Kompolnas: Keputusan Kapolri Soal Moratorium Kombes Terlambat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pangkat Kombes. TEMPO/Amston Probel

    Ilustrasi pangkat Kombes. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto menganggap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian terlambat mengambil keputusan mengenai penghentian kenaikan jabatan ke pangkat komisaris besar atau kombes untuk sementara. “Pernyataan itu sebenarnya terlambat, tetapi benar dan harus didukung,” kata Bekto melalui pesan teks, Rabu, 4 Juli 2018.

    Polri, kata Bekto, harus mengkaji ulang aturan kenaikan pangkat di lingkungan Polri yang berpatokan pada piramida personel. SDM Polri harus dikaji mendalam dan komprehensif. “Bukan hanya untuk pangkat kombes saja, tetapi untuk semua jenjang kepangkatan di lingkungan Polri.”

    Baca:
    Jadi Wakapolda Maluku, Ini Prestasi Brigjen AKhmad Wiyagus
    Kapolri Copot Kombes Ekotrio Budhiniar yang ...

    Dalam acara pelantikan ke-39 anggota kepolisian kemarin, Tito menyampaikan bahwa pejabat berpangkat kombes sudah mulai “meledak” (saking banyaknya) pada periode ini akibat dampak rekrutmen anggota kepolisian pada 1984 ke atas. Dampaknya terasa pada periode ini.

    "Sebelum 1984, jumlah rekruitmen tidak besar,” kata Tito, Malah pada 1982 jumlah anggota yang direkrut hanya 48 orang. Pada 1984 mulai sampai merekrut 130 orang dan puncaknya terbanyak pada 1988 yang merekrut 200 orang lebih. “Sejak saat itu selalu di atas 200 orang."

    Menurut Tito, terjadi penumpukan pangkat komisaris besar sehingga harus direm. Jumlah anggota berpangkat kombes kini sekitar 1.300-1.400 orang. Dari jumlah itu, yang sudah ikut sekolah untuk naik brigadir jenderal sebanyak 400-500 orang.

    Baca:
    Jadi Wakapolda Maluku, Ini Prestasi Brigjen ...
    Kata Kapolri Tito Karnavian Soal 414 Perwira ...

    Tito mengatakan banyak penilaian untuk memilah siapa saja yang bisa dinaikkan pangkat ke komisaris besar. Dari sisi senioritas, harus bisa bersaing dengan para junior yang sudah lebih baik dari segi kinerja dan semangat.

    Namun, Bekto melihat bahwa penumpukan terjadi bukan hanya pada pangkat kombes saja. “Tetapi juga pada pangkat Ajun Inspektur Tingkat Satu (Aiptu).”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.