TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP. Dalam pidatonya, Megawati menyentil kinerja kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut yang dianggap tak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Menurut Megawati, KPU telah gagal menghadirkan pesta demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusi. Dia menyatakan, saat ini sedang terjadi pertempuran antara hukum yang adil dengan hukum yang dimanipulasi, yang juga mencakup Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku heran dengan sikap KPU yang dianggap tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Heran saya sama KPU, lho iya lho. Nggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu. Padahal Komisi Pemilihan Umum, kan harusnya pasti luber, pasti jurdil. Jadi apa? Netral. Eh (ternyata) nggak. Aduh pusing dah," ujar Megawati di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024.
Selain itu, Megawati juga mengecam kinerja Bawaslu yang dianggap tidak tegas dalam menindak berbagai dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Menurut dia, meskipun ada banyak kecurangan yang terjadi, Bawaslu tidak mengambil tindakan yang seharusnya.
"Bawaslu, mana saya dengar semprit (peluit) nggak ada. Kan mestinya sempritnya itu keras banget. Apalagi yang kemarin mustinya prat-prit. Nggak ada. Sepi, sunyi, sendiri, " imbuh dia.
Megawati lalu bersenandung sambil menertawakan sikap Bawaslu itu. "Sepi, sunyi, sendiri. Bener apa nggak? Gawat, jadi ayo dibenerin dah,” ujar Presiden RI ke-5 itu.
Lebih lanjut, dalam pidatonya, Megawati juga mengingatkan, tantangan yang dihadapi pemerintah ke depannya akan sangat berat, karena masih banyak pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan.
Dia menekankan pentingnya memerangi hukum yang dimanipulasi dengan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. “Padahal ya hukum dan hukum. Ini kejadian di MK, di KPK,” kata Megawati.
Pidato Megawati tersebut sejalan dengan salah satu poin catatan Rakernas V PDIP yang dibacakan oleh Ketua DPP, Puan Maharani. Puan menyebutkan bahwa Pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Rakernas V menilai bahwa pemilu2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," tutur Puan, dalam pidatonya.
Puan menyebutkan, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, hingga maraknya praktek politik uang. Oleh karena itu, melalui Rakernas V ini, PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan meninjau kembali sistem pemilu dan melakukan konsolidasi demokrasi.
Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu
