Nama Jarang Terdengar, Partai Garuda: Kami Tidak Tiba-tiba Ada

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha (kanan) bersama perwakilan Komisioner KPU menunjukan berkas pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, 15 Oktober 2017. Tempo/Ilham Fikri

    Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha (kanan) bersama perwakilan Komisioner KPU menunjukan berkas pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, 15 Oktober 2017. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengatakan meski nama partainya jarang terdengar, namun telah bekerja cukup lama.  Ridha menuturkan Partai Garuda telah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada April 2015. “Kami tidak tiba-tiba ada, kami sedang bekerja sebetulnya,” kata  Ridha di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2018.

    Ridha mengatakan partainya berfokus pada pembentukan partai di tingkat pusat dan daerah sampai dengan ketingkat kecamatan. Menurut dia, sebagai partai partai baru, Partai Garuda termasuk yang baik berdasarkan jumlah pengurusan tingkat kabupaten kota dan kabupaten kecamatan. Bahkan, partai yang lolos menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 itu, kata dia, lebih unggul dari partai baru yang lain dan menduduki peringkat kedua dibandingkan dengan seluruh partai yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum RI.

    Baca:
    KPU Nyatakan Partai Garuda Penuhi Persyaratan Verifikasi Faktual ...
    Empat Partai Baru di Pemilu 2019 dan Kekuatan ...

    Ridha juga menanggapi soal partainya yang dihubungkan dengan Tutut Soeharto dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).  Ridha mengatakan Partai Garuda murni lahir sebagai hasil diskusi dan ikhtiar pemuda. Partai ini didirikan untuk membentuk wadah menampung aspirasi pemuda dengan cara tersendiri.

    Partainya bekerja dari daerah ke daerah, serta dari jaringan miliknya, sehingga terbentuk kepengurusan lebih dari 95 persen. “Tidak terlalu banyak kami gembar-gemborkan karena ingin bekerja dulu sehingga hasilnya bisa terlihat,” tutur Ridha.

    Ridha menegaskan partainya tidak terkait dengan salah satu anak keluarga Cendana, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Ia mengatakan, partainya mandiri dan dibangun kalangan pemuda. Ia mengaku pernah bekerja sama dengan Tutut untuk membantu menyelesaikan kasus TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) dan menjabat presiden direktur di stasiun televisi itu. “Tapi kami sudah tidak bekerja sama lagi,” kata Ridha di Hotel Lumire, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2018.

    Baca juga: Partai Garuda Bantah Terkait dengan Tutut ...

    Ridha menuturkan kerja sama dengan Tutut sudah berlangsung lama. Ia menegaskan, dirinya sudah tidak duduk sebagai Presiden Director di TPI. Jadi, kata dia, tidak ada kaitannya lagi antara partainya dengan Tutut. Menurut Ridha, sebagai politikus, ia akan dekat dengan semua tokoh partai politik. Namun, ia mengatakan tidak ada satu pun partai terafiliasi dengan partainya. “Kami tidak berafiliasi dengan partai manapun. Termasuk dihubungkan dengan Partai Gerindra,” ujar Ridha.

    Ridha membantah tengara kedekatan partainya dengan Partai Gerindra untuk memecah suara dalam Pemilu 2019. Menurut dia, partainya sama sekali tidak berniat untuk memecah belah suara. Ia mengatakan, partainya ingin mengambil semua suara dengan kerendahan hati. Dia mengatakan suara boleh diambil siapa saja, dengan strategi dan caranya masing-masing.

    Simak:
    Bawaslu Beri Peluang Partai Garuda Maju ke ...
    Partai Besutan Tommy Soeharto Gagal Ikut ...

    Soal hubungan kekerabatannya dengan Reza Patricia, Ridha mengakui ia adik kandung dari politikus Partai Gerindra itu. Dia juga tidak menampik fakta bahwa dirinya pernah gagal dalam pemilihan legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta 5 pada tahun 2014. “Tapi itu kan dulu. Saya kira biasa ya begitu,” ujar dia.

    Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Abdullah Masyuri mengatakan hubungan darah antara pemimpin partainya tak bisa dikaitkan dengan politikus partai lain. Ia menegaskan partainya mandiri secara pendanaan maupun keanggotaan. “Bahkan kalau kami sebutkan lebih terang, kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) kami perbolehkan di rumah. Artinya cost operasional partai itu dilakukan secara bersama-sama,” kata Abdullah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.