Gara-gara Seminar, Aktivis Tolak Kepala Daerah Masuk Kediri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan warga antre untuk mendapatkan uang zakat dari perusahaan rokok Gudang Garam Kediri (17/9). Orang dewasa mendapat Rp. 20.000 dan anak-anak Rp.10.000. Foto: TEMPO/Fully Syafi

    Ribuan warga antre untuk mendapatkan uang zakat dari perusahaan rokok Gudang Garam Kediri (17/9). Orang dewasa mendapat Rp. 20.000 dan anak-anak Rp.10.000. Foto: TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.COKediri - Belasan aktivis berunjuk rasa menolak kedatangan para kepala daerah ke Kota Kediri, Jawa Timur. Penolakan ini terkait dengan pelaksanaan seminar oleh Pemerintah Kota Kediri yang dinilai hanya menghamburkan uang negara. 

    “Uang rakyat dihambur-hamburkan hanya untuk menjamu kepala daerah lain,” kata Tomi Wibowo, koordinator aksi, Rabu, 27 Juli 2016. Di belakangnya, belasan aktivis yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri (IPK) berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Kediri. Mereka membawa poster berisi hujatan atas kegiatan seminar yang akan diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri, besok, 29-30 Juli 2016. "Itu pemborosan uang rakyat," kata Tomi. 

    Acara yang diprotes aktivis ini adalah seminar peluncuran ikon Kota Kediri sebagai service city. Sekitar 20 bupati dan wali kota diundang hadir. Ada juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo serta Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Seminar itu sendiri bakal berlangsung di Hotel Grand Surya, hotel berbintang milik perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk dan diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 597 juta.

    Tomi menegaskan, selain materi seminar tak berpihak pada kepentingan masyarakat, biaya tersebut sangat besar untuk pelaksanaan sebuah seminar. Apalagi, kata dia, kekuatan APBD Kota Kediri tak terlalu besar dan masih belum cukup untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat di sana. 

    "Makna seminar itu sama sekali tak berkaitan dengan peningkatan derajat hidup masyarakat," ujarnya. Seminar peluncuran ikon Kediri itu dituding hanya bersifat seremonial dengan memfasilitasi pemilik modal. "Kalau mau bikin acara besar, jangan gunakan uang rakyat Kediri," tutur Tomi lagi.

    Ketika diminta tanggapan atas aksi itu, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo tak bersedia memberikan pernyataan. Dia hanya mengatakan kegiatan seminar ini sudah diagendakan dalam APBD dan disetujui Dewan. 

    Seminar ini, menurut Budwi, bertujuan untuk meluncurkan tagline “Harmoni Kota Kediri” dan mencanangkan peningkatan pelayanan pemerintah (service city). “Kita akan mempermudah semua perizinan agar menarik investor ke sini,” katanya.

    Pada puncak acara seminar, akan ada paparan ilmiah dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali. Praktisi pendidikan ini akan memaparkan konsep pembangunan kota berbasis pelayanan yang ramah kepada investor sebagai penggerak ekonomi daerah.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.