TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, pada Rabu, 14 November 2018. Pertemuan berlangsung di Suntec Convention Centre, Singapura, di sela rangkaian acara pertemuan ASEAN.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden dalam siaran tertulisnya menyatakan kedua negara membahas secara intensif kerja sama sejak Agustus 2018. "Termasuk di antaranya ialah penyelenggaraan subregional meeting on counter terrorism yang diselenggarakan di Jakarta pada 6 November 2018," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Baca: Jokowi Minta ASEAN Terlibat Selesaikan Konflik Rakhine Myanmar
Jokowi dan Morrison juga membahas soal peningkatan kerja sama mengenai dialog antarumat beragama untuk mendorong hubungan kedua negara ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, Indonesia dijadikan sebagai sebuah percontohan mengenai kerukunan di tengah keragaman yang dimiliki Indonesia. "Keduanya juga membahas soal interfaith dialogue, Indonesia dinilai sebagai contoh bagi kemajemukan," kata Menteri Retno.
Indonesia kembali menegaskan posisinya terutama mengenai upaya menciptakan perdamaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip "two-state solution". Indonesia memandang bahwa solusi dua negara (two-state solution) adalah cara tepat untuk menyelesaikan konflik secara adil.
Baca: Jokowi Dijadwalkan Bertemu Presiden Rusia ...
Presiden Jokowi kembali menyampaikan posisi Indonesia dan mengharapkan Australia dapat membantu mewujudkan perdamaian Palestina dan Israel berdasarkan two state solution.
Dalam pertemuan itu, PM Australia juga menyampaikan kembali dukungan Australia terhadap pengembangan konsep kerjasama Indo-Pasifik, yang diprakarsai Indonesia, dengan mengedepankan sentralitas ASEAN. "Indonesia menyampaikan penghargaan atas dukungan Australia terhadap pengembangan Indo-Pasifik yang mengedepankan sentralitas ASEAN."
Simak: Jokowi Makan Bebek Kremes di Lucky Plaza Singapura
Selama pertemuan berlangsung, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
