Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI Cek Peretasan ke Situs Badan Intelijen Strategis imbas PDN Bobol

image-gnews
Brigjen Nugraha Gumilar. Dok Pribadi
Brigjen Nugraha Gumilar. Dok Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan tim siber TNI akan mengecek peretasan terhadap situs Badan Intelijen Strategis. Web BAIS disebut diretas menyusul gangguan di  Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware

Sebuah akun X dengan centang biru FalcoonFeed.oi atau @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar penjualan sistem milik Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI. Unggahan pada Senin, 24 Juni 2024 pukul 10.39 WIB itu menjelaskan dalam keterangan tertulisnya pembocoran data dilakukan oleh seseorang yang disebut MoonzHaxor.

“Terkait account twitter Falcon feed yang me-release bahwa data BAIS TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh tim siber TNI,” kata Nugraha melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 25 Juni 2024. 

Ketika ditanya sampai kapan TNI akan mengevaluasi dugaan peretasan terhadap data BAIS, Nugraha tidak segera menjawab. Melalui keterangan terpisah, Kapuspen TNI pada Senin, 24 Juni 2024, mengatakan semua server TNI akan non-aktif sementara waktu. 

Dalam unggahan di X,  FalcoonFeed.oi  menyebut kebocoran data BAIS TNI mencakup file sampel dengan kumpulan data lengkap tersedia dijual. “Pelanggaran ini menyusul kejadian serupa pada 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara dibobol kelompok Tiongkok," tulis keterangan @FalconFeedsio. Akun tersebut juga mengunggah pembocoran data dilakukan oleh nama yang sama yakni MoonzHaxor seperti sebuah lembaga penegak hukum dan korporasi besar.

Gangguan pada PDN yang berdampak pada beberapa layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024. Ratusan situs lembaga terkena virus ransomware dari LockBit 3.0, yang menyebabkan laman pemerintah tidak dapat diakses. Beberapa di antaranya adalah keimigrasian dan INAFIS Polri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan gangguan yang terjadi itu sebenarnya pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berada di Surabaya. Sistem layanan PDNS 2 sudah mulai berangsur pulih, setelah mengalami gangguan.

Budi Arie mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan pemulihan. Menkominfo menyangkal soal kekhawatiran data masyarakat tersebar.  “Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita  lagi evaluasi BSSN lagi forensik,” kata Budi Arie.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom Sigma dan Cyber Polri untuk mengupayakan migrasi data. "Kami lagi membuat skalanya. Mana yang harus segera diperluaskan untuk melakukan migrasi data. Kami sedang bekerja nanti akan di-update," kata dia di kantor Kemenkominfo, Jakarta, pada Senin, 25 Juni 2024.


Pilihan Editor: Server TNI Dinonaktifkan Sementara Imbas Peretasan 210 Lembaga dari PDNS


Catatan koreksi:
Artikel ini telah mengalami perubahan pada Selasa 26 Juni 2024 pukul 13.20 karena perbaikan penulisan lembaga. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

10 jam lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

Kapendam Cendrawasih XVII Letkol Inf Candra Kurniawan menyebut situasi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Kamis, 18 Juli 2024.


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

14 jam lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

21 jam lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

TNI pastikan tak ada penambahan pasukan ihwal pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI dalam sebulan ke depan.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

1 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

1 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

TNI menanggapi pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos-pos militer RI di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah dalam sebulan ke depan.


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

1 hari lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.


Universitas Indonesia Bantah Datanya Bocor dan Dijual di BreachForums

1 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Universitas Indonesia Bantah Datanya Bocor dan Dijual di BreachForums

Humas Universitas Indonesia atau UI membantah ada kebocoran data Center for Independent Learning (CIL) dan dijual di dark web


Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

2 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

2 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.