Menteri Desa Persilakan BPK Audit Ulang Kementeriannya  

Reporter

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memberi keterangan kepada awak media terkait operasi tangkap tangan oleh KPK, Sabtu, 27 Mei 2017. MARIA FRANSISCA

TEMPO.COJakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit ulang laporan keuangan Kementerian Desa. “Saya welcome apakah mau diaudit lagi atau pakai yang ada,” kata Eko di Istana Kepresidenan, Selasa, 30 Mei 2017.

Meski demikian, Eko hakulyakin duit Rp 240 juta—disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai nilai kesepakatan suap kepada auditor—sebenarnya tak dapat mempengaruhi pemberian opini BPK. “Untuk mendapat opini WTP itu prosesnya panjang, dilakukan banyak orang, dan melalui prosedur ketat,” katanya.

Baca: Menteri Desa: Terserah BPK, Mau Audit Lagi atau Bagaimana

BPK memang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selama dua tahun sebelumnya, kementerian berturut-turut memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP). 

Setelah terungkapnya kasus rasuah ini, BPK menyatakan akan mengevaluasi kerja Auditorat Utama Keuangan Negara III yang dipimpin tersangka Rochmadi Saptogiri. Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan lembaganya akan mengumpulkan para auditor yang tergabung dalam tim audit laporan keuangan Kementerian Desa untuk dimintai keterangan tentang proses pembuatan laporan. 

Meski demikian, menurut Agung, evaluasi tersebut tak berarti BPK akan mengulang audit terhadap Kementerian Desa. “Audit ini ada sistemnya, tidak bergantung pada satu auditor utama,” katanya.

Baca: Fitra Mendesak Diadakan Audit Ulang Status WTP Kementerian Desa

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendesak dilakukannya audit ulang. Selain kementerian dua kali mendapat opini WDP, Yenny menilai tata kelola anggaran dan birokrasi Kementerian Desa terindikasi sangat buruk. “Audit ulang juga diperlukan karena Kementerian Desa menjadi contoh pemerintahan desa yang mengelola dana desa Rp 40 triliun tahun ini," kata Yenny, Selasa, 30 Mei 2017.

Dalam catatan Fitra, ketika laporan keuangan Kementerian Desa 2015 mendapat opini WDP, BPK masih mencatat adanya utang Rp 378,46 miliar yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Desa juga memiliki aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 2,54 triliun yang jumlahnya tak terinci, sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. 

ISTMAN M.P. | INDRI MAULIDAR | ANGELINA ANJAR SAWITRI






KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

22 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


KPK Minta Kuasa Hukum Lukas Enembe Fokus ke Pembelaan Tersangka

6 hari lalu

KPK Minta Kuasa Hukum Lukas Enembe Fokus ke Pembelaan Tersangka

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya sangat memperhatikan kondisi kesehatan Lukas Enembe di tahanan.


Sudah Sehat, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Pomdam Jaya Guntur

11 hari lalu

Sudah Sehat, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Pomdam Jaya Guntur

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lukas Enembe saat ini dalam keadaan stabil dan sehat.


KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

15 hari lalu

KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

Sudrajad Dimyati selaku hakim agung yang mengabulkan kasasi perdata, diduga oleh KPK telah menerima Rp850 juta.


KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

15 hari lalu

KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

KPK menduga Bupati Bangkalan Abdul Latif mematok harga dalam pengangkatan pejabat di kabupaten yang ia pimpin tersebut.


3 Fakta tentang Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

16 hari lalu

3 Fakta tentang Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Bambang Kayun diduga menerima suap dari tersangka kasus pemalsuan surat warisan PT Aria Citra Mulia (ACM), Herwansyah dan Emilia Said.


Kuasa Hukum Sempat Heran Saat Penyidik KPK Tanya Lukas Enembe Soal Saksi Meringankan

19 hari lalu

Kuasa Hukum Sempat Heran Saat Penyidik KPK Tanya Lukas Enembe Soal Saksi Meringankan

Kuasa hukum Lukas Enembe sempat bingung dengan pertanyaan penyidik KPK seputar saksi meringankan. Kenapa?


Ricuh Pasca Lukas Enembe Ditangkap, Begini Prosedur Penangkapan Tersangka dalam KUHAP

20 hari lalu

Ricuh Pasca Lukas Enembe Ditangkap, Begini Prosedur Penangkapan Tersangka dalam KUHAP

Penangkapan tersangka kasus gratifikasi itu terjadi saat Lukas Enembe sedang makan siang yang lokasinya tidak jauh dari markas Brimob Polda Papua


KPK Tangkap Lukas Enembe Hari ini karena Diduga Hendak Tinggalkan Indonesia

21 hari lalu

KPK Tangkap Lukas Enembe Hari ini karena Diduga Hendak Tinggalkan Indonesia

KPK mendapat informasi bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe akan ke Mamit Tolikara lewat Bandara Sentani. Diduga upaya dia keluar Indonesia.


Lukas Enembe Ditangkap KPK, Intip Koleksi Mobil Gubernur Papua Ini

21 hari lalu

Lukas Enembe Ditangkap KPK, Intip Koleksi Mobil Gubernur Papua Ini

Gubernur Papua Lukas Enembe melaporkan di LHKPN bahwa dia memiliki empat mobil merek Toyota dan Honda. Dia ditangkap KPK karena kasus suap.