Partai Politik Ingin Ketemu Jokowi, Wiranto: Ketemu Menteri Dulu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto

    Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menganggap wacana pertemuan antara para ketua partai politik dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan soal Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu, belum diperlukan. "Ketemu menteri dulu dong. Kalau sudah ketemu saya selesai, nanti tinggal dikomunikasikan," ucap Wiranto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Juli 2017.

    Wiranto mengatakan sudah mendekati partai politik pengusung pemerintah untuk membicarakan soal RUU Pemilu. Ia optimistis pembahasannya tidak akan mentok. "Masih ada waktu. Besok saya ketemu mereka," kata dia.

    Baca: Hanura Setuju RUU Pemilu Dibahas Bersama Presiden Jokowi

    Hingga kini pembahasan RUU Pemilu berjalan alot. Pasalnya fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum menemui kesepakatan angka ambang batas pencalonan presiden. Dorongan agar para ketua umum partai politik duduk bersama Presiden Jokowi pun muncul untuk menghindari kebuntuan dalam pembahasan yang dapat berujung dengan mekanisme voting.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai momen usai Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk ruang dialog. Menurut dia, seluruh partai memiliki semangat yang sama agar RUU ini selesai dengan musyawarah dan menghindari voting.

    Baca juga: RUU Pemilu Alot, Setya Novanto: Jangan Bebani Presiden Jokowi

    Lebih lanjut, Wiranto meminta kepada semua pihak agar berpikir jangka panjang dalam pembahasan RUU Pemilu. "Ini cari yang bermanfaat bagi negeri bukan kepentingan parsial, tapi politik nasional ke depan. Jadi jangan dipertentangkan keinginan sektoral," kata dia.

    ADITYA BUDIMAN | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.