Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

image-gnews
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan wali murid Koloni 8113 melaporkan dugaan maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta Tahun 2024 ke Ombudsman RI pada Selasa, 9 Juli 2024.

Sekretaris perkumpulan wali murid Koloni 8113, Jumono menceritakan duduk perkara pelaporan itu karena ada siswa yang tidak lolos PPDB. Ia mengaku mewakili 16 wali murid di Jakarta yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan pendidikan gratis bagi anak yang tidak mampu.

"Walau Pemprov sudah membuat PPDB bersama, tapi itu tidak mengakomodir seluruh keluarga anak DKI Jakarta. Itu kami anggap malah administrasi," kata Jumono kepada Tempo melalui telepon pada Rabu, 10 Juli 2024.

Jumono mengatakan datang ke Ombudsman sekitar pukul 09.00 WIB bersama perwakilan wali murid berjumlah 4 orang. Mereka menganggap proses PPDB di DKI Jakarta tidak adil.

"Misal lulusan SD (sekolah dasar) tahun ini, itu sebanyak 151 ribu sekian. Kemudian daya tampung yang ada itu sekitar 71 ribu sekian. Jadi masih ada selisihnya," kata Jumono.

Sebanyak 16 siswa yang protes itu merupakan selisih yang tidak terakomodir dalam PPDB 2024 itu.

Jumono mengatakan ada dua siswa yang saat ini belum mendapatkan sekolah karena tidak lolos PPDB bersama. Padahal mereka masyarakat kurang mampu yang memiliki KJP (Kartu Jakarta Pintar). Padahal dia mengklaim siswa tersebut sudah berikhtiar mendaftar dengan berbagai jalur baik prestasi, zonasi dan afirmasi.

Dari 16 siswa, hanya ada 2 anak yang belum mendapatkan sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya untuk membayar uang gedung dan sebagainya. Sisanya orang tua mereka mampu mencarikan sekolah dengan biaya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Anak-anak yang kami bawa ini adalah pemilik KJP (Kartu Jakarta Pintar). Malah tidak lolos, makanya kami membawa kemari (lapor Ombudsman)," kata Jumono.

Jumono mengatakan dua anak itu adalah satu siswa SD ke SMP (Sekolah Menengah Pertama) dari Jakarta Pusat dan satu siswa jenjang SMP ke SMA (Sekolah Menengah Atas) dari Jakarta Timur.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026 Mokh Najih membenarkan mengenai laporan tersebut. "Ada tapi lewat perwakilan DKI," kata Najih kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 10 Juli 2024.

Anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais mengungkapkan ada laporan soal permasalahan PPDB di setiap provinsi. "Ada laporan dan masih kami terus melakukan pengawasan. Penerimaan laporan hingga pasca PPDB. Dari seluruh Indonesia yang disampaikan di kantor perwakilan kami di 34 provinsi," kata dia melalui pesan singkat.

Sementara untuk laporan perkumpulan wali murid Koloni 8113, pihaknya akan mengecek laporan itu ke Ombudsman Jakarta.

Pilihan Editor: Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

3 jam lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

Seperti syarat soal domisili dalam seleksi calon taruna Akademi Kepolisian atau catar Akpol? Ombudsman NTT menduga ada maladministrasi.


Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

10 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyoroti soal karut marut PPDB di beberapa daerah. Kemendikbudristek diminta buat aturan yang jelas.


Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

17 jam lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

Ombudsman NTT mengungkap 8 dari 11 catar Akpol yang proses seleksi adalah anak pejabat Polri. Duga ada maladministrasi.


Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

18 jam lalu

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. Foto: ANTARA/Bernadus Tokan/am
Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

Delapan dari sebelasa peserta yang lolos calon taruna Akpol di NTT merupakan anak polisi


Pj Gubernur Jabar Larang Kekerasan dan Perundungan di MPLS SMA/SMK

21 jam lalu

Sejumlah siswa bertepuk tangan saat mengikuti apel pengenalan siswa baru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah, Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin 15 Juli 2024. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2024-2025 yang dimulai serentak, para siswa kembali beraktivitas mengikuti pelajaran usai libur panjang. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Pj Gubernur Jabar Larang Kekerasan dan Perundungan di MPLS SMA/SMK

Pembukaan masa MPLS yang akan berlangsung tiga hari dibuka Bey secara simbolis di SMA Negeri 5 Kota Bekasi.


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman


Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

2 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

3 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.


Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

3 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

Orang tua calon peserta didik (CPD) melapor akun mereka digunakan orang lain untuk PPDB.


Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

3 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

Menurut Kemendikbud, akar masalah PPDB ada dua.