TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan partainya bakal segera melaksanakan rapat pleno pascapengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai pimpinan partai berlambang pohon beringin itu. Ia menyatakan, bahwa tugas ketua umum secara sementara bakal diemban oleh sebelas wakil ketua umum.
Dia menyebut, pengisian kekosongan kursi pucuk pimpinan itu dilakukan hingga DPP Golkar menetapkan pelaksana tugas ketua umum saat rapat pleno. "Kalau ketua umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil oleh wakil ketua umum berdasarkan bidangnya masing-masing," kata Doli di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu malam, 11 Agustus 2024.
Pembagian tugas itu, ujarnya, didasari atas sifat partai yang kolektif kolegial. Dia menyebut bahwa para wakil ketua umum telah membagi tugas selama kursi pimpinan Golkar belum diisi oleh pelaksana tugas.
"Jadi secara de facto, sekarang DPP Partai Golkar itu diurus oleh para wakil ketua umum," ucapnya.
Sementara secara de jure, katanya, penetapan pengunduran diri Airlangga itu dilakukan ketika rapat pleno. Ia mengatakan, selain penunjukan pelaksana tugas ketua umum, rapat pleno juga bakal membahas soal legitimasi surat pengunduran diri Airlangga.
"Kami rencananya paling lambat Selasa, mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno," kata Doli.
Airlangga Hartarto meneken surat pengunduran diri sebagai pimpinan Golkar sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Keputusan pengunduran diri itu dia buat untuk menjaga keutuhan partai dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang terjadi dalam waktu dekat.
Beberapa pengurus Golkar mengungkap, akan ada sejumlah skenario yang berjalan usai Airlangga mundur dari pucuk pimpinan partai. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Hubungan Airlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik. Selanjutnya, adalah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.
Koran Tempo pada 4 Maret 2024, juga mewartakan manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga. Langkah Bahlil itu disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar, memungkinkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai beringin.
Sebelum keputusan Airlangga mengundurkan diri dibuat, kursi Ketua Umum Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam telah meminta Airlangga untuk mundur. Ridwan juga mengusulkan partainya agar segera menggelar Munaslub untuk menggeser Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar telah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.
Saat itu, posisi Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.
Airlangga juga diterpa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau bahan baku minyak goreng. Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu juga sudah diperiksa Kejaksaan Agung pada Juli 2023.
Pilihan Editor: Segala Cara Mendongkel Airlangga Hartarto
Aisyah Amira Wakang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
