Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

image-gnews
Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapannya berdasarkan surat Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini sebagai wujud pentingnya mengingat sejarah lahirnya ideologi bangsa yang dicetuskan oleh para tokoh pahlawan bangsa.

Sejarah Pancasila lahir saat sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI) yang digelar pada 29 Mei – 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Selama tiga hari persidangan itu, para tokoh BPUPKI yang diketuai Dr Radjiman Wedyodiningrat membahas landasan dan rumusan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. 

Radjiman mengawali sidang dengan meminta para anggota sidang untuk memberi pandangan mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh yang gagasannya tersohor, yaitu Sukarno, Muhammad Yamin, Dr. Soepomo. Namun, sebenarnya selama sidang tersebut ada 12 orang yang maju menyatakan gagasan mereka. Namun, gagasan dari tiga tokoh tersebut lebih dinilai mengandung makna filosofis yang diambil dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut profil singkat dari tiga tokoh yang berpengaruh dalam perumusan dasar negara pancasila:

 1. Sukarno

Sukarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila tepat pada 1 Juni 1945. Ia mengemukakan idenya soal dasar negara yang berjumlah 5 dengan nama Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata "panca" berarti lima dan kata "sila" berarti prinsip atau asas. Soekarno menyebutkan lima asas negara versinya, yaitu Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Perikemanusiaan; Demokrasi; Keadilan Sosial; Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sukarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ia memiliki riwayat pendidikan di Eerste Inlandse School, Europeesche Lagere School (ELS) dan Hoogere Burger School (HBS) Surabaya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan lanjutnya di ITB Bandung. Mengutip dari laman Puspen TNI, Sukarno mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Soekarno mengambil ujian untuk gelar insinyur dan berhasil lolos pada 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama tokoh penting delapan belas insinyur saat itu. 

2. Muhammad Yamin 

Muhammad Yamin merupakan ahli hukum asal Sawahlunto menjadi tokoh pertama yang maju mengemukakan pandangannya terkait dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, ia mengusulkan lima prinsip yakni Peri Kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan. 

Dasar negara yang dikemukakannya tak semata dirumuskan begitu saja. Mengutip dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Muhammad Yamin merupakan sosok yang beruntung bisa menikmati pendidikan hingga jenjang sarjana. Dia belajar di bidang hukum Recht Hogeschool (RHS), Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten ‘Sarjana Hukum’ pada tahun 1932. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mahir di bidang hukum, Muhammad Yamin juga merupakan sosok yang mencintai dunia sastra, terutama sastra Belanda kala itu. Dirinya sangat menyukai membaca buku-buku yang meliputi banyak genre dan kisah, baik fiksi maupun non-fiksi. Hingga disebutkan bahwa pembacaan yang dia dapat dalam sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga mampu memadukan konsep sastra Barat dengan gagasan budaya yang nasionalis.

3. Dr. Soepomo

Dr. Soepomo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara pada 31 Mei 1945. Saat itu Dr. Soepomo mengungkapkan pentingnya dasar negara yang berlandaskan pada pandangan luhur masyarakat Indonesia. Ia mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Persatuan; Kekeluargaan; Keseimbangan lahir dan batin; Musyawarah; dan Keadilan Sosial.

Soepomo sendiri memiliki riwayat pendidikan sebagai sarjana hukum. Melansir dari laman Mendagri, ia mengawali sekolahnya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan jurusan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. 

Setelah lulus dari sarjana hukum, Soepomo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda, tepatnya di Rijksuniversiteit Leiden. Ia mendapatkan kesempatan untuk berada dalam bimbingan Cornelis van Vollenhoven, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa. Van Vollenhoven juga dikenal sebagai seorang profesor hukum, khususnya "arsitek" ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional. Dalam kesempatan tersebut Soepomo mendapatkan banyak tambahan wawasan yang tak hanya soal hukum, tetapi juga soal kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri. 

SAVINA RIZKY HAMIDA | RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: 40 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila, Silakan Unggah dan Tayang di Media Sosial Anda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran Konstituante dan Pembentukan MPRS dan DPAS, Begini Bunyinya

7 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran Konstituante dan Pembentukan MPRS dan DPAS, Begini Bunyinya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Isinya mencakup beberapa poin utama ini.


Mahkamah Agung AS Putuskan Donald Trump Kebal Hukum, Joe Biden Berang

9 hari lalu

Kandidat Partai Demokrat, Presiden AS Joe Biden, berbicara dalam debat presiden dengan kandidat Partai Republik, mantan Presiden AS Donald Trump, di Atlanta, Georgia, AS, 27 Juni 2024. REUTERS/Brian Snyder
Mahkamah Agung AS Putuskan Donald Trump Kebal Hukum, Joe Biden Berang

Joe Biden menyebut keputusan Mahkamah Agung mengenai Donald Trump memiliki kekebalan hukum merupakan preseden berbahaya.


Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

11 hari lalu

Jenderal Pol. (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara) pertama. Sejak dilantik, Soekanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno membentuk Kepolisian Nasional. Wikipedia
Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

Jenderal Pol Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama pada 1945-1959. Ia menolak penggabungan Polri dan TNI jadi ABRI.


Anggota Parlemen Thailand Berkunjung ke Tempo Belajar Demokrasi dan Kebebasan Pers

13 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Anggota Parlemen Thailand Berkunjung ke Tempo Belajar Demokrasi dan Kebebasan Pers

Anggota parlemen Thailand berkunjung ke Tempo mempelajari demokrasi, kebebasan pers dan berpendapat, serta antikorupsi.


PDIP Akan Gelar Festival Kopi Hingga Soekarno Run, Simak Penutupan Bulan Bung Karno 2024

15 hari lalu

Ratusan Ribu kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari berbagai daerah saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. PDI Perjuangan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno dengan tema
PDIP Akan Gelar Festival Kopi Hingga Soekarno Run, Simak Penutupan Bulan Bung Karno 2024

Penutupan Bulan Bung Karno (BBK) DPP PDIP akan selenggarakan berbagai kegiatan pada Ahad, 30 Juni 2024, termasuk Soekarno Run.


Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

15 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

Juru bicara Partai Gerakan Maju (MFP) berkomentar tentang kondisi demokrasi di Thailand. Ia berpendapat masih ada sisa-sisa rezim militer di negara tersebut.


Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward akan Tetap Dorong Demokratisasi di Thailand

15 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward akan Tetap Dorong Demokratisasi di Thailand

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, juru bicara Move Forward Party (MFP) memastikan mereka akan terus memperjuangkan demokrasi di Thailand.


Adili Nawadosa Rezim Jokowi, Apa Itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa?

16 hari lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Adili Nawadosa Rezim Jokowi, Apa Itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa?

Konsep Mahkamah Rakyat Luar Biasa berasal dari Russell Tribunal yang meminta pertanggungjawaban pemerintah AS atas kejahatan perang yang dilakukan di Vietnam pada 1966.


Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara

16 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara (PPPAU) di komplek MPR Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara

Pancasila juga menjadi landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara


Istana Respons Mahkamah Rakyat Adili Jokowi: Lazim dalam Demokrasi

17 hari lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Istana Respons Mahkamah Rakyat Adili Jokowi: Lazim dalam Demokrasi

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons Mahkamah Rakyat yang mengadili Jokowi. Apa katanya?