Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Ketua BEM UNY Diancam Kampus Dicabut KIP Kuliah karena Kritik UKT

image-gnews
Universitas Negeri Yogyakarta. Kredit: UNY
Universitas Negeri Yogyakarta. Kredit: UNY
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau BEM UNY Farras Raihan mengadu ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta pada Senin, 20 Mei 2024 pasca mengaku mendapatkan ancaman dari pihak kampusnya akibat mengkritik kebijakan tentang penetapan uang kuliah tunggal (UKT).

Mahasiswa Fakultas Vokasi angkatan 2021 itu mengadukan mendapat intimidasi berupa pencabutan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). “Sejak April lalu saya dan teman dari BEM mendapat ancaman pencabutan KIPK itu saat menghadap kampus, kami diminta tidak lagi mengkritik soal UKT kalau masih mau mendapat beasiswa itu,” kata Farras, Selasa, 21 Mei 2024.

BEM UNY gencar mengkritik kebijakan kampus setelah rektorat menerbitkan surat keputusan penetapan besaran UKT pada 7 April 2024. Farras dan wakilnya di BEM UNY, Ammar Raihan, sempat pula menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada 16 Mei 2024.

“Setidaknya tiga kali kami mendapat ancaman itu, mulai dari dicabut KIPK nya, dinaikkan UKT-nya lebih tinggi, sampai yang saya dengar dikeluarkan dari UNY,” kata Farras.

Farras mengakui ia dan rekan-rekannya cukup khawatir jika pencabutan KIPK oleh pihak kampus benar benar dilakukan. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkannya yang berlatar dari keluarga tak mampu.

“Ayah saya meninggal saat Covid-19 lalu, ibu saya guru SD honorer di Yogya yang masing menanggung tiga anak, dua adik saya masih sekolah SMP dan SMA,” kata Farras. 

Farras menuturkan, dari KIPK yang ia peroleh, beban UKT setiap semester yang besarannya Rp 4,2-4,3 juta telah tertutupi. Dari KIPK itu, ia juga mendapatkan bantuan biaya hidup atau living cost sebesar Rp 1,1 juta per bulan atau Rp 6,6 juta per 6 bulan.

“Bantuan living cost itu langsung diterima ibu saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari keluarga, karena ayah saya sudah meninggal dan tak ada dana pensiun karena bukan PNS (pegawai negeri sipil),” kata Farras.

Saat ancaman pencabutan KIPK itu diterimanya, Farras ditantang seorang pejabat kampus agar menyerahkan kartu beasiswa itu jika bersikeras menggelar aksi mengkritik kebijakan UKT. Meski berani jika harus mengambil keputusan itu, namun Farras pada akhirnya memilih mengurungkan niatnya dan mengadukan kepada Ombudsman soal nasib yang ia alami bersama rekan BEM-nya.

Ancaman verbal yang diterima Farras justru terjadi ketika ia menghadap kampus untuk berkonsultasi tentang kegiatan BEM. Tiba-tiba di tengah konsultasi ia ditanya soal beasiswa yang ia terima.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya dibilangin, ‘Kalau kamu menerima beasiswa pemerintah, jangan banyak mengkritik pemerintah, kalau tidak mau menerima beasiswa lagi langsung kami hapus datamu sebagai penerima’,” kata Farras menirukan.

Aksi BEM UNY yang menggelar aksi seperti membuat kajian tentang UKT, menggelar survei mahasiswa, diskusi, dan lainnya juga dipersoalkan menyertai ancaman itu.
“Ya kami juga dibilang, ‘Awas saja, jangan aneh-aneh atau tak sikat,” kata Farras.

Menanggapi ancaman itu, Farras memilih diam mendengar karena menghindari perdebatan. Termasuk saat dirinya dipanggil Dekanat karena menghadiri rapat dengar pendapat di DPR RI karena diduga tak izin kampus terlebih dahulu.

"Padahal kami di DPR hanya menyampaikan kondisi kenaikan UKT yang ada, kami tetap menghormati kampus, kami ke DPR agar mendapatkan jawaban soal UKT ini," kata Farras.

Sekretaris Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UNY Guntur sebelumnya telah membantah jika pihak kampus melakukan ancaman kepada mahasiswanya. "Tidak ada yang ngomong dicabut beasiswanya," kata dia.

Guntur menuturkan, kampus hanya memiliki kewajiban mengingatkan dan memonitor para mahasiswa penerima beasiswa KIPK itu. Terutama jika para penerima beasiswa itu jarang masuk kampus atau memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) di bawah standar. 

“Prinsipnya kami hanya wajib mengawal penerima beasiswa ini tepat sasaran,” kata Guntur.

Guntur mengakui, dekanat memang sempat memanggil Ketua BEM UNY karena mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama Komisi X DPR RI di Jakarta karena aksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan kampus. “Pemanggilan itu untuk klarifikasi karena kampus tak pernah memberikan izin atau surat tugas untuk berbicara di DPR RI,” kata dia.

Pilihan Editor: Kirim Surat Terbuka, BEM UNS Solo Desak Nadiem Mundur Jika Tak Bisa Atasi Persoalan UKT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

14 jam lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

KPK telah mengundang 14 kementerian dan lembaga yang memiliki perguruan tinggi atau sekolah kedinasan untuk mengecek efektivitas anggaran pendidikan.


Masih Ada 7 Calon Mahasiswa UGM yang Belum Daftar Kembali Meski UKT Telah Dibatalkan

4 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Masih Ada 7 Calon Mahasiswa UGM yang Belum Daftar Kembali Meski UKT Telah Dibatalkan

Kebijakan UKT ini telah dicabut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Nadiem Makarim.


6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

4 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyaksikan pertandingan Grup A Piala AFF antara Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, 29 Desember 2022. Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Thailand.  Foto :  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

Jokowi di akhir masa jabatannya keluarkan berbagai kebijakan yang tidak populis. Antara lain Tapera, UKT, hingga ormas keagamaan diberi izin tambang.


Langkah BEM UGM Kawal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di Kampus

4 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Langkah BEM UGM Kawal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di Kampus

Aaliansi mahasiswa UGM memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengawal isu kenaikan UKT dan IPI, khususnya di lingkup internal kampus mereka.


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.


Camaba Unri yang Sempat Mundur Mulai Gelisah, Belum Kunjung Dihubungi Kampus Setelah UKT Batal Naik

5 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Camaba Unri yang Sempat Mundur Mulai Gelisah, Belum Kunjung Dihubungi Kampus Setelah UKT Batal Naik

Sebanyak 100 camaba Unri tercatat tidak melakukan registrasi ulang atau mengundurkan diri karena tak sanggup membayar UKT.


Pendaftaran KIP Kuliah Jalur Mandiri Masih Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

5 hari lalu

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Pendaftaran KIP Kuliah Jalur Mandiri Masih Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Calon mahasiswa jalur mandiri masih bisa mendaftar KIP Kuliah PTN dan PTS.


Tutup Celah Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

6 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tutup Celah Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

Mahasiswa UGM minta Mahkamah Agung mencabut Permendikbud Ristek yang diteken Nadiem Makarim. Cegah kenaikan UKT tahun depan


Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi agar mencabut tentang PP tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. JIka tidak, demonstrasi akan meluas.