TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenanan Nasional (BPN) Amien Rais, menyebut kubunya takkan lagi menggunakan istilah people power. Sebagai gantinya, kata Amien, mereka akan menggunakan istilah kedaulatan rakyat.
Baca: Soal People Power, Ma'ruf Amin: Kapan Kita Dewasa Berdemokrasi
“Dari sekarang kami tidak gunakan people power tapi gunakan kedaulatan rakyat,” tutur Amien di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.
Juru bicara BPN, Dahnil Anzar, menjelaskan maksud dari perkataan Amien. Menurut Dahnil, pergantian istilah itu dimaksudkan Amien sebagai humor satire yang menyindir kejadian beberapa hari lalu, di mana orang-orang yang menyebut people power, seperti Eggi Sudjana dilaporkan ke polisi.
“Iya. Kedaulatan rakyat. Itu hanya kata-kata saja. Itu sebanarnya satire yang disampaikan Pak Amien. People power itu bukan sesuatu yang sebenarnya menakutkan,” ucap Dahnil di lokasi yang sama kepada wartawan.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan
Dahnil mengatakan, people power dibenarkan secara hukum. Adapun gerakan-gerakan yang melanggar atau bisa disebut makar adalah gerakan anarkisme, atau hal-hal lain yang mengganti dasar negara.
Baca: Hadang Gerakan People Power, Aktivis 98 Siap Kawal KPU
Dahnil justru menyebut pihak yang meredam people power adalah tindakan inkonstitusional. “Jadi kalau ada orang yang mengancam sedang protes, itu justru tindakan inkonstitusional dan itu tindakan makar,” kata dia.
Amien menyampaikan hal itu dalam acara yang diadakan Prabowo Subianto bersama BPN yang membeberkan data-data kecurangan pemilu 2019. Acara ini dihadiri oleh Prabowo, Sandiaga, Ketua BPN Djoko Santoso, Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon, Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar dan lainnya. Relawan pun memenuhi arena acara di aula Hotel Grand Sahid.
Pada acara ini mereka memaparkan sedikitnya enam bukti kecurangan. Di antaranya, Kartu Keluarga di beberapa tempat yang mereka nilai manipulatif. Lalu, jumlah pemilih tetap yang bermasalah. Contohnya, menurut mereka suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.644.025 orang, dengan 5,3 juta orang invalid, dan 2,2 juta pemilih ganda.
Baca: Unggah Soal People Power di Facebook, Dosen di Bandung Ditangkap
Selain itu, mereka menuding Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral, karena sistemnya tidak realtime. Selain itu hasil C1 dinilai manipulatif. Karena tabel dalam tiap-tiap gambar tidak rapi, sehingga dicurigai hasil manipulasi.
