Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sorotan terhadap Revisi UU TNI, Pasal hingga Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil

image-gnews
Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan isu mengenai rencana DPR untuk membahas tentang revisi UU TNI menjadi topik sorotan. Salah satu poin mengenai perubahan batas usia pun disoroti.  Rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI disebut sempat tertunda selama masa Pemilu 2024.

1. Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menyampaikan garis besar ada empat poin yang bakal dibahas dalam revisi Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Revisi UU TNI. 

"Yang pertama itu adalah status Tentara Nasional Indonesia, kemudian yang kedua usia dinas," kata TB Hasanuddin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024. DPR juga akan membahas status hubungan antara TNI dengan Kementerian Pertahanan dan masalah-masalah anggaran dalam revisi UU TNI.

2. Belum Ada Detail

TB Hasanuddin menyampaikan, ia belum mendapat substansi yang akan dibahas dalam revisi tersebut. Meski mengakui mendapat bocoran, ia menyatakan belum bisa membagikannya ke publik.

Sejauh ini, ia menyebut Komisi I DPR sebagai mitra kerja TNI juga belum mengetahui rencana revisi UU TNI sudah sampai di tahap mana. "Jadi tadi baru ngobrol bagaimana Revisi UU TNI, apakah sudah sampai ke Baleg (Badan Legislasi DPR) atau langsung ke Komisi I, belum ada kejelasan. Kami sedang memperdalam," kata politikus PDIP itu, di Senayan, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.

3. Pasal yang Disoroti

Salah satu yang menjadi sorotan perubahan Pasal 3 ayat 1 yang semula berbunyi, “Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden” diubah menjadi, “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden”. Perubahan itu dinilai rentan memicu kembalinya Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute Made Supriatma menilai, perpanjangan usia pensiun yang ada dalam revisi UU TNI akan mengacaukan manajemen personalia TNI untuk beberapa waktu ke depan. 

Dia mengatakan, saat ini sebenarnya sudah terjadi penumpukan perwira-perwira nonjob sehingga Made curiga anggota TNI yang tak mempunyai pekerjaan nantinya akan dimasukkan ke jabatan-jabatan sipil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Problem kelebihan personalia ini setahu saya belum tuntas. Dan, bila sekarang tambah dengan perpanjangan usia pensiun, maka yang akan terjadi adalah ‘logjam’ yang semakin panjang di TNI," kata Made pada Selasa, 21 Mei 2024.

4. Adanya Permintaan Revisi UU TNI

Sebelumya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, permintaan merevisi UU Polri dan UU TNI muncul setelah adanya revisi Undang-Undang Kejaksaan pada 2021. Ia menjelaskan, dalam revisi itu salah satu poinnya mengubah usia pensiun dan usia jabatan fungsional jaksa.  Revisi UU TNI yang digodok bersamaan dengan UU Kepolisian dilakukan untuk menyamakan batas usia pensiun antarpara penegak hukum. 

"Ada permintaan untuk melakukan revisi UU Polri dan UU TNI agar dapat sama dengan UU Kejaksaan tentang masa pensiun dan masa berakhirnya jabatan fungsional," kata Dasco usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR, Senin, 20 Mei 2024.

5. Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri atas berbagai lembaga, meminta DPR membatalkan dan mengevaluasi revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia alias UU TNI.

"Kami memandang DPR RI membatalkan dan meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgent untuk dilakukan saat ini," kata perwakilan koalisi, Gufron Mabruri dari Imparsial, dalam keterangan pada Senin, 20 Mei 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN  | AMELIA RAHIMA SARI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Revisi UU TNI Disebut Bakal Menambah Daftar Panjang Perwira TNI Nonjob

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan, Berapa Tambahnya?

46 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan, Berapa Tambahnya?

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian investasi pada 2025.


DPR Dapat Laporan dari Jemaah Calon Haji di Arafah, Tenda Terlalu Sempit

3 jam lalu

Calon haji membaca Al Quran di tenda jelang pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa 27 Juni 2023. Sebanyak 228.093 jamaah haji Indonesia akan mengikuti wukuf di Arafah yang merupakan rangkaian prosesi puncak haji 1444 H. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
DPR Dapat Laporan dari Jemaah Calon Haji di Arafah, Tenda Terlalu Sempit

Seorang jemaah calon haji di Arafah melaporkan ke DPR jika tenda yang ia tempati terlalu sempit, sekitar 18x24 meter dan diisi sekitar 225 orang.


Anggota DPR Ashabul dan Arteria Dahla Disebut Ditangkap Polisi Arab karena Visa Ilegal, Ini Klarifikasinya

10 jam lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Anggota DPR Ashabul dan Arteria Dahla Disebut Ditangkap Polisi Arab karena Visa Ilegal, Ini Klarifikasinya

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi tak membenarkan soal pemberitaan dirinya yang ditangkap oleh Polisi Arab Saudi (Askar) karena visa ilegal.


Catatan Muhaimin Iskandar Soal Fasilitas Jemaah Haji Indonesia selama Wukuf di Arafah

17 jam lalu

Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar memantau pelaksanaan haji di Arab Saudi. (ANTARA/HO-DPR)
Catatan Muhaimin Iskandar Soal Fasilitas Jemaah Haji Indonesia selama Wukuf di Arafah

Timwas Haji DPR menuturkan pemerintah harus meningkatkan penanganan transportasi jemaah.


Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

1 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polri agar rutin memeriksa gawai anggotanya demi mencegah praktik judi online.


Buntut Temuan Makanan Basi, Timwas Haji DPR Minta Kualitas Makanan Jemaah Dievaluasi

1 hari lalu

Makanan jemaah haji di Arab Saudi. (ANTARA/HO-DPR)
Buntut Temuan Makanan Basi, Timwas Haji DPR Minta Kualitas Makanan Jemaah Dievaluasi

Timwas Haji DPR memaparkan sejumlah catatan saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia.


DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat isu utama.


PPP Gagal Lolos ke Senayan, Sandiaga Berharap Para Kader Tetap Solid

2 hari lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Gagal Lolos ke Senayan, Sandiaga Berharap Para Kader Tetap Solid

Sandiaga merasa prihatin PPP gagal mengirimkan wakilnya ke DPR RI.


IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

2 hari lalu

Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah evaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sepi investor.


Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa pemondokan jemaah haji, termasuk pemondokan jemaah asal Provinsi Jawa Tengah.