TEMPO.CO, Surabaya-Salah seorang inisiator kegiatan percepatan muktamar Nahdlatul Ulama, KH Abdussalam Shohib, mengatakan tetap akan menjalankan agenda muktamar luar biasa. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur ini, pelaksanaan Muktamar Luar Biasa NU dijadwalkan digelar akhir tahun ini.
Namun tempatnya belum tentu di Cirebon, Jawa Barat, seperti yang dikatakan sebelumnya. “Cirebon salah satu alternatif, karena banyak pesantren maupun hotel yang representatif. Semoga bisa dilaksanakan akhir tahun ini,” kata Abdussalam saat dihubungi Jumat malam, 20 September 2024.
Terhadap munculnya rencana pembubaran oleh internal PBNU bila percepatan muktamar nekad dilaksanakan, Abdussalam mengaku tak khawatir. Menurutnya persiapan Muktamar Luar Biasa NU jalan terus karena agenda tersebut ia nilai mendesak.
Ulama muda yang akrab disapa Gus Salam itu menuturkan siapa pun yang datang akan disambut dengan tangan terbuka dan senyuman. “Karena substansinya kita ini sedang ngaji organisasi. Gus Dur berjuang hampir sendirian puluhan tahun melawan Orde Baru dengan segala ancaman, presur, intimidasi. Beliau tak mengenal rasa takut karena keyakinan pada kebenaran yang diperjuangkan. Beliau menjadi inspirasi kami,” kata cicit salah satu pendiri NU KH Bisri Syansuri ini.
Abdussalam menampik percepatan muktamar NU sebagai respons atas munculnya desakan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan mengingat Pondok Pesantren Denanyar dekat dengan keluarga Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Menurut dia percepatan muktamar NU tidak ada kaitan secara langsung dengan masalah itu.
“Ini murni karena munculnya keresahan dan kegelisahan yang merata hampir di semua PCNU dan PWNU se-Indonesia,” kata Abdussalam.
Munculnya kegelisahan di tingkat cabang dan wilayah itu, ujar Abdussalam, karena berbagai masalah yang terjadi di PBNU. Misalnya miss management dalam pengelolaan organisasi, dimulai dari kasus Bendahara Umum PBNU yang divonis bersalah dalam perkara korupsi.
Selain itu juga politisasi kegiatan Satu Abad NU oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, pembekuan PCNU dan PWNU yang tak sesuai prosedur organisasi, serta puncaknya intervensi PBNU pada PKB. “Yang hal itu jelas dan kasat mata melanggar khittoh serta AD/ART, apalagi melibatkan instrument paramiliter organisasi,” kata dia.
Ketua PBNU Abdullah Latopada meyakini tidak ada PCNU maupun PWNU yang terlibat dalam wacana kegiatan muktamar luar biasa abal-abal tersebut. Menurut dia gagasan percepatan muktamar hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran.
Latopada mengatakan isu muktamar luar biasa itu hanya disebarkan segelintir orang tidak bertanggung jawab yang tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan, sehingga wacana usang ini didengungkan terus.
Mantan Ketua PP GP Ansor ini meyakini tidak ada rebutan jabatan. Sebab, kata dia, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah. “Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya,” kata Latopada seperti dikutip dari Antara, Ahad, 15 September 2024.
Pengamat politik yang juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan menuturkan secara kelembagaan PBNU hanya satu. Sehingga kecil kemungkinan terjadi dualisme kepengurusan.
“Kalau yang mau MLB (muktamar luar biasa) ini kan dilakukan oleh orang-orang non-struktural,” kata Kacung.
Kacung melihat letupan-letupan di tubuh organisasi kemasyarakatan Islam tersbesar itu masih dapat diredam lewat ulama senior yang netral dengan mendamaikan dua kubu. Sebab, menurut Kacung, sejatinya sejak dulu tradisi NU adalah musyawarah untuk mencari solusi.
“Ya bisa saja (melalui kiai yang dituakan). Kan sangat mungkin untuk ngobrol satu sama lain,” kata Kacung.
Pilihan Editor: Muktamar Luar Biasa NU Direncanakan Berlangsung Sebelum Pergantian Tahun
