TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengusulkan sekitar lebih 20 nama kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk pembentukan calon panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Anggota Koalisi, Muhammad Nur Ramadhan, mengatakan dari 20 nama yang diusulkan, semua dijaring dengan mempertimbangkan integritas dan pengalaman dalam penanganan pemberantasan korupsi. "Semua unsur ada termasuk mantan pimpinan KPK," kata Ramadhan kepada Tempo, Selasa, 21 Mei 2024.
Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi atau PSHK tersebut melanjutkan unsur yang dimaksud dalam usulan koalisi meliputi akademisi, praktisi, maupun kalangan lainnya yang dinilai memenuhi kriteria serta memiliki pemahaman dan semangat tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. "Semua unsur ini terwakili pelbagai kalangan," ujar Ramadhan.
Kemarin, Deputi V Kantor Staf Presiden menerima audiensi koalisi di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan Jakarta. Deputi V KSP, Rumadi Ahmad, menyampaikan terima kasih atas masukan koalisi ihwal pembentukan Panitia seleksai Komisi Antirasuah yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Dia mengatakan, nama-nama yang diusulkan oleh koalisi tentunya akan disampaikan dan menjadi pertimbangan pemerintah. "Konsen kami sama, pansel sangat penting diisi oleh orang-orang yang punya kredibilitas agar produknya juga kredibel dan diterima publik," kata Rumadi.
Presiden Joko Widodo bakal membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode berikutnya. Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Pansel bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Usai mengecek Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 14 Mei 2024, Jokowi mengatakan pansel KPK akan rampung pada Juni.
Rencana pembentukan Pansel KPK periode 2024-2029 mendapat sorotan kelompok sipil sebab revisi Undang-Undang KPK pada 2019 oleh pemerintah dinilai menjadi upaya melemahkan KPK.
Pun, panitia seleksi periode lalu juga mendapat catatan penting sebab menghasilkan komisioner problematik seperti Firli Bahuri yang menjadi tersangka dugaan pemerasan. “Ini menjadi titik awal kenapa kemudian kita berupaya untuk mengawal pembentukan pansel dan kita coba tadi menyampaikan beberapa nama yang kira-kira layak untuk duduk menjadi anggota pansel,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, kemarin.
ANDI ADAM FATURAHMAN || DANIEL AHMAD FAJRI
Pilihan Editor: Kirim Surat Terbuka, BEM UNS Solo Desak Nadiem Mundur Jika Tak Bisa Atasi Persoalan UKT
