Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

Reporter

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga penerima di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 11 April 2016. ANTARAFOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) akan prioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari wilayah luar Pulau Jawa dan daerah pedesaan. Pertimbangannya karena daerah-daerah tersebut relatif lambat dalam peningkatan kesejahteraannya.

"Jadi sekarang ini skemanya prioritas kami luar jawa dan pedesaan. Itu sebetulnya yang bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah," kata Harry Hikmat, Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial pada Forum Medan Merdeka 9 di Jakarta, 18 Agustus 2017.

Baca: Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta

PKH adalah salah satu program prioritas yang berada dalam program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Dari sisi pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2018 naik menjadi Rp 34 triliun dan total 87 persen dari teralokasi untuk bantuan sosial termasuk PKH.

Menurut Harry Hikmat, penetapan calon KPM PKH itu ditetapkan di luar Jawa itu 70 persen berbanding 30 persen di Jawa. "Dengan pertimbangan daerah-daerah Luar Jawa apalagi daerah remote, daerah terpencil, itu kalau diberikan bantuan katakanlah PKH, Rastra (beras sejahtera) dan sebagainya itu relatif peningkatan kesejahteraannya lebih lambat dari di Jawa atau daerah perkotaan," kata Harry Hikmat.

Kemensos sendiri menargetkan perluasan jumlah KPM di tahun 2018 menjadi 10 juta keluarga. Tahun 2017 sendiri jumlah KPM PKH adalah 6 juta kelurga. Perluasan kepesertaan PKH ini atas arahan dari Presiden Joko Widodo karena PKH dianggap cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Baca: Gubernur Jawa Barat Apresiasi Operator Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial sendiri dimulai pada tahun 2007 dengan cakupan 508.000 keluarga. Syarat kepesertaan PKH sendiri adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria komponen PKH. Pertama, komponen kesehatan, yaitu ibu hamil atau nifas dan anak dibawah usia 6 tahun. Kedua, komponen pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Ketiga, komponen kesejahteraan sosial, yaitu disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 tahun.

MEIDIKA SRI WARDIANA | EA






Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

3 hari lalu

Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

Setiap ahli waris korban tragedi Kanjuruhan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan paket sembako.


Hacker Mengaku Bobol 102 Juta Data dari Kemensos, Bukan Bjorka?

22 hari lalu

Hacker Mengaku Bobol 102 Juta Data dari Kemensos, Bukan Bjorka?

Sebelumnya sudah ada setidaknya 2 pemilik akun di breach.to yang mengaku mengambil data dari institusi Pemerintah Indonesia: Strovian dan Bjorka


BLT BBM Cair, Pos Indonesia: 84.426 Keluarga di Depok Terima Rp 500 Ribu

28 hari lalu

BLT BBM Cair, Pos Indonesia: 84.426 Keluarga di Depok Terima Rp 500 Ribu

Kepala PT Pos Indonesia Cabang Kota Depok menyatakan jumlah keluarga penerima BLT BBM bisa bertambah.


DTKS, Apa Itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

45 hari lalu

DTKS, Apa Itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

DTKS bertujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial


PPATK Temukan 176 Yayasan Filantropi Mirip ACT yang Selewengkan Uang Sumbangan

4 Agustus 2022

PPATK Temukan 176 Yayasan Filantropi Mirip ACT yang Selewengkan Uang Sumbangan

PPATK menduga 176 yayasan filantropi melakukan penyelewengan dana seperti ACT.


Ketika Alunan Sasando Tesa Mengalun ke Seluruh Negeri

4 Agustus 2022

Ketika Alunan Sasando Tesa Mengalun ke Seluruh Negeri

Tesa berbahagia dapat merayakan Hari Anak Nasional bersama anak-anak lain dari berbagai daerah.


Bantuan Kemensos Tiba di Distrik Kuyawage

3 Agustus 2022

Bantuan Kemensos Tiba di Distrik Kuyawage

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Kemensos akan bangun lumbung sosial di sejumlah Kabupaten di Papua.


Beras Bansos Dikubur, Polisi Sebut Kemensos Tidak Tahu Ada Kerja Sama Bulog-JNE

1 Agustus 2022

Beras Bansos Dikubur, Polisi Sebut Kemensos Tidak Tahu Ada Kerja Sama Bulog-JNE

Kementerian Sosial menyatakan tidak tahu ada kerja sama dengan PT JNE ihwal penyaluran beras bansos (bantuan sosial) dari presiden


Beras Bansos Dikubur, Penggali Lubang: Kami Disuruh Gali untuk Septic Tank

1 Agustus 2022

Beras Bansos Dikubur, Penggali Lubang: Kami Disuruh Gali untuk Septic Tank

Seorang penggali lubang mengaku tidak tahu jika hasil kerjanya akan dipakai untuk mengubur beras bansos presiden


Kemeriahan Perayaan HAN 2022 dan Pesan Mensos

1 Agustus 2022

Kemeriahan Perayaan HAN 2022 dan Pesan Mensos

Permintaan yang menjadi domain Kemensos segera diproses. Kemensos juga menyerahkan bantuan ATENSI.