Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penjelasan BSSN soal Data Penting Nasional Diperjualbelikan di Dark Web

image-gnews
Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui sejumlah akun penting nasional diretas oleh hacker. Peretasan terhadap data nasional itu terjadi di 210 lembaga baik pusat maupun daerah, seperti Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ditjen imigrasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) bahkan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS Polri.

Ratusan website itu terkena ransomware dari LockBit 3.0 sehingga tidak bisa diakses. Padahal data itu penting bagi nasional dan sangat rahasia.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, belum memastikan kapan akun website penting itu bisa kembali. "Belum bicara soal itu, kami lagi bekerja untuk nengatasi terutama pelayanan publik. Bisa berjalan kembali seperti sediakala," kata Nezar di kantor Kemenkominfo pada Senin, 24 Juni 2024.

Nezar bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom Sigma dan Cyber Polri saat ini tengah mengupayakan migrasi data. "Kami lagi membuat skalanya. Mana yang harus segera diperluaskan untuk melakukan migrasi data. Kami sedang bekerja nanti akan diupdate," kata dia.

Dia menjelaskan serangan peretasan itu pelaku bisa mencari loophole atau semacam celah dalam website. Nezar berdalih dengan adanya celah itu jika dimanfaatkan hacker hingga bisa luput. "Jadi ini lagi kami evaluasi semuanya," kata Nezar.

Kepala BSSN Hinsa Sirabuan menjelaskan mengenai isu yang berkembang di media sosial mengenai data INAFIS Polri yang dugaannya dijual di pasar gelap. Dia membenarkan data itu ditemukan di pasar gelap setelah dicek.

"Kami konfirmasi dengan kepolisian 'apa benar ini data kalian ?'. Mereka bilang itu data lama yang diperjualbelikan di dark web," kata Hinsa. 

Kemenkominfo, BSSN, Cyber Polri dan Telkom Sigma disebut sedang berproses untuk mengembalikan data. Pelaku peretasan juga meminta uang US$ 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar agar data itu dikembalikan.

Sebuah akun X dengan centang biru, FalcoonFeeds.io (@FalconFeedsio), mengunggah tangkapan layar penjualan sistem salahs satu institusi penegak hukum. Dalam postingan pada dini hari tanggal 23 Juni 2024, akun tersebut melaporkan bahwa peretas bernama MoonzHaxor telah menawarkan data dari lembaga itu untuk dijual hanya dengan harga US$ 1.000 atau sekitar Rp 16,5 juta. Data yang dijual termasuk gambar sidik jari, email, dan aplikasi dengan properti konfigurasi.

Selain lembaga itu, akun X FalcoonFeeds.io mengunggah penjualan website instansi lain sebuah koorporasi besar dengan keterangan 'for sale' hingga penjualan data Indonesia Intelegent Agency

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tempo berupaya menghubungi melalui pesan singkat pihak-pihak yang disebutkan tersebut hingga berita ini ditulis mereka belum mengkonfirmasinya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Semuel Abrijani Pangarepan membenarkan website milik Kemendikbudristek juga terkena peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara. "Kena ya kena," kata Semuel ditemui usai konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Senin, 24 Juni 2024. 

Saat ditanya apakah terdampak ke proses PPDB 2024 dan daerah mana saja yang mengalami peretasan, Semuel irit bicara. "Harusnya mereka juga lagi migrasi ya. Kalau banyak (daerah) tidak banyak," kata dia.

Peretasan awal mula diketahui oleh BSSN pada 20 Juni 2024 dini hari. Peretasan terjadi di PDNS di Surabaya.

Akibat gangguan pada PDN ini, proses PPDB di Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau juga ikut terganggu. "Mohon maaf atas Gangguan Layanan Pusat Data Nasional. Informasi pendaftaran PPDB diperpanjang sampai 24 Juni," kata Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai, Riau, yang diunggah di akun media sosial resminya @kominfo.dumai, Jumat, 21 Juni 2024.

Selain itu, Pemerintah Kota Dumai memperpanjang waktu pra-pendaftaran dan unggah dokumen hingga Sabtu 22 Juni. Waktu tambahan itu diharapkan dapat dimaksimalkan oleh setiap calon pendaftar.

Pilihan Editor: BSSN Jelaskan Kronologi Serangan Siber ke Pusat Data Nasional

Catatan Koreksi:

Berita ini telah dikoreksi pada Selasa, pukul 15.01. Koreksi terjadi pada penulisan lembaga yang diduga diretas oleh ransomware.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

3 jam lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

Pakar mempertanyakan keamanan data masyarakat pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara.


Mengenal Hash Password, Metode Mengamankan Password dengan Karakter Unik

7 jam lalu

Ilustrasi Password. Kredit: the Register
Mengenal Hash Password, Metode Mengamankan Password dengan Karakter Unik

Hash password adalah metode mengamankan password dengan mengubahnya menjadi serangkaian karakter unik yang tidak dapat dibalikkan.


Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

21 jam lalu

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)
Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

Layanan PDDikti tidak terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.


Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

23 jam lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

Polres Jakarta Barat membongkar sindikat yang mengubah ratusan situs pemerintahan dan kampu menjadi situs judi online.


Google Tawarkan Program Khusus Bagi Pemilik Akun Google yang Rawan Kena Serangan Siber

1 hari lalu

Ilustrasi mesin pencari Google. (www.j-26.com)
Google Tawarkan Program Khusus Bagi Pemilik Akun Google yang Rawan Kena Serangan Siber

Untuk orang-orang dengan pekerjaan berisiko yang memiliki informasi sensitif di akun Google mereka yang perlu dilindungi.


Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

1 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

Regulator Imigrasi masih menunggu pemulihan PDNS. Layanan imigrasi masih ditempatkan di cloud Amazon Web Service


TNI Ingin Rekrutmen Prajurit Siber Dilakukan dalam Waktu Dekat

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Ingin Rekrutmen Prajurit Siber Dilakukan dalam Waktu Dekat

Rencana pembukaan rekrutmen prajurit siber TNI ini menyusul terjadinya peretasan data BAIS.


Kapuspen Jelaskan Mekanisme Rekrutmen Prajurit Siber TNI

1 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Jelaskan Mekanisme Rekrutmen Prajurit Siber TNI

Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar membeberkan rencana mekanisme rekrutmen anggota satuan siber itu.


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

1 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.