Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jenis-jenis Seragam Harian TNI AD

Reporter

image-gnews
Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Anggota DPR RI mengenakan baju hijau tentara pada saat menguji kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Kompleks DPR RI, Senayan, Sabtu, 6 November 2021. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menjelaskan bahwa baju hijau tentara seperti warna pakaian dinas TNI AD itu merupakan salah satu di antara beberapa seragam yang dimiliki Komisi Pertahanan. Ia menyebut, seragam itu dipakai supaya terlihat kompak saja.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengkritik sikap itu."Itu kan sinyalemen kalau mereka sebenarnya enggak ngerti mereka mewakili siapa dan kenapa militerisme berbahaya sehingga harus dilawan," ujar Hussein saat dihubungi Tempo pada Ahad, 7 November 2021. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menampik bahwa anggota dewan mulai bergaya layaknya TNI dengan tampilan berseragam hijau. “Memang kalau warna hijau pasti army look? Ya enggak lah, itu nanti seragam PKB army look,” ujarnya seusai berkunjung ke kediaman Jenderal Andika Perkasa di Senayan Residence, Jakarta pada Ahad, 7 November 2021.

Seragam TNI AD memang identik dengan warna hijau, baik seragam upacara, lapangan, harian dan seragam lainnya. Berikut jenis-jenis seragam harian TNI AD atau disebut juga dengan Pakaian Dinas Harian (PDH).

1. PDH I

PDH I dikenakan saat bekerja sehari-hari dalam ruangan, kompleks, kantor, asrama, instansi lain, mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan, perjalanan dinas dalam negeri, rapat, ceramah, pertemuan kedinasan dan lain-lain, Peresmian atau pembukaan kantor, museum, ksatrian, kapal, maupun tugu peringatan dan bangunan lainnya, upacara pembukaan atau penutupan penataran, kursus, serta upacara pemberhentian tidak dengan hormat (BTDH) anggota TNI.

PDH I dilengkapi tutup kepala baret/peci harian angkatan. Ikat pinggang warna hitam lambang TNI, sepatu harian (kaos kaki harian khusus pria), tas PDH (wanita TNI), serta atribut papan nama ebonit, tanda pangkat harian, tanda jabatan logam, badge lokasi/kesatuan berwarna, tanda kualifikasi/kemahiran/korps logam, dan tanda jasa pita.

2. PDH II.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikenakan saat bekerja sehari-hari di.luar ruangan, kompleks, kantor, asrama, atau instansi lain. Digunakan juga untuk mengikuti atau meninjau kegiatan latihan upacara, meninjau kegiatan latihan non-tempur, mengikuti atau meninjau kegiatan sosial, mengantar atau menyambut kesatuan yang berangkat ke atau kembali dari tugas operasi.

Atribut yang dikenakan yaitu papan nama, tanda pangkat harian, Tanda jabatan logam, Badge lokasi/kesatuan berwarna, Tanda kualifikasi/kemahiran/korps logam, dan Tanda jasa pita.

Pelengkap PDH II yaitu tutup kepala topi lapangan warna angkatan dengan tanda pangkat bordir dan lidah pet bordir bunga padi, kapas untuk Pamen dan Pati, ikat pinggang warna hitam lambang TNI, sepatu harian (kaus kaki harian khusus pria), dan tas PDH (Wanita TNI).

3. PDH III

PDH III dikenakan untuk melaksanakan tugas internasional di bawah organisasi PBB, untuk perjalanan dinas internasional pada saat tugas di bawah organisasi PBB, dan melaksanakan tugas internasional terutama di dalam ruangan atau markas. Kelengkapannya yaitu tutup kepala baret warna biru dengan emblem PBB, Ikat pinggang lambang TNI, Sepatu harian (kaos kaki harian khusus pria), dan Wanita TNI dilengkapi tas PDH warna hitam.

Atribut PDH III adalah papan nama, tanda pangkat harian, badge lokasi berwarna (badge PBB di lengan kanan dan badge merah putih serta tulisan Indonesia di lengan kiri), tanda jabatan logam, tanda jasa pita, dan tanda kualifikasi/kemahiran/korps logam.

Baca: Kata Yudo Margono Setelah Jokowi Pilih Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI

HENDRIK KHOIRUL MUHID | EK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Asisten Khusus Prabowo dan Deretan Jenderal di Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

12 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Luthfi (kiri) dan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Agustus 2024. Pemeriksaan kesehatan tersebut untuk kepentingan persyaratan mendaftar sebagai Bacagub dan Bacawagub di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Asisten Khusus Prabowo dan Deretan Jenderal di Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Asisten khusus Prabowo ditugasi membantu memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2024.


Peringatan 1 Tahun Tragedi Rempang, Warga Ziarah ke Makam Tua

19 jam lalu

Puluhan masyarakat Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menggelar aksi di Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina pada Rabu, 15 Agustus 2024. Mereka menyerukan penolakan atas proyek pembangunan Rempang Eco-City di wilayah mereka. Tempo/Adil Al Hasan
Peringatan 1 Tahun Tragedi Rempang, Warga Ziarah ke Makam Tua

Melawan Lupa, Hari ini Satu 1 Tahun Tragedi Pengusuran Paksa Warga Rempang


Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

23 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.


Beda Pengunduran Diri Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma Demi Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pasangan pertama dari tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat Pilgub DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Ramdan
Beda Pengunduran Diri Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma Demi Maju di Pilkada 2024

Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma sama-sama telah mengundurkan diri dari posisinya sekarang demi maju di Pilkada. Apa perbedaannya?


Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

1 hari lalu

Komisi Yudisial menggelar konferensi pers menyikapi penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM oleh Komisi III DPR, Jumat, 6 September di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan tidak mau menang-menangan dengan DPR soal seleksi calon hakim agung.


KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

1 hari lalu

Komisi Yudisial menggelar konferensi pers menyikapi penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM oleh Komisi III DPR, Jumat, 6 September di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

DPR menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.


Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

1 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

Fraksi-fraksi di Komisi X DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 Kemenparekraf untuk dibahas di Badan Banggar DPR.


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

1 hari lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.


Komisi X DPR Tolak Usul Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Anggaran Wajib Pendidikan 20 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Indrawati mendapat kejutan dari para pegawai Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Komisi X DPR Tolak Usul Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Anggaran Wajib Pendidikan 20 Persen

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin mengkaji ulang anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.


Sejumlah Simpatisan OPM di Papua Baca Ikrar Setia ke NKRI

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Sejumlah Simpatisan OPM di Papua Baca Ikrar Setia ke NKRI

Beberapa simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM ditangkap oleh aparat gabungan TNI Polri pada Rabu, 4 September 2024 di Intan Jaya, Papua. Setelah melalui proses penanganan oleh aparat keamanan, sejumlah simpatisan OPM itu memilih kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.