Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pendanaan Pilkada serentak 2024 telah tersedia. Kemendagri juga menyebut penganggaran untuk pilkada telah dilakukan sejak tahun lalu. 

"Mendagri memastikan pendanaan akan siap di daerah. Pendanaan pilkada sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024," kata Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, saat menghadiri acara Pilkada Damai 2024 di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Suhajar menjelaskan, sumber pendanaan pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki setiap daerah. Dia memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada akan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. 

"Pemilihan nanti akan dilangsungkan di 37 provinsi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu di 415 kabupaten dan 95 kota, kecuali 1 kabupaten dan 5 kota administrasi di Jakarta," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menjabarkan soal persebaran anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan dan pengamanan pilkada serentak. Dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima total anggaran sebesar Rp 28,76 triliun untuk keseluruhan wilayah. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima anggaran sebesar Rp 8,63 triliun. 

Pada bidang pengamanan pilkada, Suhajar menyampaikan, TNI menerima anggaran sebesar Rp 377,62 miliar. Sementara Polri menerima anggaran sebesar Rp 898,57 miliar.

Pilihan Editor: Respons Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bilang Begini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

1 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

3 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

7 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Deretan Calon Gubernur yang Didukung Partai Golkar

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Deretan Calon Gubernur yang Didukung Partai Golkar

Golkar sudah menerbitkan SK dukungan kepala 10 calon gubernur di Pilkada 2024. Di Sumatera Utara, Golkar mengusung Bobby Nasution.


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

15 jam lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

16 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jateng, tapi Belum Final

18 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jateng, tapi Belum Final

Sekjend Golkar Lodewijk Friedrich Paulus mengatakan Golkar belum resmi mengusung Ahmad Luthfi karena masih berstatus sebagai anggota Polri.


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

21 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

21 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.