Catatan Akhir Tahun Timnas Amin: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tak Ditindaklanjuti Bawaslu

Kemudian persoalannya kata Ari, Bawaslu RI tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini dengan alasan kurangnya bukti materil.

"Padahal laporan telah disertai bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka dan banyak diliput media massa nasional. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti materil," kata dia. 

Ari menilai adanya perbedaan sikap Bawaslu RI dan Bawaslu DKI Jakarta. Di mana Bawaslu DKI Jakarta memproses dan menetapkan apartur desa yang hadir di kegiatan tersebut terbukti melanggar aturan, dan tidak sebaliknya dengan Bawaslu RI. 

"Berbeda sikap dengan Bawaslu RI, Bawaslu DKI memproses dugaan pelanggaran ini, dan menyatakan bahwa aparatur desa yang hadir dalam forum tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan dilakukan teguran. Akan tetapi Gibran tidak diberikan sanksi," kata dia. 

Tim Hukum Timnas Amin kata Ari juga membuat laporan atas dugaan pelanggaran kampanye di Car Free Day. Saat itu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan susu kemasan yang dibantu istrinya dan beberapa tim kampanye Paslon 02 di CFD Jl. Thamrin pada 3 Desember 2023. Padahal menurut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 hal tersebut melanggar administrasi pemilu.

"Terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjuti tanpa disertai alasan," kata dia. 

Lalu kata Ari, pihaknya juga melaporkan dugaan Pelanggaran Kampanye di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Ahad, 10 Desember 2023.

Saat itu Gibran Rakabuming Raka melakukan giat Kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati di luar usia pemilih. Tak hanya itu Gibran juga membagikan barang-barang kepada siswa di pesantren tersebut. 

Ari mengatakan ketentuan berkampanye sudah diatur, seperti kegiatan kampanye di tempat pendidikan melanggar Pasal 15 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

Ari menyebutkan hal itu juga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat Pendidikan dengan membawa atribut kampanye. "Sejauh ini belum ada tindak lanjut Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran ini," kata dia. 

Kemudian laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Selasa, 19 Desember 2023 di Semarang.

Ari mengatakan, Zulhas dalam sambutannya di acara itu diduga menistakan agama dengan menyatakan bahwa banyak orang dalam jamaah maghrib tidak mau mengucapkan Amin setelah Al- fatihah dibacakan sebagai bentuk kecintaannya pada Prabowo.

Zulhas kata Ari, menyebut pada tahiyat akhir banyak yang mengacungkan dua jari, bukan satu jari sesuai syari'at. "Terhadap dugaan pelanggaran ini Bawaslu belum mengambil tindakan," kata dia.

 Pilihan Editor: Ketua Bawaslu: Pengiriman Surat Suara oleh PPLN Taipei Langgar Prosedur

• Sebelumnya
• 1
• 2