TEMPO Interaktif, Kediri - Pemerintah Kota Kediri mengurangi anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Akibatnya rumah sakit pemerintah terpaksa mengurangi jatah pasien miskin yang berobat.
Pengurangan plafon anggaran Jamkesda ini disampaikan Direktur RSUD Gambiran dr Endang Wahyu Laksmiwati MARS. Jika pada tahun 2009 rumah sakit tersebut menerima alokasi Rp 6 miliar untuk pasien Jamkesda, tim anggaran memutuskan mengurangi menjadi Rp 3,7 miliar pada APBD 2010 mendatang. "Saya sendiri tidak mengerti maksud pengurangan ini," kata Endang kepada Tempo, Kamis (3/12).
Pengurangan dana Jamkesda tersebut menurut Endang akan berdampak pada pelayanan pasien miskin di Kota Kediri. Apalagi hingga saat ini klaim biaya pengobatan Jamkesda yang diajukan RSUD Gambiran masih tersendat. Klaim yang diajukan sejak bulan November 2009 kepada pemerintah tak kunjung terbayar hingga hari ini.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan kewajiban rumah sakit yang harus menyediakan 30 persen kapasitas pelayanan rawat inapnya untuk pasien miskin. Dengan jumlah tempat tidur sebesar 212 RSUD Gambiran mampu menyediakan jatah sekitar 65 ranjang untuk pasien miskin. "Rata-rata 100 pasien miskin per bulan yang berobat di sini," kata Endang.
Endang juga mengeluhkan banyaknya pasien Jamkesmas dari luar Kota Kediri yang membanjiri rumah sakit tersebut. Membludaknya pasien luar itu secara otomatis menggeser jatah layanan masyarakat setempat. Hal ini dipicu oleh banyaknya fasilitas kesehatan Jamkesmas yang disediakan rumah sakit tersebut. Diantaranya adalah pelayanan cuci darah atau hemodialisa.
Kepala Badan Perencanaan Kota Kediri Bambang Basuki Hanugerah mengatakan jumlah keluarga miskin di Kota Kediri saat ini mencapai 11 ribu kepala keluarga. Jumlah itu didasarkan pada daftar penerima beras miskin sejak tahun 2008. "Masih banyak masyarakat kita yang harus dibantu," Katanya.
HARI TRI WASONO
