Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Kejadian Sebelum Soeharto Lengser: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, dan Kerusuhan Mei 1998

image-gnews
Seorang mahasiswa menabur bunga memperingati tragedi 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti, Jakarta (12/5).  ANTARA/Paramayuda
Seorang mahasiswa menabur bunga memperingati tragedi 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti, Jakarta (12/5). ANTARA/Paramayuda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 21 Mei 1998, menjadi awal bagi era reformasi dan runtuhnya Orde Baru setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatan yang dikuasainya selama 32 tahun. Momen ini menjadi bayaran mahal bagi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi sebelum lengsernya Sang Jenderal Tersenyum itu. 

Pemerintahan Orde Baru mendapatkan banyak rongrongan terutama setelah jatuhnya perekonomian Indonesia akibat krisis moneter. Aksi-aksi menuntut Soeharto mundur digelar berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah. Berbagai tragedi terjadi seperti Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, dan Kerusuhan Mei 1998.

1. Peristiwa Gejayan 

Krisis ekonomi menimbulkan protes di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Yogyakarya mencekam pada awal Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hingga UIN Sunan Kalijaga melakukan aksi menuntut turunnya Soeharto. 

Unjuk rasa itu ditanggapi dengan represif oleh aparat sehingga pecah bentrok fisik, pengejaran, hingga penangkapan pada 20 orang demonstran pada 7 Mei 1998. Puncak aksi terjadi keesokan harinya, 8 Mei 1998. Beberapa kampus sudah melakukan aksi damai sejak pukul 09.00 dan dilanjutkan pasca Jumatan.

Saat demonstrasi, mahasiswa menuntut segera dilakukan reformasi, yang berakhir bentrok dengan aparat. Puncak bentrokan terjadi saat pukul 17.00 dan berlangsung cukup lama. Bentrok ini banyak menimbulkan luka parah bagi mahasiswa hingga memakan korban jiwa, Moses Gatutkaca.

Moses, seorang mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sanata Dharma, dilaporkan keluar untuk mencari makan malam melintasi para pendemo. Tapi, Moses rupanya dianggap sebagai demonstran oleh para aparat. Tak ayal, mahasiswa asal Banjarmasin itu pun dihajar.

Moses didapati dalam kondisi sekarat oleh beberapa mahasiswa di posko PMI Universitas Sanata Dharma. Pemuda yang tinggal di Gang Brojolamatan No 9A, Mrican, Yogyakarta itu tergeletak di jalan dengan kondisi tangan patah menelikung ke belakang dengan luka parah di bagian kepala dengan telinga dan hidung mengalir darah.

Belum sampai mendapat pertolongan, saat dibawa ambulans menuju Rumah Sakit Panti Rapih sekitar pukul 22.00, Moses meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian dikenang dengan nama Peristiwa Gejayan. Nama Moses Gatutkaca lalu diabadikan sebagai nama jalan di daerah Gejayan tersebut. Moses kekal dalam ingatan sebagai simbol pergerakan mahasiswa Yogyakarta.

2. Tragedi Trisakti 

Aksi demonstran menuntut Soeharto turun juga dilakukan oleh mahasiswa dari universitas-universitas di Jakarta pada 12 Mei 1998. Namun, aksi itu juga ditanggapi represif oleh aparat. Akibatnya, puluhan pedemo luka-luka dan empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas. Peristiwa itu kemudian dikenang dengan nama Tragedi Trisakti.

Korban tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Beberapa bagian vital tubuh mereka yakni kepala, tenggorokan, dan dada terluka parah. Luka itu diduga akibat peluru tajam yang digunakan oleh aparat. Aparat membantah menggunakan peluru tajam, tapi bantahan itu tak mengubah fakta di lapangan.

Melansir Majalah Tempo edisi awal Februari 2008, tragedi bermula ketika ribuan massa berkumpul di halaman parkir Universitas Trisakti pukul 11 pagi, 12 Mei 1998. Ada guru besar, dosen, mahasiswa, karyawan, dan alumni. Mereka meriung sembari menantikan orasi mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution.

Beranjak siang, aliran manusia kian deras. Hawa mulai menghangat tatkala 5.000-an mahasiswa bergantian memekikkan yel-yel. “Turunkan harga sembako! Reformasi politik! Mundurlah Soeharto!” Haris Nasution batal datang dan mahasiswa kemudian melanjutkan aksi berjalan kaki ke gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat, 10 kilometer lebih dari Kampus Trisakti di Grogol, Jakarta Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat itu tengah hari, sekitar pukul 12.00 WIB. Baru 100-an meter keluar dari kampus, pasukan Pengendali Massa Polres Jakarta Barat, Korps Brimob Polda Metro Jaya, dan Pasukan Anti-Huru-Hara Resimen Induk Kodam Jaya menghadang barisan. Wakil mahasiswa, Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo dan Komandan Kodim Jakarta Barat, Letkol (Inf.) Amril Amin, kemudian berunding.

Rembuk itu menghasilkan aksi damai hanya boleh dilakukan sampai di depan kantor lama Wali Kota Jakarta Barat. Kurang lebih 300 meter dari kampus, Adi menemui mahasiswa seusai berembuk. “Saya minta kalian berjanji tidak ada aksi kekerasan di tempat ini,” ujarnya, disambut tepuk tangan mahasiswa. Aksi berjalan tertib. Sesekali mahasiswa bercanda dengan aparat keamanan, membagikan minuman kemasan, permen, dan bunga mawar.

Sekitar pukul 16.30 WIB, aparat meminta aksi dibubarkan dan mahasiswa diminta mundur ke kampus. Sempat terjadi ketegangan. Menurut saksi dari mahasiswa, ketika mereka bergerak ke kampus, ada yang melontarkan kata-kata kotor dan makian. Seorang saksi mengatakan, sepertinya polisi sengaja memancing kemarahan mahasiswa.

Tiba-tiba dentuman senapan mengoyak udara petang hari. Mahasiswa kocar-kacir, apalagi belum semuanya masuk ke kampus. Kampus yang merupakan inner sanctum atau wilayah suci tak diindahkan oleh aparat. Berondongan senjata tak berkeputusan ke arah kampus, berlangsung hampir tiga jam. Ratusan orang terluka. Empat mahasiswa gugur akibat peluru tajam.

3. Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, pelanggaran HAM secara besar-besaran terjadi kala itu. Peristiwa ini merupakan rangkaian tragedi-tragedi sebelumnya, Peristiwa Gejayan dan Tragedi Trisakti, dalam upaya menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. 

Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 menyulut peristiwa yang lebih besar. Entah bagaimana, protes menuntut reformasi itu menjadi aksi anarkis yang rasial kepada etnis Tionghoa. Menurut Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan, Sri Palupi, kerusuhan tak lepas dari isu krisis moneter yang menjadi topik utama aksi demontrasi.

Kala itu, di kalangan masyarakat sebenarnya telah timbul percikan sentimen anti-Tionghoa lantaran adanya isu orang-orang cina-lah penyebab krisis ekonomi. Mereka dituding melarikan duit Indonesia ke luar negeri dan menimbun barang-barang. Apalagi kaca mata masyarakat melihat bahwa tampaknya orang Tionghoa tak terpengaruh akan kondisi paceklik. Mereka tetap makmur menjalankan usaha pertokoan.

Kecemburuan itu bagai sumbu suluh dengan minyak tanah penuh. Kebencian dan kecurigaan seperti hawa pengap yang mengambang di udara. Ketegangan semakin menjadi ditambah dengan beredarnya desas-desus bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham yang dianut masyarakat mayoritas. 

Sentimen semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai dislike minority, yaitu kaum minoritas yang tidak disukai, serta disisihkan. Paska Tragedi Trisakti, antara 13 Mei sampai 15 Mei, pecahlah kerusuhan di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya serta beberapa kota lainnya. Toko-toko dan rumah orang Cina dijarah, dibakar dan bahkan dihancurkan.

Lebih dari itu, pelanggaran HAM berat terhadap wanita Tionghoa juga terjadi. Mereka dilecehkan, diperkosa, dianiaya dan dibunuh. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 adalah sekitar 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Korban massal jatuh salah satunya saat peristiwa Jakarta membara pada 14 Mei.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RISMA DAMAYANTI | MAJALAH TEMPO 

Pilihan Editor: Pidato Lengkap Soeharto Lengser 26 Tahun Lalu, Saya Memutuskan untuk Menyatakan Berhenti dari Jabatan Saya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

17 jam lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?


Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

1 hari lalu

Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Koalisi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) melakukan aksi demo di Kantor PT BTIIG, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. Dalam aksinya koalisi mengecam tindakan kriminalisasi dan penyerobotan jalan Desa Ambunu yang dipakai sebagai jalan hauling oleh PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group/Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). TEMPO/Subekti
Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park.


Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

3 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri Perumahan. Ini rekam jejak pernyataan kontroversialnya selama ini soal kritik KPK, Demo Mahasiswa, oposisi kritis.


Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

9 hari lalu

Suasana pelantikan Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

Sejumlah menteri Presiden Prabowo terlibat dalam kontroversi yang mengundang perhatian publik.


Barat Kecam Pelanggaran HAM di Xinjiang, Cina: Bagaimana dengan Gaza?

10 hari lalu

Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Cong di markas besar PBB di New York City, New York, 18 April 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Barat Kecam Pelanggaran HAM di Xinjiang, Cina: Bagaimana dengan Gaza?

Kecaman ini mendorong Cina balik mengecam mereka karena mengabaikan "neraka" di Jalur Gaza akibat genosida Israel, sekutu Barat.


Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

10 hari lalu

Prabowo Subianto tak menyebutkan soal hak asasi manusia (HAM) dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Berbagai kalangan ragu Prabowo bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan di era Jokowi.
Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial lahir saat era pemerintahan presiden ke-7 Jokowi.


Yusril Sebut Tragedi Mei 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Bivitri Susanti: Mencoba Memutihkan Dosa

11 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-827 merefleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 79 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2024. Hingga kini mereka terus bersuara mencari keadilan bagi para korban dan keluarga Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, dan korban pelanggaran HAM lainnya, menuntut diwujudkannya keadilan dan penuhi hak-hak korban. TEMPO/Subekti.
Yusril Sebut Tragedi Mei 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Bivitri Susanti: Mencoba Memutihkan Dosa

Bivitri sebut pernyataan Yusril strategi politik untuk menghilangkan kesan pelanggaran HAM berat benar-benar terjadi, terutama tragedi Mei 1998.


Sekitar 50 Menit Pidato Prabowo Tak Bahas Lingkungan dan HAM

11 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato perdananya sebagai presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekitar 50 Menit Pidato Prabowo Tak Bahas Lingkungan dan HAM

Prabowo merinci sejumlah masalah yang jadi tujuannya di masa depan melalui pidato perdananya persoalan lingkungan hingga HAM malah luput.


AS Selidiki Pelanggaran HAM Militer Israel terhadap Tahanan Palestina

11 hari lalu

Demonstran sayap kanan mengibarkan bendera Israel di luar fasilitas penahanan Sde Teiman, setelah Polisi Militer Israel tiba di lokasi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penyiksaan terhadap tahanan Palestina, dekat Beersheba di Israel selatan, 29 Juli 2024. REUTERS/Jill Gralow
AS Selidiki Pelanggaran HAM Militer Israel terhadap Tahanan Palestina

Deplu AS menyelidiki unit militer Israel atas tuduhan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina di sebuah pusat penahanan Israel.


Ramai Respons soal Yusril Sebut Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

11 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Ketum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP (Dewan Pengurus Pusat) PBB di Jakarta pada Sabtu malam, 18 Mei 2024. Keinginan Yusril untuk mundur itu diterima oleh MDP yang dilanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj) ketua umum. Fahri Bachmid lalu terpilih sebagai pj Ketua Umum PBB dan menggantikan Yusril. TEMPO
Ramai Respons soal Yusril Sebut Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Yusril menyebut kasus 1998 tak termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan Yusril ini mendapatkan respons dari sejumlah kalangan.