Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menginisiasi serangkaian pengukuran yang terencana dan sistematis untuk menilai pelaksanaan HAM oleh kementerian dan lembaga. Program tersebut dinamai Penilaian HAM.

Komnas HAM, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan program tersebut sebagai upaya mendorong terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia serta menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Penilaian HAM sebagai momentum untuk terus memperkuat dan mendorong upaya-upaya hak asasi manusia di Indonesia,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah dalam acara ‘Kick-Off Meeting dan Seminar Penilaian HAM pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia’ pada Selasa, 30 April 2024.

Dia menyebutkan inisiatif Komnas HAM untuk melakukan penilaian ini karena belum ada metode yang dapat mengukur kepatuhan kementerian dan lembaga atas prinsip-prinsip HAM secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Tujuan penilaian ini adalah untuk mendorong agar tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia ini bisa lebih optimal oleh pemerintah selaku pemangku kewajiban hak asasi manusia," ucapnya.

Komnas HAM Gunakan 127 Indikator

Anis mengatakan terdapat dua kategori hak yang dinilai, yaitu hak ekonomi dan sosial serta hak sipil dan politik. Pada hak ekonomi dan sosial, hal yang akan dinilai adalah nondiskriminasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun pada hak sipil dan politik, hal yang dinilai adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Dia menuturkan, dalam praktiknya, Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Untuk menjalankan program Penilaian HAM yang menjadi salah satu bagian prioritas nasional, kata Anis, Komnas HAM akan melakukan uji coba program tersebut di tujuh kementerian dan lembaga.

Pada 2025, Komnas HAM akan melakukan Penilaian HAM terhadap ketujuh kementerian dan lembaga tersebut. Selanjutnya, akan digelar Penilaian HAM secara bertahap kepada tujuh pemerintah daerah. “Fase pertama tahun ini adalah ada tujuh kementerian dan lembaga,” ujar Anis. 

Ketujuh kementerian dan lembaga tersebut adalah, pertama, terkait dengan hak atas kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan. Kemudian hak atas pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Lalu hak atas pekerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BP2MI. Selanjutnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat pada Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Pilihan editor: Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

5 jam lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Jejak dan Profil Hokky Situngkir, Dirjen Aptika Kemenkominfo Pengganti Semuel Pangerapan

11 jam lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Jejak dan Profil Hokky Situngkir, Dirjen Aptika Kemenkominfo Pengganti Semuel Pangerapan

Pelantikan Hokky Situngkir berlangsung di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Juli 2024.


Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

1 hari lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Dokumentasi Tim SAR.
Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

Ia menyebutkan target utama penyelaman kali ini berfokus terhadap pilot yang berada di dalam helikopter.


Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

1 hari lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

Sosok Hokky Situngkir yang dilantik jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo kemarin dikenal sebagai Bapak Kompleksitas Indonesia.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

1 hari lalu

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

1 hari lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Foto/istimewa
Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

Pilot helikopter AKP Arif Rahman Saleh menjadi satu-satunya korban yang jenazahnya belum ditemukan hingga saat ini.


Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

1 hari lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

Budi Arie Setiadi melantik Hokky Situngkir sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika yang baru.


Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

2 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM investigasi mendalam atas penembakan 3 warga di Puncak Jaya.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

2 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

2 hari lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Total kerugian yang diakibatkan operasi online scam dari jaringan internasional tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.