Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Buka Peluang Panggil Menkominfo soal Gangguan di Pusat Data Nasional

image-gnews
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika menanggapi gangguan siber yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid membuka peluang komisinya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk meminta penjelasan soal gangguan tersebut.

Meutya mengatakan Komisi I akan memberi waktu beberapa hari kepada Budi Arie. “Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil Menkominfo,” kata Meutya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

Meutya menyatakan prioritas utama saat ini adalah untuk mencari tahu apa masalah yang terjadi dan menyebabkan terganggunya server PDN. “Tetapi intinya, mau itu malfungsi mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Meutya berujar dirinya sudah berkomukasi dengan Budi Arie soal gangguan di PDN tersebut. Budi Arie, kata dia, mengatakan bahwa ada gangguan kepada PT Telkom.

Namun, dia berkata bahwa gangguan tersebut juga menjadi tanggung jawab lembaga lembaga lain. “Jadi data kita dititipkan di sana (PT Telkom), tetap yang tanggung jawab ini Kominfo dan juga lembaga-lembaga lain ya karena ini kan lintas lembaga juga,” ucap Meutya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meutya pun meminta Kemenkominfo untuk segara memulihkan PDN dari gangguan tersebut.  Dia berujar Komisi I DPR juga menerima laporan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan secara bertahap, khususnya di Keimigrasian yang mengalami kendala karena gangguan server.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSN) Hinsa Siburian memastikan jika Pusat Data Nasional sudah diretas. Peretas diduga menggunakan jenis ransomware atau jenis virus terbaru untuk menyerang server pemerintah yang mengelola secara nasional data kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah tersebut.

“Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cheaper ransomware,” kata Hinsa seusai konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024.

Pilihan Editor: Menkominfo Tegaskan Tak Akan Bayar Tebusan Rp 131 Miliar yang Diminta Peretas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal Hash Password, Metode Mengamankan Password dengan Karakter Unik

2 jam lalu

Ilustrasi Password. Kredit: the Register
Mengenal Hash Password, Metode Mengamankan Password dengan Karakter Unik

Hash password adalah metode mengamankan password dengan mengubahnya menjadi serangkaian karakter unik yang tidak dapat dibalikkan.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

6 jam lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

12 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

13 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

14 jam lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

15 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

16 jam lalu

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)
Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

Layanan PDDikti tidak terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.


Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

16 jam lalu

Dua petugas PT Pelni melayani registrasi tiket para pemudik yang hendak balik ke Kumai, Kalimantan Tengah dengan KM Awu milik PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu 20 April 2024. Puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Emas diperkirakan akhir pekan ini karena pemudik menunggu tradisi Syawalan dulu di kampung.  Tempo/Budi Purwanto
Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

Anggota DPR mengkritik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni karena banyaknya calo tiket kapal penumpang.


Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

18 jam lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

Polres Jakarta Barat membongkar sindikat yang mengubah ratusan situs pemerintahan dan kampu menjadi situs judi online.


Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

20 jam lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

Regulator Imigrasi masih menunggu pemulihan PDNS. Layanan imigrasi masih ditempatkan di cloud Amazon Web Service