TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengatakan kehadiran Yahya Staquf sebagai pembicara seminar di Israel kontraproduktif dengan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Karena itu dia mendesak pemerintah menegur Yahya yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut.
“Kunjungan anggota Wantimpres ini juga bisa melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,” kata Fadli lewat keterangan persnya, Rabu, 13 Juni 2018. Sikap politik luar negeri Indonesia sejak 1947 adalah konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Baca Juga:
Baca: Ini Materi Kuliah Yahya Staquf di Israel yang Dikritik Fadli Zon
Yahya diundang oleh Israel Council on Foreign Relations (ICFR) pada Ahad, 10 Juni 2018. Forum tersebut dilaksanakan di The David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center, Yerussalem. Yahya mengatakan kedatangannya ke sana atas nama pribadi.
Fadli mengatakan dirinya tidak bisa menerima pembelaan Yahya yang mengklaim kunjungannya mewakili pribadi. Ia mengatakan, posisi Yahya di pemerintahan setingkat menteri dan seharusnya mencerminkan sikap negara. “Dan jabatan tersebut selalu melekat, tak bisa dipisahkan,” kata Fadli.
Fadli mengatakan, kunjungan Yahya ke Israel, selain mencederai reputasi Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina. Selain itu menurut Fadli, kunjungan Yahya ke Israel juga cacat moral. Ia mengatakan, di tengah gencarnya serangan Israel ke Palestina belakangan ini, ironis jika ada ada pejabat negara Indonesia berkunjung ke Israel.
Baca: Pesantren Yogya Puji Ceramah Yahya Staquf yang Dikritik Fadli Zon
“Kunjungan tersebut jelas menunjukkan sikap yang sangat tak sensitif,” kata Fadli. Selain itu, kata Fadli, dunia internasional akan melihat kunjungan Yahya sebagai dukungan Indonesia terhadap tindakan Israel selama ini.
Fadli yang sudah melihat video seminar menyayangkan Yahya yang tidak menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Bahkan dari video yang beredar, tak ada kata Palestina dalam pernyataan Yahya.
“Apakah ini menandai sikap politik luar negeri Indonesia yang sudah meninggalkan prinsip bebas aktifnya? Atau telah mengubah kebijakan terhadap Israel?" kata Fadli.
