Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sempat Terlambat, Dinas Pendidikan Sebut Dana KJP Plus Gelombang Pertama Cair Hari Ini

image-gnews
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan Jakarta mengumumkan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap satu gelombang pertama bakal mulai cair hari ini, Kamis, 13 Juni 2024. Adapun total penerima KJP Plus untuk Januari sampai Juni 2024 ini sebanyak 460.143 peserta didik.

Pencarian KJP Plus gelombang pertama ini sempat mengalami keterlambatan. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan permintaan maafnya atas keterlambatan pencarian tersebut.

"Kami meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJP di DKI Jakarta," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Juni 2024.

Budi menyebut, penyebab keterlambatan itu karena Dinas Pendidikan Jakarta perlu memastikan bahwa anggaran bantuan sosial di sektor pendidikan ini bisa terdistribusi secara tepat sasaran.

Melansir dari akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jakarta, @disdikdki, sebanyak 207.286 pelajar di tingkat SD/MI mendapatkan dana KJP Plus gelombang pertama ini. Untuk biaya rutin per bulan, pelajar SD/MI bakal mendapatkan Rp 135.000, biaya berkala per bulan sebesar Rp 115.000, dan tambahan SPP untuk swasta setiap bulannya dijatah Rp 130.000.

Sementara untuk SMP/MTs, sebanyak 131.054 pelajar terkonfirmasi akan mendapatkan dana KJP Plus tahap satu gelombang pertama tahun ini. Besaran biaya rutin per bulan yang akan didapatkan pelajar SMP/MTs ialah Rp 185.000, biaya reguler per bulan Rp 115.000, dan tambahan SPP untuk swasta per bulan sebesar Rp 170.000.

Kemudian, untuk pelajar di tingkat SMA/MA, bakal mendapatkan biaya rutin per bulan sebesar Rp 235.000, biaya reguler per bulan sebesar Rp 185.000, dan tambahan SPP untuk swasta per bulan Rp 290.000. Adapun jumlah total pelajar SMA/MA yang akan mendapatkan dana KJP Plus sebanyak 44.301 peserta didik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk tingkatan SMK, setidaknya ada 76.603 pelajar yang mendapatkan dana KJP Plus di gelombang pertama 2024. Besaran biaya rutin per bulan yang bakal didapat pelajar SMK ialah Rp 235.000, biaya reguler per bulan Rp 215.000, dan tambahan SPP untuk swasta per bulan sebesar Rp 240.000.

Sementara untuk peserta didik non formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM akan mendapatkan biaya rutin per bulannya sebesar Rp 185.000 dan biaya reguler per bulan sebesar Rp 115.000, dengan jumlah penerima 899 pelajar. Sementara tambahan SPP untuk swasta per bulan di PKBM tidak ada.

Sedangkan, menurut Budi, pencairan dana KJP Plus gelombang kedua untuk 130.101 peserta didik masih perlu diverifikasi ulang. "Agar calon penerima adalah warga DKI yang memang benar-benar warga dari golongan tidak mampu," ujarnya.

Budi mengatakan pihaknya memerlukan waktu sekitar satu bulan guna memverifikasi ulang peserta didik yang layak mendapatkan dana KJP Plus gelombang kedua. Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan dana bantuan pemerintah di sektor pendidikan untuk keperluan sekolah anak.

Pilihan Editor: KJP Plus Akan Cair Pekan Kedua Juni, Dinas Pendidikan DKI: Harus Tepat Sasaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

2 jam lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

3 jam lalu

Guru honorer menangis saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

Berikut sederet permasalahan yang dialami guru honorer selain cleansing.


Buntut Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok, Disdik Bakal Lakukan Sejumlah Hal Ini

1 hari lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok, Disdik Bakal Lakukan Sejumlah Hal Ini

Disdik Kota Depok bakal melakukan hal berikut ini terkait skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

1 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

1 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

Dugaan kasus katrol nilai rapor itu terjadi di SMPN 19 Depok. Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku telah meminta klarifikasi kasus tersebut.


Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

1 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina menyatakan sekolah siap menerima konsekuensi atas skandal manipulasi nilai rapor siswa di PPDB.


Soal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, Disdik Siap Beri Pendampingan Psikolog ke Siswa

1 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Soal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, Disdik Siap Beri Pendampingan Psikolog ke Siswa

Dari 34 SMP Negeri, Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku baru menemukan skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

1 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Disdik Depok masih melakukan pemeriksaan dan monitoring berkaitan dengan skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok, Dinas Pendidikan: Kami Akan Beri Sanksi ke Guru yang Lakukan Itu

2 hari lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok, Dinas Pendidikan: Kami Akan Beri Sanksi ke Guru yang Lakukan Itu

Dinas Pendidikan tak tinggal diam atas skandal katrol nilai rapor yang ditemukan di SMPN 19 Depok. Siswa yang dianulir tetap bisa ke sekolah swasta.


Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

2 hari lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

Disdik mengatakan tidak bisa melanjutkan 51 calon peserta didik yang dianulir lantaran cuci nilai rapor ke SMA Negeri Depok.