TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan merangkul semua komponen bangsa setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 24 April lalu. Sejauh ini, Prabowo telah bertemu dengan pimpinan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Namun sejumlah kalangan berpendapat kekuatan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tetap dibutuhkan agar ada yang mengontrol dan mengawasi pemerintah.
1. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi: PDIP Harus Konsisten Jadi Oposisi
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Asrinaldi mengingatkan PDIP untuk konsisten beroposisi selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Mestinya PDI Perjuangan harus konsisten, ya, karena partai ini juga terbiasa untuk beroposisi. Jadi tidak ada salahnya kalau PDI Perjuangan tetap beroposisi," kata Asrinaldi saat dihubungi pada Selasa, 30 April 2024 seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan tidak masalah PDIP menjadi oposisi pada periode pemerintahan mendatang karena telah menjadi partai penguasa selama dua periode, yakni pada 2014-2019 dan 2019-2024.
"Dalam konteks kekuatan penyeimbang di parlemen, tentu harus ada upaya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tradisi demokrasi yang terus dibangun oleh PDI Perjuangan inilah yang diharapkan itu nanti," ujarnya.
Asrinaldi menuturkan PDIP dan PKS yang diperkirakan menjadi oposisi memang dibutuhkan agar demokrasi selama pemerintahan 2024-2029 tetap sehat.
"Ya, paling tidak mereka punya pandangan yang sama bahwa porsi mereka di luar pemerintahan dan mengawasi Prabowo-Gibran. Dengan cara seperti itu, demokrasi akan sehat," katanya.
2. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Firman Noor: Negara Kuat karena Oposisi Kuat
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan sebuah negara akan kuat dan makmur bila unsur oposisinya juga memiliki kekuatan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Menurut dia, hal itu sudah terbukti karena negara-negara yang paling makmur di dunia justru memiliki porsi oposisi yang kuat sebagai rekan pemerintah yang menjalankan pengecekan dan pengawasan.
"Jadi saya kira tidak masuk akal kalau ada oposisi berarti tidak stabil," kata Firman dalam webinar bertajuk ‘Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’ pada Senin, 29 April.
