TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra membuka peluang menduetkan Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pemilihan Presiden 2024. Namun syaratnya, Prabowo harus jadi calon presiden, sementara Ganjar menjadi calon wakil presiden.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa capres harus berasal dari kader partainya.
"Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin, 13 Maret 2023.
Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan dalam HUT partai ke-50 pada Januari lalu bahwa capres berasal dari kader internal PDIP. Hasto mengatakan PDIP sudah melakukan proses kaderisasi secara sistemik dan memberikan penugasan kepada kader di berbagai tingkatan dalam perspektif yang ideal.
"Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," kata dia.
Adapun ihwal calon wakil presiden, Hasto mengatakan penunjukannya berasal dari konfigurasi politik yang ada serta kerja sama antar partai politik. "Artinya harus disepakati bersama-sama, oleh partai politk yang membangun kerjasama tersebut, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya terbuka untuk menggaet Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo jadi calon presiden adalah keputusan mutlak.
“Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim dalam acara deklarasi Prabowo Mania 08 di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Maret 2023.
Hashim menutup opsi Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut dia, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar. Usia mereka terpaut 15 tahun. Menurut Hashim, senioritas itu merupakan jaminan pengalaman yang lebih matang dalam berpolitik.
Hashim mengatakan opsi cawapres sebagai pendamping Prabowo masih terbuka lebar untuk siapapun. Dia mengatakan opsi Cak Imin sebagai cawapres bukanlah syarat mutlak yang ditawarkan PKB ketika bergabung ke koalisi. “Itu calon yang disetujui dan dicalonkan oleh PKB,” kata dia.
IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI
Pilihan Editor: Rafael Alun dan Tsunami Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu
