Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

30 Ribu Keluarga Miskin Tidak Dapat Dana Bantuan Rakyat Miskin

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Di Kabupaten Malang terdapat 82.751 rumah tangga miskin di 16 kecamatan yang layak mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (BLM PNPM-PPK).Namun, kenyataannya, sebanyak 30.620 RTM di empat dari 16 kecamatan itu tidak mendapat dana BLM. Padahal, jumlah RTM di setiap kecamatan melebihi patokan jumlah yang ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, bahwa setiap kecamatan layak mendapatkan dana BLM jika di dalamnya terdapat dua ribu sampai enam ribu RTM."Kami menemukan adanya 30 ribu lebih RTM atau keluarga miskin di empat kecamatan yang tidak mendapat bantuan. Padahal, jumlah RTM-nya lebih dari 6 ribu, bahkan di atas 7 ribu RTM, atau di atas patokan jumlah RTM bagi setiap kecamatan yang layak dan berhak mendapatkan dana BLM," kata Eko Budi Prasetyo dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, kepada Tempo, Minggu (29/4).Keempat kecamatan yang ia maksud adalah Dampit (7.974), Pakis (7.949), Singosari (7.570), dan Tumpang (7.130). Patut diduga, kata Eko, keempat kecamatan ini tidak mendapatkan dana BLM karena luput dalam pendataan awal, baik disengaja maupun tidak.Sedangkan dana BLM sebesar Rp 13,5 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rp 10,8 miliar) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp 2,7 miliar), untuk 12 kecamatan lagi terancam tidak kembali utuh. Saat ini ada Rp 2,15 miliar dana BLM yang tertunggak alias pembayarannya macet.Eko mengungkapkan, kemacetan pembayaran itu diklasifikasikan sebagai tunggakan murni anggota (Rp 1,8 miliar), penyalahgunaan perorangan (Rp 74,2 juta), dan penyalahgunaan pengurus kelompok (Rp 278,7 juta). "Itu semua karena banyak bantuan yang salah sasaran dan atau sengaja diselewengkan," anggota Dewan dari Partai Demokrat ini menegaskan.Adapun di 12 kecamatan lagi terdapat 52.131 keluarga miskin. Rinciannya, secara berurut, Sumbermanjing Wetan (5.786), Pujon (5.376), Donomulyo (5.327) Wajak (5.176), Tirtoyudo (4.871), Ngantang (4.531), Pagak (4.364), Bantur (4.333), Kalipare (3.727), Kasembon (3.020), Wagir (2.839), dan Gedangan (2.781).Enam kecamatan teratas masing-masing mendapat dana BLM sebesar Rp 1 miliar dan enam kecamatan lagi masing-masing mendapat Rp 800 juta. Kucuran dana ini mengacu pada surat keputusan Bupati Malang bertanggal 7 Januari 2007, yang kemudian ditindaklanjuti Badan Pemberdayaan Masyarakat pada 8 Januari 2007.Abdi Purmono
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei: Kepuasaan Publik pada Jokowi di Isu Ekonomi Rendah

4 September 2018

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat isi buku tabungan saat pemberian bonus kepada atlet peraih medali di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 2 September 2018. Peraih medali emas mendapatkan Rp1,5 miliar yang diberikan dalam bentuk buku tabungan dan ATM Bank Rakyat Indonesia. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Survei: Kepuasaan Publik pada Jokowi di Isu Ekonomi Rendah

Survei Y-Publica menyebutkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Jokowi di bidang Ekonomi, Kesehatan, dan Perlindungan HAM.


Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

16 Januari 2018

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Banjar, Jawa Barat, 16 Januari 2018. Dalam kunjungannya ia membagikan ribuan Kartu Indonesia Pintar dan kartu Program Keluarga Harapan. TEMPO/Ahmad Faiz
Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

Menteri Sosial Khofifah mengatakan secara nasional jumlah penerima PKH bertambah sebanyak 4 juta keluarga.


Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

18 Agustus 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga penerima di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 11 April 2016. ANTARAFOTO
Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

Kemensos akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari wilayah luar Pulau Jawa.


Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

19 Juni 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir (kanan) menyepakati kerja sama pembangunan pusat penelitian dan pelayanan anak jalanan di Kementerian Sosial, Jakarta,  19 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman
Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Khofifah menambah jumlah penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018.


Dompet Dhuafa Social Enterprises Targetkan Pertumbuhan 30 Persen

17 Juni 2017

Penghargaan dari KPAI untuk Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Peduli Perlindungan Anak, di Gedung Philantrophy, Jakarta, 28 Juli 2016. Tempo/Atika Nusya
Dompet Dhuafa Social Enterprises Targetkan Pertumbuhan 30 Persen

Unit bisnis Kesehatan Mandiri menargetkan bisa menyediakan 1.000 tempat tidur (bed) untuk pasien dhuafa.


Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

14 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

"Sekarang ditanami semua," kata Marjaya, warga Kohod. Sebelumnya, lahan kosong dibiarkan begitu saja untuk tempat sampah atau meletakkan barang.


Gebrak Pakumis Tangerang Sulit Dijalankan, Ini Kendalanya  

16 Maret 2017

Ilustrasi kawasan kumuh. TEMPO/Sakti Karuru
Gebrak Pakumis Tangerang Sulit Dijalankan, Ini Kendalanya  

Program Gerakan Bersama Atasi Permukiman Kumuh dan Miskin tidak bisa digunakan untuk penduduk yang tinggal di lahan milik negara.


Kisah Menteri Khofifah 2 Tahun Membujuk Suku Anak Dalam

20 Februari 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 25 Januari 2017. Rapat ini membahas evaluasi APBN Kementerian Sosial tahun 2016 dan isu-isu aktual lainnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kisah Menteri Khofifah 2 Tahun Membujuk Suku Anak Dalam

Pada Sabtu, 18 Februari 2017, Khofifah senang bisa mewujudkan janjinya menyediakan rumah bagi penduduk pedalaman Suku Anak Dalam.


Suku Anak Dalam Nyanyikan Indonesia Raya, Khofifah Menangis

19 Februari 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri temu nasional, Alumni Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. TEMPO/Iqbal Lubis
Suku Anak Dalam Nyanyikan Indonesia Raya, Khofifah Menangis

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menangis tersedu saat anak-anak warga Suku Anak Dalam Jambi menyambut kedatangannya ke kawasan mereka.


Dua TNI Patungan Sewa Ambulans Bawa Jenazah Warga Miskin  

16 Januari 2017

Ambulance Indonesia. facebook.com
Dua TNI Patungan Sewa Ambulans Bawa Jenazah Warga Miskin  

Dua anggota Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya patungan sewa ambulans mengangkat jenazah remaja miskin yang wafat di pinggir jalan.