Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JPPI Ungkap Ada Pengaduan soal Jalur Preman dalam PPDB 2024

image-gnews
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji mendesak perubahan sistem Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) 2024. Menurut catatannya, permasalahan PPDB terus berulang dan tak kunjung dibenahi.

Tahun ini, JPPI bahkan menerima pengaduan penyimpangan PPDB dengan modus teranyar. "Ternyata ada juga yang mengadu PPDB lewat jalur preman," kata Ubaid kepada Tempo, pada Selasa, 25 Juni 2024.

Kejadian itu, kata dia, ada di daerah Bogor dan Banten. Ubaid menjelaskan salah satu calon peserta didik menggunakan jasa titipan melalui orang tidak dikenal yang diduga preman. Oknum yang mengenakan baju organisasi kemasyarakatan (ormas) itu disebut mengancam panitia PPDB.

"Mereka melakukan aksi ancaman jika beberapa calon peserta didik yang dititipkan tak diluluskan," kata Ubaid. 

Selain aduan tersebut, JPPI mendapat 162 laporan pengaduan dan pemantauan lain per 20 Juni 2024. Masalah itu tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni:

- Tipu-tipu nilai di jalur prestasi sebanyak 42 persen

- Manipulasi Kartu Keluarga di jalur zonasi sebanyak 21 persen

- Mutasi sebanyak 7 persen

- Ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi sebanyak 11 persen

- dugaan gratifikasi sebanyak 19 persen

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dugaan gratifikasi dilakukan lewat jual beli kursi dan jasa titipan orang dalam. Dugaan adanya kasus gratifikasi itu mulai dari angka Rp 2 juta - Rp 25 juta di berbagai daerah.

"Gratifikasi Rp 25 juta ini terhitung sangat murah, dibanding jika dia gagal di sekolah negeri dan harus masuk sekolah swasta," ucap Ubaid.

Lantaran angka tersebut belum termasuk uang SPP bulanan, uang ekstrakulikuler, uang buku, uang seragam, dan komponen lainnya.

Ubaid mengatakan sistem PPDB juga membingungkan orang tua. Bahkan calon peserta didik yang ikut jalur sesuai aturan seperti zonasi tetap tidak diterima.

"Yang ikut jalur zonasi, ternyata gagal meski jarak rumah dekat dengan sekolah," ucapnya. 

Begitupun dengan jalur prestasi. Sebagai contoh, calon peserta didik yang mendaftar di salah satu SMA di Kota Palembang. Sekolah itu diduga melakukan praktik maladministrasi. 

JPPI khawatir akibat sistem PPDB terdapat anak yang tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, jumlah ATS masih ditemukan setiap tahun. Anak yang seharusnya duduk di bangku SD, tapi tidak bersekolah sebanyak 0,67 persen. Di bangku SMP sebanyak 6,93 persen, dan SMA/SMK sebanyak 21,61 persen.

Berdasarkan data itu, JPPI mengakumulasi ada 3 juta lebih anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Oleh karena itu, Ubaid mengimbau pemerintah agar mengubah sistem PPDB. Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB 2024 juga sebaiknya melibatkan masyarakat sipil. 


Pilihan Editor: Kata Kemendikbudristek soal Nasib Peserta yang Tidak Lolos PPDB 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

16 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

1 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

3 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

Dugaan kasus katrol nilai rapor itu terjadi di SMPN 19 Depok. Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku telah meminta klarifikasi kasus tersebut.


Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina menyatakan sekolah siap menerima konsekuensi atas skandal manipulasi nilai rapor siswa di PPDB.


Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

3 hari lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

Dinas Pendidikan menyesalkan kasus cuci nilai rapor dalam PPDB 2024 yang mengakibatkan 51 calon siswa asal SMPN 19 Depok dianulir masuk SMA Negeri.


Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Disdik Depok masih melakukan pemeriksaan dan monitoring berkaitan dengan skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Piagam untuk Jalur Prestasi PPDB SMA di Semarang

3 hari lalu

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharma Sena. ANTARA/I.C. Senjaya.
Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Piagam untuk Jalur Prestasi PPDB SMA di Semarang

Pemprov Jateng telah menganulir piagam kejuaraan marching band oleh 69 siswa untuk jalur prestasi PPDB SMA di Semarang.