urut 03 Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya terkait rencana pengajuan hak interpelasi DPR serta gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap KPU terkait Pilpres 2024. Menurut Ganjar, rencana hak interpelasi tersebut akan menjadi subjek pembahasan bagi partai dan kader-kader di parlemen.

"(Nasib hak angket?) Oh, itu nanti di parlemen, saya bukan anggota dewan soalnya," kata Ganjar di Yogyakarta Rabu 24 April 2024. "Tugas saya dan Pak Mahfud sebagai prinsipal (capres-cawapres) harus berhenti pada level putusan MK, karena itu final and binding (mengikat)," katanya.

Namun, Ganjar Pranowo menyebutkan ada upaya penggembosan hak angket seiring dengan dugaan kecurangan usai hitung cepat hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024

Upaya penggembosan hak angket itu terindikasi dari serangan terhadap Ganjar, salah satunya adalah laporan Indonesia Police Watch tentang dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Direktur Bank Jateng berinisial S dan pemegang saham kendali Bank Jateng, Ganjar Pranowo. Ditemui di rumahnya di Dusun Tegalsari, Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman, politikus PDIP itu membantah tuduhan IPW. 

Ganjar kembali membantah ihwal gratifikasi dan menantang pelapor untuk menunjukkan bukti-bukti tuduhan itu, misalnya seputar data, transfer uang, pemberi uang, dan asal duit. "Kalau ada wah keren. Saya hadapi," kata Ganjar kepada Tempo, Jumat, 8 Maret 2024. 

Pertemuan PKS dengan NasDem

Ahmad Syaikhu, Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengunjungi kantor pusat Partai NasDem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. Ini merupakan pertemuan perdana setelah MK memutuskan menolak semua gugatan dari Paslon 01 dan 03.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhu menyatakan bahwa PKS menghormati keputusan MK yang menolak gugatan perselisihan Pilpres 2024. PKS juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dia juga mengungkapkan pandangannya tentang kemungkinan penggunaan hak interpelasi terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Syaikhu mencatat bahwa ada batasan-batasan yang harus dipertimbangkan dalam mengajukan hak interpelasi di DPR mengingat kondisi di lapangan. Dia kemudian menyatakan bahwa PKS akan bergabung dalam mendukung pengajuan hak interpelasi jika terpenuhi persyaratan dua fraksi yang diperlukan.

SUKMA KANTHI NURANI  I  ANNISA FEBIOLA | ADINDA JASMINE PRASETYO | DEFARA DHANYA PARAMITHA | PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Pro-Kontra Soal Hak Angket Setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

17 menit lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

8 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut DPRD Kota Solo memutuskan dan mengusulkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo serta mengusulkan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran sebagai Wali Kota. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

Teguh Prakosa dilantik menjadi Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah.


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

10 jam lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

11 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

11 jam lalu

Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat menyerahkan surat tugas kepada Mohan Roliskana untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Mataram di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (18/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

PDIP meminta Mohan Roliskana menjalin komunikasi dengan partai lain agar dapat berkoalisi di Pilkada Kota Mataram.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

14 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


PKB Resmi Usung Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri di Pilgub Sulteng 2024

15 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali (ketiga dari kanan) hadir di acara Rakernas ke-4 PAN di DPP PAN, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. Rakernas 4 juga dihadiri oleh jajaran pengurus PAN. Diantaranya, Ketua MPP PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, Sekjen Eddy Soeparno, Waketum Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto, Saleh Daulay, Eko Patrio. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Resmi Usung Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri di Pilgub Sulteng 2024

PKB resmi menetapkan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam Pilgub Sulteng.


Presiden PKS Jenguk Anies Baswedan yang Sempat Sakit usai Berlibur di Eropa

16 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis 14 November 2019. ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/ama/aa.
Presiden PKS Jenguk Anies Baswedan yang Sempat Sakit usai Berlibur di Eropa

Presiden PKS menjenguk Anies Baswedan di kediamannya di Jakarta. PKS sebut pertemuan itu tak membahas soal Pilkada Jakarta.


Alasan PKS akan Pertimbangkan Potensi Ilham Habibie untuk Pilgub Jabar

17 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kiri) dan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai NasDem Ilham Akbar Habibie (kanan) berjabat tangan saat melakukan pertemua di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. DPP Partai NasDem menyodorkan Ilham Akbar Habibie, ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk diperkenalkan sebagai bakal calon gubernur yang diusung untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. Dalam pertemuan tersebut Partai NasDem ingin mengulang kerja sama antara Nasdem dan PKS di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS akan Pertimbangkan Potensi Ilham Habibie untuk Pilgub Jabar

Presiden PKS mengatakan masih ada waktu bagi Ilham Habibie untuk mengerek elektabilitasnya menjelang Pilgub Jabar.


Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

18 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

Nasdem belum meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.