KPK Berharap Jokowi Tunjuk Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas tentang Papua bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, 30 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas tentang Papua bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, 30 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk menteri yang berintegritas ke dalam kabinetnya. Ia juga berharap menteri yang ditunjuk memiliki rekam jejak yang bersih dan profesional.

    "Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kami berharap bahwa presiden memilih yang betul-betul bersih, integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," kata Syarif di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan telah selesai menyusun kabinet pemerintahan untuk periode keduanya. Ia tak menyebutkan nama-nama yang masuk dalam kabinet tersebut. Ia mengatakan pengumuman soal nama akan dilakukan pada pelantikan presiden 20 Oktober mendatang atau setelahnya.

    Jokowi menyebut masih terbuka untuk mempertimbangkan perubahan susunan kabinet di detik-detik terakhir.

    Berbeda dengan penyusunan kabinet 2015, untuk tahun ini KPK tak dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. Kendati demikian, Syarif berkata tak mempermasalahkan hal tersebut. "Itu hak presiden," kata dia.

    Syarif mengatakan KPK siap memberi masukan bila presiden meminta. "Bila dimintai kami akan berikan masukan kalau tidak, tidak apa-apa," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.