Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Presiden Sebelum Jokowi dan Uraian Singkat Kinerja Ekonomi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut kesalahan sistem ekonomi nasional saat ini merupakan kesalahan bersama. Ia menyebut pemerintahan calon presiden inkumben Jokowi saat ini tak sepenuhnya bertanggung jawab, tapi juga pemerintahan sebelumnya.

Baca: Empat Kritik Prabowo soal Ekonomi Terhadap Jokowi di Debat Kelima

Ia mengatakan saat ini pembangunan ekonomi nasional telah salah arah. Ia menegaskan Indonesia harus berani mengambil kebijakan untuk mengubah arah pembanguan ini secara menyeluruh. Prabowo menyebut seharusnya ada upaya tegas dari pemerintah untuk menghentikan aliran uang negara ke luar negeri. Hal ini juga yang kerap disebut Prabowo sebagai kebocoran.

"Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan besar, kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Bener, itu pendapat saya," kata Prabowo dalam debat calon presiden dan wakil presiden, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 April 2019.

Berikut adalah enam presiden RI sebelum Jokowi sejak merdeka pada 1945. Tiap pemerintahan memiliki kebijakan ekonominya masing-masing.

1. Soekarno (1945 - 1965)
Menjadi presiden pertama Indonesia, Soekarno dilengserkan oleh Soeharto pada 1965. Selama masa pemerintahannya, Soekarno sempat membuat perekonomian Indonesia sebagai negara baru berkembang. Namun ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi. Bahkan pada periode 1962-1965, inflasi mencapai 100 persen karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek megah.

2. Soeharto (1965 - 1998)
Di era Soeharto, tim ahli ekonomi yang belajar di Berkeley, Amerika Serikat, dibentuk untuk memulai periode rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Era ini juga menjadi pintu masuknya investasi asing dibuka lebar setelah dibuatnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga melakukan tos dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA

Namun pada 1997 saat krisis moneter, nilai beberapa mata uang, termasuk rupiah, anjlok. Pada Januari, tercatat rupiah ada di kisaran Rp 11 ribu. Meski sempat sedikit membaik, Soeharto melepas jabatannya pada Mei 1998 setelah mendapat desakan masyarakat dan menandai awal mula era reformasi.

3. BJ Habibie (1998 - 1999)
Menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri, Habibie tak banyak membuat banyak perubahan di sistem perekonomian nasional. Di tahun pertamanya tercatat pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 13,31 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Kata Indef dan LPEM UI Soal Pernyataan Deindustrialisasi Prabowo

Namun dengan beberapa perbaikan regulasi, Habibie mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,79 persen pada 1999. Posisi Habibie tak bertahan lama, dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada Oktober 1999.

4. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1999 - 2001)
Berbeda dengan Habibie, Gus Dur membuka awal pemerintahhnya dengan naiknya pertumbuhan ekonomi hingga 4,92 persen pada 2000. Namun di tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 3,64 persen. Gus Dur lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri lewat pemilihan sidang istimewa di Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) pada 2001.

5. Megawati Soekarnoputri (2001 - 2004)
Menjabat kurang dari empat tahun, pemerintahan putri Soekarno ini kerap dinilai cukup berhasil. Tingkat inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil, cadangan devisa stabil, dan menurunnya suku bunga bank, dianggap menjadi indikatornya. Bahkan di akhir masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03 persen.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2014)
SBY menjadi presiden pertama Indonesia yang terpilih lewat skema pemilihan umum secara terbuka pada 2004. SBY kembali memenangkan pemilihan pada 2009 dan menjadi presiden selama dua periode.

Baca: Jokowi Imbau Pendukungnya Jaga Ketertiban Saat Masa Tenang

Menjalankan pemerintahan selama 10 tahun, SBY mencatatkan prestasi di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20. Bahkan beberapa kali pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus di atas angka 6 persen. Beberapa kalangan menilai hal ini tak terlepas dari meningkatnya harga komoditas global.

Foto : Jokowi Masuk Kabah saat Melaksanakan Umrah

EGI ADYATAMA | BERBAGAI SUMBER

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

4 jam lalu

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menggelar konfensi pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 15 September 2024. Konferensi pers semula akan bertempat di Menara Kadin, tapi dibubarkan oleh pihak diduga Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie. TEMPO/Han Revanda Putra.
Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

Kadin Indonesia sebut pendongkelan Arsjad Rasjid karena sempat menjadi ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Md tak bisa dijadikan alasan. Mengap?


Dongkel Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Lewat Munaslub, Anindya Bakrie Klaim Sesuai AD/ART

4 jam lalu

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie melakukan konferensi pers ihwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Ahad, 15 September 2024. Turut hadir Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Dongkel Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Lewat Munaslub, Anindya Bakrie Klaim Sesuai AD/ART

Anindya Novyan Bakrie mengklaim penunjukan dirinya untuk memimpin Kadin telah melalui mekanisme yang sah.


Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS, Ini Profilnya

4 jam lalu

Aida Suwandi Budiman saat mengucakpan sumpah jabatan menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. TEMPO/Subekti
Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS, Ini Profilnya

Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Budiman dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner LPS oleh Jokowi. Berikut profilnya.


Kisruh Kadin: Kubu Arsjad dan Anindya Sama-sama Minta Bantuan Presiden Jokowi

5 jam lalu

Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. wikipedia
Kisruh Kadin: Kubu Arsjad dan Anindya Sama-sama Minta Bantuan Presiden Jokowi

Ketua Umum Kadin versi Munas Arsjad Rasjid dan Munaslub Anindya Bakrie sama-sama minta bantuan Presiden Jokowi untuk mendukung mereka.


Selain Hotel Swissotel Nusantara di IKN, Berikut Sederet Usaha dan Bisnis Milik Aguan

5 jam lalu

Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, berjalan keluar ruang tunggu seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Juni 2016. Aguan diperiksa dalam kasus pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2035. ANTARA/M Agung Rajasa
Selain Hotel Swissotel Nusantara di IKN, Berikut Sederet Usaha dan Bisnis Milik Aguan

Sugianto Kusuma alias Aguan pimpinan konsorsium Nusantara merampungkan pembangunan Swissotel Nusantara di IKN. Apa saja usaha yang digeluti Aguan?


Jokowi Resmikan Hotel Swissotel Nusantara Milik Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN, Begini Proses Pembangunannya

6 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan melakukan peletakan batu pertama Nusantara Mall Duty Free di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Resmikan Hotel Swissotel Nusantara Milik Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN, Begini Proses Pembangunannya

Jokowi sempat ragu Hotel Swissotel Nusantara milik konsorsium pimpinan Aguan di IKN akan selesai September ini. Ini kilas balik pembangunan hotelnya.


Paspampres Disorot Usai Anggotanya Diduga Pukul Pemuda Selfie dengan Jokowi, Berikut Sejumlah Kasus Paspampres

6 jam lalu

Pria yang diduga mengalami pemukulan oleh paspampres. Foto : X
Paspampres Disorot Usai Anggotanya Diduga Pukul Pemuda Selfie dengan Jokowi, Berikut Sejumlah Kasus Paspampres

Paspampres kembali dapat sorotan setelah anggotanya diduga memukul pemuda yang selfie dengan Jokowi. Ini sejumlah kasus yang melibatkan Paspampres.


Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Kadin Ilegal hingga Minta AD/ART Ditegakkan

6 jam lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Direktur Utama Indika Energy itu bercerita seputar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang pada Sabtu kemarin telah terlaksana. Tempo/Adil Al Hasan
Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Kadin Ilegal hingga Minta AD/ART Ditegakkan

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang berlangsung kemarin.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

7 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengatakan ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah sama saja dengan menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain.


Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

8 jam lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin versi Munaslub, Anindya Bakrie akan melapor ke Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.