Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

image-gnews
Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memilih untuk mengabaikan pernyataan Partai Gelora yang menolak rencana mereka bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri mengatakan, pernyataan tersebut tidak berdasar untuk ditanggapi. 

Menurut dia, pernyataan yang dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Sidik tersebut tidak layak untuk ditanggapi, karena merupakan pernyataan pribadi, bukan mewakili keseluruhan koalisi. "Jadi no comment saja," kata Mabruri, saat dihubungi Rabu, 1 Mei 2024. 

Mabruri melanjutkan, PKS belum menentukan sikap resmi ihwal langkah politik ke depan, apakah bergabung dengan koalisi pemerintahan, atau tetap menjadi partai di luar pemerintahan.  

Sebelumnya, Ahmad Syaikhu menjelaskan sikap politik PKS ke depan. Dia mengatakan, sebagai Presiden PKS, dirinya dan jajaran akan mengikuti dan menghormati apapun keputusan Majelis Syura, termasuk soal penentuan posisi politik partai. 

Bagi PKS, berada di luar atau di dalam pemerintahan tidak menjadi hal yang harus dipersoalkan. Apalagi posisi PKS selama satu periode terakhir ini merupakan partai yang berada di luar pemerintahan. "Kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu. 

Adapun Partai Gelora menilai jika PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran.  

Mahfuz juga mengungkap, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, kata Mahfuz, PKS memberikan cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. 

Mahfuz juga menyebut, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dihubungi terpisah, Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tidak mempersoalkan bergabung atau tidaknya PKS ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, keputusan menerima atau menolak adalah hak prerogratif Prabowo sebagai Presiden terpilih. 

Herzaky hakulyakin jika keputusan Prabowo adalah keputusan yang paling objektif, karena diambil dengan memerhatikan segala aspek, termasuk pandangan seluruh Ketua Umum partai di koalisi. "Jadi kami serahkan pada Pak Prabowo soal seperti ini," ujarnya. 

Partai Demokrat, menjadi salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden 2024. Bersama dengan delapan partai lainnya, yaitu Partai Gerindra; Golkar; PAN; PBB; Partai Garuda; Partai Gelora; PSI; dan Prima dibentuk koalisi dengan nama Koalisi Indonesia Maju. 

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum, 20 Maret lalu. Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan torehan 96.214.691 atau 58,6 persen suara nasional. Di susul pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan torehan 40.971.906 atau 24,9 persen; dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., yang meraih 27.040.878 atau 16,7 persen suara nasional.

ANDI ADAM FATURAHMAN | YOHANES MAHARSO JOHARSO


Pilihan Editor: Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

38 menit lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) berpose dalam acara penyerahan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

DPP PDIP menilai PKS bermain aman dengan mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.


PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

41 menit lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur kepada Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

Khofifah menegaskan bahwa dirinya dan Emil Dardak siap bekerja keras untuk menjalankan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

1 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.


Diusung PKS, Khofifah Total Kantongi Dukungan 62 Kursi DPRD untuk Pilgub Jatim

14 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diusung PKS, Khofifah Total Kantongi Dukungan 62 Kursi DPRD untuk Pilgub Jatim

Khofifah menegaskan bahwa dirinya dan Emil Dardak siap bekerja keras untuk menjalankan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.


Kata PKS Soal Pelantikan Keponakan Prabowo Jadi Wakil Menteri Keuangan

16 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Kata PKS Soal Pelantikan Keponakan Prabowo Jadi Wakil Menteri Keuangan

PKS menyatakan pelantikan keponakan Prabowo sebagai wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden.


PKS Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim

17 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim

Sebagai bentuk dukungan penuh, kata dia, PKS menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergerak total memenangkan pasangan Khofifah-Emil.


NasDem Bawa Ilham Habibie ke PKS, Bahas Peluang Koalisi Pilgub Jabar

19 jam lalu

Partai NasDem memperkenalkan bakal calon gubernur Jawa Barat Ilham Habibie ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/CiciliaOcha
NasDem Bawa Ilham Habibie ke PKS, Bahas Peluang Koalisi Pilgub Jabar

Ilham Habibie menjadi figur yang direkomendasikan NasDem untuk maju di Pilgub Jawa Barat.


Tim Prabowo Sebut Teka-teki Pengganti Sri Mulyani Berimbas Negatif: Siapa pun, Jangan Sok Tahu atau 'Geer'

19 jam lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Tim Prabowo Sebut Teka-teki Pengganti Sri Mulyani Berimbas Negatif: Siapa pun, Jangan Sok Tahu atau 'Geer'

Tim Prabowo-Gibran meminta agar tak ada yang menyebarkan pernyataan spekulatif dan kontraproduktif mengenai penganti Sri Mulyani.


Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

20 jam lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

kemenkeu menyebut Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan hari ini.