Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sorotan terhadap Revisi UU TNI, Pasal hingga Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil

image-gnews
Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan isu mengenai rencana DPR untuk membahas tentang revisi UU TNI menjadi topik sorotan. Salah satu poin mengenai perubahan batas usia pun disoroti.  Rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI disebut sempat tertunda selama masa Pemilu 2024.

1. Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menyampaikan garis besar ada empat poin yang bakal dibahas dalam revisi Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Revisi UU TNI. 

"Yang pertama itu adalah status Tentara Nasional Indonesia, kemudian yang kedua usia dinas," kata TB Hasanuddin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024. DPR juga akan membahas status hubungan antara TNI dengan Kementerian Pertahanan dan masalah-masalah anggaran dalam revisi UU TNI.

2. Belum Ada Detail

TB Hasanuddin menyampaikan, ia belum mendapat substansi yang akan dibahas dalam revisi tersebut. Meski mengakui mendapat bocoran, ia menyatakan belum bisa membagikannya ke publik.

Sejauh ini, ia menyebut Komisi I DPR sebagai mitra kerja TNI juga belum mengetahui rencana revisi UU TNI sudah sampai di tahap mana. "Jadi tadi baru ngobrol bagaimana Revisi UU TNI, apakah sudah sampai ke Baleg (Badan Legislasi DPR) atau langsung ke Komisi I, belum ada kejelasan. Kami sedang memperdalam," kata politikus PDIP itu, di Senayan, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.

3. Pasal yang Disoroti

Salah satu yang menjadi sorotan perubahan Pasal 3 ayat 1 yang semula berbunyi, “Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden” diubah menjadi, “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden”. Perubahan itu dinilai rentan memicu kembalinya Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute Made Supriatma menilai, perpanjangan usia pensiun yang ada dalam revisi UU TNI akan mengacaukan manajemen personalia TNI untuk beberapa waktu ke depan. 

Dia mengatakan, saat ini sebenarnya sudah terjadi penumpukan perwira-perwira nonjob sehingga Made curiga anggota TNI yang tak mempunyai pekerjaan nantinya akan dimasukkan ke jabatan-jabatan sipil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Problem kelebihan personalia ini setahu saya belum tuntas. Dan, bila sekarang tambah dengan perpanjangan usia pensiun, maka yang akan terjadi adalah ‘logjam’ yang semakin panjang di TNI," kata Made pada Selasa, 21 Mei 2024.

4. Adanya Permintaan Revisi UU TNI

Sebelumya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, permintaan merevisi UU Polri dan UU TNI muncul setelah adanya revisi Undang-Undang Kejaksaan pada 2021. Ia menjelaskan, dalam revisi itu salah satu poinnya mengubah usia pensiun dan usia jabatan fungsional jaksa.  Revisi UU TNI yang digodok bersamaan dengan UU Kepolisian dilakukan untuk menyamakan batas usia pensiun antarpara penegak hukum. 

"Ada permintaan untuk melakukan revisi UU Polri dan UU TNI agar dapat sama dengan UU Kejaksaan tentang masa pensiun dan masa berakhirnya jabatan fungsional," kata Dasco usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR, Senin, 20 Mei 2024.

5. Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri atas berbagai lembaga, meminta DPR membatalkan dan mengevaluasi revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia alias UU TNI.

"Kami memandang DPR RI membatalkan dan meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgent untuk dilakukan saat ini," kata perwakilan koalisi, Gufron Mabruri dari Imparsial, dalam keterangan pada Senin, 20 Mei 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN  | AMELIA RAHIMA SARI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Revisi UU TNI Disebut Bakal Menambah Daftar Panjang Perwira TNI Nonjob

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pelaporan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke MKD, Apa Fungsi dan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan?

4 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Pelaporan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke MKD, Apa Fungsi dan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan?

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dilaporkan mahasiswa Islam Jakarta ke MKD soal pernyataannya mengenai amandemen UUD 1945, Apa tugas MKD?


DPR Buka Peluang Panggil Menkominfo soal Gangguan di Pusat Data Nasional

19 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Buka Peluang Panggil Menkominfo soal Gangguan di Pusat Data Nasional

Komisi I akan memberi waktu beberapa hari kepada Menkominfo Budi Arie.


Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Aturan Pembagian Kuota Haji, Begini Penjelasannya

20 jam lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Aturan Pembagian Kuota Haji, Begini Penjelasannya

Ketua Panja Komisi VIII DPR mendukung pembentukan Pansus Haji yang akan menyingkap berbagai dugaan penyimpangan.


Ketua Panja BPIH Dukung Pembentukan Pansus Haji

20 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Ketua Panja BPIH Dukung Pembentukan Pansus Haji

Pembagian kuota haji itu mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (2).


Citra Positif DPR Meningkat, Puan: Hasil Kerja Gotong Royong

21 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat diwawancarai pewarta di Jakarta. Foto: Dok/vel
Citra Positif DPR Meningkat, Puan: Hasil Kerja Gotong Royong

Terdapat tren positif apresiasi masyarakat kepada DPR dari tahun ke tahun selama dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan kawan-kawan


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun

Sri Mulyani menyebut pemerintah menyepakati anggaran program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, makan bergizi gratis Rp 71 triliun.


Timwas DPR Sebut Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan, Ini Pembelaan Menag Yaqut

1 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ketiga kanan) selaku Amirul Hajj tiba di Masjidil Haram untuk menunaikan umrah wajib di Makkah, Arab Saudi, Senin 10 Juni 2024. Menag akan memimpin misi haji Indonesia pada puncak pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan wukuf di Arafah pada 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Timwas DPR Sebut Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan, Ini Pembelaan Menag Yaqut

Timwas Haji DPR menyatakan Kemenag mengubah kebijakan soal kuota tambahan 20 ribu secara sepihak.


Tindaklanjuti Aduan Sekarga, Komisi IV DPR RI Akan Panggil Direksi Garuda Indonesia

2 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 NG dengan tema Pikachu Pokemon. garuda-indonesia.com
Tindaklanjuti Aduan Sekarga, Komisi IV DPR RI Akan Panggil Direksi Garuda Indonesia

Anggota Komisi VI Subardi menyayangkan perselisihan yang terjadi antara Sekarga dan Direksi Garuda Indonesia.


Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen


Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau

2 hari lalu

Pesawat Angkatan Udara ikut serta dalam latihan militer oleh Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) di sekitar Taiwan, dalam tangkapan layar dari video selebaran yang dirilis pada 19 Agustus 2023. (Foto file: Reuters)
Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau

Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 41 pesawat militer Cina di sekitar pulau itu dalam waktu 24 jam.